Mekanisme Dianggap Terlalu Ribet

Pendaftar Mulai Mengeluh

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Lumajang mulai menuai masalah. Satu per satu, pendaftar mulai mengeluh. Bukan hanya persoalan zonasi. Tetapi pada mekanisme percepatan mendaftar dan tata caranya dianggap menyulitkan.

Salah satu sekolah yang menerima keluhan itu adalah SMAN 2 Lumajang. Di sana memang dikenal sebagai sekolah favorit di Lumajang. Tak salah jika banyak diserbu pendaftar dari luar kecamatan, luar zona maupun luar daerah.

Jaya, wakil kepala sekolah, mengakui kondisi itu. Dia menyebutkan memang banyak pendaftar yang kebingungan. “Iya memang, banyak yang kebingungan. Kita telateni menjelaskan satu per satu,” jelasnya.

Dia menilai, memang ada aturan yang berbunyi adanya mengarahkan pada zona atau jarak. “Yang jadi ketakutan mereka anak-anak yang dekat sekali dengan sekolah, berapa pun NUN-nya, peluang diterima lebih besar dibanding yang NUN-nya tinggi tapi jaraknya jauh,” jelasnya. Di sekolahnya banyak keluhan semacam ini.

Selain zona juga kecepatan ketika mendaftar. Memang itu jadi pertimbangan terakhir. Namun, hal tersebut tetap jadi ketakutan masyarakat. “Tujuannya bagus untuk menghilangkan sekolah favorit, tapi apakah standardisasinya sama? Enggak juga,” katanya.

Keluhan lain adalah soal PIN. Pada hari pertama, PIN sejumlah 532 diambil dari SMAN 2 Lumajang. Padahal, mengambil PIN kata dia boleh di mana saja. Calon peserta didik di Yosowilangun boleh mengambil di lokasi terdekat. “Tapi mereka menyerbu ke SMAN 2 Lumajang. Dianggapnya SMAN 2 lebih afdal, padahal enggak juga,” katanya.

Iskandar Syaifudhin MM, Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lumajang menyikapi kondisi ini. Menurut dia, masyarakat kita masih berpikir anaknya mau di sekolah disekolahkan di kota karena bagus.

Padahal menurut dia, realitas tersebut menjadikan mutu pendidikan negara kita tidak merata. Sebab, orang tua siswa menganggap mutu pendidikan sekolah di pinggiran kota tidak bagus. “Zonasi itu bukan membatasi hak, namun itu upaya pemerintah untuk meratakan mutu pendidikan,” tambahnya.

Memang semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Maka tidak heran PPDB ada aturan terkait zonasi. “SMA 1 Lumajang untuk menampung masyarakat sekitar sana, tidak boleh dari mengambil siswa dari Yosowilangun,” tambahnya.

Bayangkan saja jika seluruh anak di Lumajang menumpuk di kota untuk sekolah. Maka sekolah-sekolah yang ada di kecamatan lain akan sepi siswa. Ini akan berpengaruh kepada bantuan yang turun ke sekolah tersebut. “Yang menggelembung itu di kota, akhirnya sekolah di kota mendapatkan terus bantuan, lalu di desa akan semakin tertinggal,” tambahnya.

Alih-alih seharusnya sekolah semakin meningkatkan kualitas pendidikan, malah sekolah tersebut tambah rusak dan tidak terawat akibat tidak adanya bantuan sebab tidak memenuhi persyaratan pagu. “Syarat untuk bisa mendapatkan bantuan termasuk bantuan sarana itu harus ada persyaratan pagu,” pungkasnya. (*)