Dana Saksi Perindo Disoal

LAPOR RESMI KE POLISI: Sejumlah kader dan caleg dari Perindo Jember mendatangi Polres Jember, kemarin (6/5). Mereka melaporkan Ketua DPD Perindo terkait kasus dugaan penggelapan dana saksi.

RADAR JEMBER.ID – Sejumlah warga melaporkan Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jember ke Mapolres Jember, kemarin (6/5). Mereka menduga, dana saksi ratusan juta rupiah ada yang digelapkan. Salah satu akibatnya, Perindo Jember tak memiliki salinan formulir C-1. Hal ini dinilai merugikan partai politik, termasuk sejumlah caleg.

Wakil Ketua Bidang Litbang dan IT DPD Partai Perindo Jember Ahmad One Prastiono mengatakan, laporan kasus dugaan penggelapan dana saksi bermula atas adanya keluhan dari sejumlah ketua DPC Perindo di Jember. Selain itu, ada keluhan dari sejumlah caleg.

“Gara-gara dana saksi ini diduga digelapkan, ada ketua DPC Perindo yang harus menanggungnya. Kemudian, Perindo juga banyak yang tidak mendapatkan C-1 sehingga ini sangat merugikan,” kata Prastiono.

Dia menjelaskan, dana saksi untuk Kabupaten Jember dan Lumajang totalnya mencapai Rp 1.046.400.000. Dana sebesar itu, menurutnya, dialokasikan untuk dana saksi 5.024 TPS dan saksi di 52 kecamatan. Sayangnya, menurut Prastiono dan sejumlah warga lain, dengan dana cukup justru tidak ada saksi di lapangan. Sehingga Perindo tidak memiliki formulir C-1 secara lengkap.

“Dari jumlah saksi 5.024 itu, Jember katanya kebagian sekitar 3.700-an saksi atau dana Rp 700 juta lebih. Akan tetapi, di lapangan tidak jelas. Rekrutmen saksi tidak pernah dibahas. Kemudian ada juga yang terjadi, lima TPS hanya ada satu koordinator saksi. Tetapi, di lima TPS itu tidak ada saksinya. Makanya, tidak bisa mendapatkan formulir C-1,” paparnya.

Atas sejumlah dugaan tersebut, Prastiono dan kader Perindo lainnya yang ada di Jember akhirnya melakukan rapat pleno. Yakni menghasilkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Partai Perindo Jember.

Rapat itu dilakukan karena ketua DPD Perindo Jember, menurutnya, tidak merespons saat diajak komunikasi dan membahas soal dana saksi. “Kami menyampaikan mosi tidak percaya bukan karena dana saksi saja, dugaan dana partai juga ada. Makanya, indikasi penggelapan dana saksi kami laporkan,” tegasnya.

Sementara itu, M Zaenal Laili, caleg DPR RI dari Perindo menyebutkan, kasus dugaan penggelapan dana saksi sudah diusulkan agar partai melakukan tindakan tegas. Apalagi, dana partai untuk saksi yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik justru dikelola sendiri oleh ketua DPD Perindo.

“Dari dana saksi yang besarnya sekitar Rp 700 juta, nyatanya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Lima TPS ada satu koordinator saksi, itu pun tidak bisa masuk ke TPS dan tidak bisa mengambil C-1, karena bukan saksi. Dari 700-an juta itu kami ketahui baru sekitar 200 juta. Sementara itu, dana saksi lain tidak tahu ke mana. Jadi, hasil rapat, kita ajukan agar dipecat secara tidak hormat,” kata Zaenal Laili.

Secara terpisah, Ketua DPD Partai Perindo Hanung Prijobodo membantah tudingan dugaan penggelapan dana saksi yang dialamatkan kepadanya oleh sejumlah warga yang melapor ke polisi. Menurutnya, Prastiono bukan seseorang yang masuk jajaran kepengurusan DPD Partai Perindo Jember.

“Tidak ada wakil ketua. Prastiono itu bukan yang masuk di dalamnya (pengurus DPD),” tegasnya kepada sejumlah wartawan melalui telepon seluler, kemarin (6/5).

Hanung menambahkan, Perindo Jember secara kelembagaan memang benar menerima dana saksi untuk pemilu, beberapa waktu lalu. Nah, untuk dana saksi juga sudah ada jalurnya sebagai pertanggungjawaban pengurus DPD kepada koordinator saksi yang merupakan tempat cairnya dana saksi.

“Indikasi penggelapan dana saksi. Itu ranahnya adalah pertanggungjawaban kita. Kita bertanggung jawab kepada koordinator saksi. Bukan bertanggung jawab ke caleg-caleg. Saksi di Perindo itu ada,” tegasnya, sambil menyebut jika tidak semua TPS ada saksi Perindo.

Dia mengungkapkan, saksi Perindo di Jember hanya ada sekitar 30 persen dari seluruh jumlah TPS yang ada di Jember, atau sekitar 30 persen dari 7.666 TPS. Menurutnya, jumlah saksi tersebut disesuaikan dengan dana yang ada. “Untuk besaran nominalnya, tidak bisa saya sebutkan,” paparnya.

Saat disinggung terkait adanya dana sebesar Rp 1 miliar lebih, Hanung membenarkannya. Namun, itu masih dibagi untuk dua kabupaten. Termasuk untuk saksi TPS serta mereka yang bertugas di kecamatan.

“Kalau mosi tidak percaya, kita tahu, caleg-caleg itu dapat suaranya berapa. Cuma perlu diingat, Perindo Jember salah satunya mendapatkan kursi di Jawa Timur, kursi DPRD-nya sudah terisi,” lanjutnya.

Kasat Reskrim Polres Jember AKP Yadwivana Jumbo Qantas membenarkan laporan warga terkait dana saksi tersebut. Kasus dugaan dana saksi itu masih akan sampaikan ke Kapolres untuk menentukan kasus tersebut masuk ke satuan mana. Setidaknya dibutuhkan waktu dua hari untuk tindak lanjut laporan dana saksi itu. (*)

IKLAN

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : nur hariri

Editor : Hadi Sumarsono