Terkait Ancaman Rusaknya Cagar Budaya

Pemkab Harus Tegas

AKSI: Para aktivis PMII saat melakukan aksi demo terkait ancaman rusaknya cagar budaya berupa benda purbakala di Grujugan.

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso menggelar demo di depan pemkab, kemarin (20/5). Mereka menuntut Pemkab Bondowoso tegas terhadap tindakan penggusuran benda purbakala di Grujugan. Benda purbakala terancam digusur secara sepihak oleh Plywood milik PT Indah Karya yang akan memperluas pabriknya.

Ketua Cabang PMII Bondowoso Fathor Rozi mengatakan, aksi itu adalah aksi perdana. Tujuannya untuk menemukan titik terang penyelamatan cagar budaya di Grujugan. Sebab, selama ini pemerintah yang berwenang memberikan izin sampai ada aktivitas pabrik tripleks. Begitu juga saat ada perluasan, izin juga menjadi domain pemerintah. “Kami ingin pemerintah bersikap tegas kepada PT Indah Karya, sebab PT melakukan pemindahan (cagar budaya, Red) tanpa izin. Yang jelas itu melanggar UU Cagar Budaya Nomor 11 2010 Pasal 110,” terangnya.

Dijelaskannya, aksi tersebut sengaja tidak dilakukan ke pabrik PT Indah Karya. Sebab, yang sangat berkompeten dalam hal perizinan adalah pemerintah. Sementara dalam perizinan itu, tentunya sudah ada unsur kajian yang mendalam. Sebab, ada pertimbangan RTRW, pertimbangan lahan produktif atau tidak, dan beberapa pertimbangan lainnya. “Kami sangat menyayangkan jika ternyata yang diberikan izin untuk pembangunan perluasan pabrik adalah lahan yang sangat banyak benda cagar budayanya,” ujarnya.

Abduh, salah seorang orator menegaskan, PMII menuntut pemerintah untuk bersikap tegas. Jangan sampai kebijakan yang diambil tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Misalnya saja, selama ini PMII melihat adanya ketegasan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). Dengan alasan undang-undang, PKL digusur dengan paksa. “Jangan lantas ketika ada kasus yang menyangkut BUMN, pemerintah menjadi tidak tegas,” terangnya.

Dari pihak pemerintah, Asisten Administrasi Umum Pemkab Wawan Setiawan menemui demonstran bersama Kasatpol PP Aries Agung Sungkowo. Dalam sambutannya, Wawan menerima seluruh aspirasi. Pihak pemerintah menerima surat yang sudah ditulis PMII Cabang Bondowoso. “Kami akan membawa surat ini ke bupati dan akan kami bahas kelanjutannya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, sempat ada pertanyaan dari aktivis mengenai adanya izin. Awalnya Wawan tidak secara gamblang memberi jawaban. Namun setelah didesak, pihaknya menuturkan secara prinsip, ketika ada pabrik berdiri, maka perizinannya sudah diberikan oleh Pemkab Bondowoso.

Yohanes Setiyo Hadi, aktivis Boemi Poeger Persada yang turut hadir dalam aksi di Bondowoso tersebut memberikan masukan menarik. Melihat kasus di Bondowoso, pihaknya menganggap pemerintah memiliki andil besar. Bondowoso itu terkenal dengan peninggalan megalitikum. Banyak penelitian bahwa megalitikum di Bondowoso khas sekali. Memiliki keunikan. “Seharusnya pemerintah membentuk tim ahli cagar budaya, ini salah satu kelemahannya,” jelasnya.

Pihaknya melihat, seharusnya sesuai amanah undang-undang, pemerintah daerah harus memiliki tim cagar budaya. Apalagi melihat Bondowoso yang kaya dengan benda cagar budaya. Sehingga ada langkah identifikasi, inventarisasi persoalan cagar budaya. “Sudah ada aturannya, yang koordinasinya dengan balai pelestarian cagar budaya,” terangnya.

Pantauan Radarjember.id, jika sebelumnya ada aktivitas alat berat di area perluasan lahan, kemarin aktivitas itu tidak ada. Hanya saja, ada area yang ada cagar budayanya yang memang tidak disentuh oleh pembangunan. Artinya, area itu ada di lahan pembangunan, namun masih berupa area kotak. (*)

IKLAN

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Narto