Mewaspadai Kontroversi Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam

PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pernah melakukan penelitian di tahun 2016. Penelitian itu bertujuan untuk mendalami tiga hal: (1) kasus kontroversi bahan ajar Pendidikan Agama Islam (PAI), (2) Respons bahan ajar PAI terhadap perbedaan paham dalam Islam, intoleransi, dan nuansa kekerasan, dan (3) Kebijakan dan politik produksi bahan ajar PAI. Sebab alasan tertentu, penelitian ini memilih Jombang, Bandung, Depok, dan Jakarta sebagai lokusnya. Namun demikian, disebutkan juga bahwa kontroversi bahan ajar PAI juga terjadi di daerah-daerah lain.

Kontroversi bahan ajar PAI terjadi pada buku Kumpulan Lembar Kerja Peserta Didik (KLKPD, dulu dikenal Lembar Kerja Siswa (LKS)). Secara kronologis, kontroversi ini bermula ketika seorang aktivis LSM di Jombang membaca posting-an di akun Facebook temannya yang memuat materi radikal, seperti musyrik boleh dibunuh, dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) untuk kelas XI SMA/SMK dengan Kurikulum 2013 (K-13) yang diterbitkan oleh Kemendikbud pada tahun 2014.

Lalu dia men-capture akun Facebook itu dan mengirimkannya kepada seorang temannya yang seorang wartawan Jawa Pos Radar Jombang. Harapannya agar si wartawan itu menelusuri temuan tersebut pada sekolah-sekolah menengah atas di Jombang.

Dari hasil penelusuran, meski tidak ditemukan bahan ajar (buku) PAI-BP—karena belum dikirim dari Kemendikbud—yang memuat materi radikal seperti yang di Facebook itu, namun justru ditemukan KLKPD yang memuat materi radikal persis seperti yang dimuat buku PAI-BP. Ternyata, materi ajar KLKPD itu merupakan copy-paste dari buku PAI-BP yang diterbitkan Kemendikbud itu.

Temuan itu kemudian mencuat setelah diberitakan oleh koran nasional Harian Jawa Pos selama dua hari berturut-turut (19 dan 20 Maret 2015), yang disusul oleh sejumlah media massa lainnya. Karenanya, isu ini semakin menggelinding dan membesar di tingkat lokal maupun nasional. Sejumlah stasiun televisi nasional juga menyiarkan hal yang sama. Mendikbud saat itu Anies Baswedan juga angkat bicara. Hingga akhirnya buku PAI-BP itu dinyatakan ditarik dari peredaran.

Sedangkan kontroversi di Depok dan Jakarta menyangkut buku ajar Anak Islam Suka Membaca untuk anak TK, yang memuat beberapa kata yang bernuansa kekerasan seperti ‘bom’, ‘bazooka’, ‘gegana’, ‘topi baja’, dan ‘kamikaze’. Kasus ini pun menjadi isu nasional setelah dimuat di media massa. Hingga pada 21 Januari 2016, Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud mengeluarkan Surat Edaran No. 109/C.C2/DU/2016 perihal Pelarangan Bahan Ajar PAUD Mengandung Unsur Kekerasan.   

Kasus kontroversi bahan jar PAI itu menyadarkan kepada kita bahwa: pertama, otoritas Kemendikbud untuk menerbitkan bahan ajar PAI dinilai kurang tepat karena yang lebih memahami tentang PAI adalah Kemenag. Memang pihak Kemenag dilibatkan dalam penyusunan buku PAI, tetapi bersifat personal, bukan kerjasama antar kementerian.

Kedua, kelemahan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud RI yang terlihat dari lolosnya bahan ajar yang mengandung muatan intoleran dan eksklusif itu hingga ke penerbitan.   

Ketiga, keterbatasan kemampuan para guru PAI dalam bidang sejarah kebudayaan dan pemikiran Islam. Mereka adalah alumni Fakultas Tarbiyah yang lebih memfokuskan pada pedagogi dan pelajaran dasar Islam seperti akidah akhlak dan Alquran Hadits.  Oleh sebab itu, tim penyusun bahan ajar berupa KLKDP mengambil jalan pintas karena tuntutan ‘kejar tayang’ dengan mengcopy-paste dari buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud yang kontroversial itu.

Keempat, para guru abai terhadap materi ajar dan isu-isu keagamaan. Mereka hanya mengajar tanpa meneliti bahan ajar terlebih dahulu. Seperti diakui oleh seorang guru yang juga kepala TK, “Kita dapat dibilang tidak ada niat, benar-benar kecolongan. Kesalahannya adalah kita tidak detail baca tersebut secara keseluruhan.”

Dan kelima, penyusunan bahan ajar PAI harus melibatkan semua stakeholder sehingga dapat memuat pandangan dan penjelasan dari berbagai mazhab dan kelompok. Apalagi Islam di Indonesia sangat beragam yang diwakili oleh NU, Muhammadiyah, Mathla’ul Anwar, Al-Washliyah dan lain-lain.

Selain itu, munculnya kontroversi yang bersangkutpaut dengan pendidikan agama Islam dalam konteks yang lebih luas juga perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, upaya MUI Kabupaten Jember bersama aparat pemerintah terkait untuk menarik kembali peredaran buku-buku khotbah Jumat yang memicu kontroversi dan meresahkan masyarakat merupakan langkah yang tepat. Buku-buku khotbah itu selain tidak ada nama penulis, tidak ada ISBN, tidak ada nama penerbit dan alamatnya, dan izin peredarannya masih diragukan, juga karena isinya tidak menyajikan Islam ahlussunnah wal jamaah dan Islam damai. (Jawa Pos Radar Jember, Jum’at, 30/3/2018).

Semoga dengan sinergi antar pemerintah, ulama, dan semua stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap bahan ajar PAI, tidak akan ada lagi kontroversi bahan ajar PAI yang memuat ajaran Islam yang eksklusif, membid’ahkan pengamalan keagamaan komunitas muslim lain, mengafirkan golongan Islam lain, hingga membolehkan melakukan tindak kekerasan, bahkan pembunuhan atas nama Islam. Semoga berkah!                                    

*Penulis adalah guru akidah akhlak MAN Bondowoso.