Petani Kecewa, Alsintan dari Pemprov Urung Diterima

Hibah Alsintan Provinsi Jatim yang Ditolak Jember

“Bantuan seperti itu jangan ditolak. Pemkab saja belum tentu bisa membantu membeli alat seperti itu untuk membantu petani.” Jumantoro (Ketua HKTI Jember)

RADAR JEMBER.ID – Bantuan hibah alat mesin pertanian (alsintan) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk kelompok tani ditolak Pemerintah Kabupaten Jember. Belum diketahui secara pasti alasan penolakan bantuan tahun 2019 tersebut. Namun demikian, alat-alat yang ditolak itu diakui petani sangat dibutuhkan di Jember.

Data yang berhasil dihimpun, kabar penolakan alsintan mencuat setelah surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Kadis PKP) Provinsi Jatim beredar, kemarin. Surat itu ditujukan kepada Bupati Jember dengan tembusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Kadis TPHP) Kabupaten Jember.

Dalam surat tersebut, Kadis PKP Jatim Hadi Sulistyo meminta jawaban resmi atas penolakan bantuan hibah alsintan yang dananya bersumber dari APBD tahun 2019. Surat tertanggal 7 Mei 2019 itu juga memberi waktu hingga 10 Mei 2019 lalu atas jawaban resmi yang diminta. Sebab, sebelumnya disebutkan Plt Kadis Pertanian atau sekarang TPHP Jember menolak bantuan tersebut. Jika tidak ada jawaban resmi hingga melewati tanggal 10 Mei 2019, Hadi Sulistyo menganggap Jember menolak bantuan hibah.

Di dalam surat juga dijelaskan sejumlah alsintan yang ditolak. Masing-masing yaitu satu unit transplanter atau mesin tanam padi, empat pompa air, empat handtractor atau mesin bajak tanah, serta cultivator atau mesin bajak sawah juga.

Dengan ditolaknya alsintan dari provinsi tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro menyebut, petani jelas-jelas kecewa. Apalagi, hibah alsintan yang seharusnya diterima benar-benar dibutuhkan petani.

“Jujur kami kecewa dengan penolakan bantuan hibah dari provinsi. Namanya bantuan, terima saja. Jangan ditolak, karena sangat menyakitkan hati para petani,” katanya.

Dikatakannya, apabila ada bantuan, pemerintah baik bupati maupun dinas yang bersangkutan harus menerima bantuan tersebut. Lebih-lebih bantuan itu adalah untuk petani. “Seperti bantuan mesin-mesin pertanian itu, jangan ditolak. Pemerintah kabupaten saja belum tentu bisa membeli alat yang seperti itu untuk membantu petani. Seharusnya bantuan provinsi ya diterima,” ucap Jumantoro.

Kalaupun ada semacam ketakutan atau kekurangan pada bantuan hibah, menurutnya, bisa dipecahkan bersama sebelum dilakukan penolakan. “Kalau takut menerima bantuan hibah, sebaiknya berhenti saja jadi pejabat. Toh bantuan itu untuk kemaslahatan petani. Kenapa ditolak,” kata pria yang tinggal di Arjasa itu.

Mewakili sejumlah petani, Jumantoro berharap agar pemerintah kabupaten tidak lagi menolak apabila ada bantuan hibah atau bantuan jenis apa pun dari pemerintah provinsi maupun pusat. Sebab, bantuan pastinya untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat yang sangat memerlukan.

“Kami juga ingin tahu kenapa bantuan itu ditolak. Kemudian usul saya, kepala dinas pertanian (sekarang TPHP) segera didefinitifkan. Agar kepalanya bisa memutuskan kebijakan penting seputar pertanian,” pungkasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Plt Kadis TPHP Jember Achmad Imam Fauzi belum memberikan keterangan secara detail terkait penolakan bantuan alsintan dari provinsi tersebut. Achmad Imam Fauzi yang sekarang menjabat Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Jember itu menyebut, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.

“Belum tahu, saya cek dulu,” katanya kepada wartawan Jawa Pos Radar Jember di halaman Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin (12/6). Pria yang juga menjadi Plt Kadis Pemuda dan Olahraga tersebut tampak sibuk karena ada kegiatan di pendapa bersama sejumlah pegawai yang lain. (*)