Peningkatan Kinerja Dikontrol Lewat Sistem Smart City

Naik Pangkat, Naik Tanggung Jawab

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Siklus pegawai di tubuh Pemkab Lumajang terus berjalan dinamis. Kemarin, ratusan pegawai menerima kenaikan pangkat. Kenaikan inilah yang didorong untuk turut diiringi oleh kenaikan tanggung jawab. Kinerja ASN juga bakal terus dikontrol lewat sistem smart city.
Sedikitnya ada 598 ASN Pemkab Lumajang yang dalam apel pagi kemarin menerima kenaikan pangkat. Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat itu mereka terima secara simbolis dari Bupati Lumajang H Thoriqul Haq MML.
Kenaikan pangkat ini diserahkan setelah melewati serangkaian acara apel pagi kemarin di halaman depan kantor Pemkab Lumajang. SK kenaikan pangkat yang diserahkan itu adalah untuk periode 1 April 2019.
Bupati Lumajang H Thoriqul Haq menegaskan, kenaikan pangkat merupakan peningkatan tanggung jawab. “Jadi, naik pangkat adalah naik tanggung jawab. Semua tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Cak Thoriq, sapaan akrabnya menyadari, masih banyak kekurangan di berbagai sektor. Namun, pihaknya tidak tinggal diam. Bersama Wabup Lumajang Ir Hj indah Amperawati atau akrab disapa Bunda Indah, pihaknya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan menyempurnakan kekurangan tersebut.
Apa yang menjadi target utama? Menurut dia adalah menyangkut tata kelola pemerintahan di tubuh pemkab Lumajang. “Pelayanan kita harus terukur berdasarkan sistem. Tidak terukur berdasarkan yang lain,” jelasnya.
Untuk itulah, bupati dan wabup bertekad akan terus melengkapi sistem yang sampai saat ini masih dalam proses inovasi. Terutama guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan. Salah satu adalah program smart city.
Dia menegaskan, kinerja seluruh ASN di Pemkab Lumajang tidak akan lepas dari smart city. Segala kinerjanya akan diukur dan dikontrol lewat sistem tersebut yang sampai saat ini masih terus ditingkatkan.
Bupati mengungkapkan, dengan smart city, diharapkan dapat menekan terjadinya kebocoran. Tidak hanya pada ASN saja, tetapi pada sektor lain. Misalnya pada pungutan pajak minerba.
Nantinya, ditegaskan pembayarannya dilakukan dengan sistem. Tidak ada lagi orang berhadapan dengan uang. Tidak ada lagi kebocoran karena human error, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan semakin baik. (*).

IKLAN

Reporter : Hafid Asnan

Fotografer : hafid asnan

Editor : Narto