Wabup Peringati Sekdes untuk Mengontrol Kades

 

Semprit Kades yang Main-Main Dana Desa

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Gelontoran dana desa (DD) yang bersumber dari APBN, maupun Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD sejatinya untuk membangun desa. Namun, ternyata masih ada saja kewenangan kades yang bermain-main dengan dua sumber dana tersebut. Kemarin, Wabup Lumajang menegaskan agar Kades tidak main-main. Sekdes diminta terus mengontrol.
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, realisasi ADD dan DD memang dilakukan dengan transparan. Data dan realisasinya dipampang di tempat umum. Namun, bukan berarti tidak ada kebocoran. Sebab, ada sejumlah kades yang masih suka main-main pada penggunaannya.
Kondisi inilah yang kemarin disinggung oleh wakil bupati Lumajang Ir Hj Indah Amperawati MSi. Saat membuka sosialisasi, wabup yang akrab disapa Bunda Indah ini berpesan kepada pengelola keuangan agar berhati-hati dan waspada dalam melaksanakan administrasi keuangan dan pemerintahan yang ada di desa.
Dalam acara Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa DD/ADD tahun 2019, di Gedung Guru Lumajang kemarin itu, Bunda Indah mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian khusus.
Perhatian yang dimaksud adalah untuk dilakukan pembenahan. Sehingga pada tahun anggaran 2019 ini, bantuan keuangan desa (ADD dan DD) bisa terealisasi dan terkelola dengan lebih baik.
Wabup mengimbau kepada semua sekretaris desa, agar selalu mengingatkan kepala desa yang akan bermain-main dengan DD maupun ADD. “Kalau kepala desa ingin bermain dengan uang desa dan diingatkan berkali-kali tidak bisa, maka Sekdes jangan mau menandatangani apa pun,” kata wabup mewanti-wanti.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-D) Kabupaten Lumajang Syamsul Arifin SPMM melaporkan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Termasuk pengetahuan pengelolaan keuangan di desa dalam mewujudkan pengelolaan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran. Serta meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan dari tim yang ada di kecamatan dalam mendorong pengelolaan keuangan di desa secara baik dan benar. (*)