Mengembalikan Marwah Pesta Demokrasi

Zainul Hidayat *)

Ada pesta yang paling akbar di negeri pada tahun ini. Apa lagi kalau bukan pesta demokrasi tepatnya hari Rabu, 17 April 2019. Pada saat itu, digelar perhelatan akbar lima pesta demokrasi. Yaitu, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan calon anggota legislatif kabupaten, provinsi dan pusat, serta pemilihan DPD (dewan perwakilan daerah) masing-masing provinsi. Uniknya, semua pemilihan ini bersifat langsung. Sehingga ada yang berpendapat, pesta demokrasi ini bukan hanya pertarungan partai politik (parpol) atau golongan, namun juga pertaruhan figur.

Layaknya sebuah pesta, tentu persepsi sebagai aktivitas yang suka cita, penuh kegembiraan dan hati yang berbunga tentu menjadi bagian tidak terpisahkan. Para undangan (baca: pemilih) sudah menyiapkan berbagai hal untuk datang ke pesta 17 April 2019 mendatang. Pakaian, alas kaki, parfum, dan sebagainya sudah dipikirkan yang akan dikenakan. Dengan harapan, suasana haru biru akan mewarnai selama perjalanan menuju tempat pesta (baca: tempat pemungutan suara).

Mencermati situasi dan kondisi realitas yang ada, nuansa pesta demokrasi tidak lagi penuh dengan suasana keceriaan dan kebahagiaan untuk menyambutnya. Justru yang ada sebaliknya, terjadi suasana yang tidak kondusif dan jauh dari kesan ada sebuah pesta yang besar dalam kancah politik. Saling mengorek sisi gelap antara peserta pesta untuk dijadikan amunisi menyerang dan membuat opini publik terus menganga hingga kini. Tidak ada yang mau mengalah, setiap letupan sisi yang tidak diharapkan langsung diolah untuk menjadi menu sesuai dengan chef alias koki.

Ironisnya, jual beli berita dan informasi hoaks turut menjadi bumbu penyedap di tengah persiapan menuju pesta. Sehingga tuan rumah para undangan lebih disibukkan menakar hoaks daripada mempersiapkan suasana pesta itu sendiri. Ini masih saja berlangsung sampai pesta alias hari ‘H’ semakin dekat. Sementara untuk menggelar pesta yang penuh dengan kemeriahan dan suka cita tidak mudah dan membutuhkan persiapan-persiapan yang matang, dengan harapan di akhir atau pasca pesta akan ada kenangan manis yang terpatri dan sulit untuk dilupakan begitu saja.

Pesta demokrasi hingga saat ini masih identik Pemilihan Umum. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem yang digunakan adalah pemilihan langsung. Tentu dengan harapan menjadi lebih baik dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Ternyata, masih ada titik-titik lemah, salah satunya adalah semakin marak money politics di berbagai tingkatan. Bukan semata-mata memilih sesuai dengan hati nurani, namun juga kalkulasi rupiah yang harus dikeluarkan. Meski perangkat untuk menangkal sudah ada, namun masih belum maksimal.

Maraknya noda-noda tersebut dalam setiap pesta demokrasi, pada dasarnya mencederai demokrasi itu sendiri. Idealnya, tidak perlu terjadi karena dalam kondisi tertentu akan menggerus marwah pesta demokrasi itu sendiri. Pesta demokrasi yang selalu signifikan dengan aktivitas kegembiraan dalam kondisi tertentu akan berubah menjadi ajang intimidasi, psy war dan provokasi hanya untuk kepentingan sesaat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manakala marwah pesta demokrasi sudah raib, maka mimpi besar untuk pesta sebagai ajang untuk proses pendewasaan demokrasi sebuah negara akan jauh dari angan. Sementara, luaran dari pesta demokrasi sendiri juga tidak sesuai harapan. Pemimpin yang lahir dari marwah pesta demokrasi yang melenceng adalah pemimpin yang tidak amanah. Karena adanya bumbu yang tidak sedap mengiringi prosesnya.

Sebagai bangsa yang sedang mengembangkan demokrasi, tentu seluruh elemen masyarakat negeri ini sangat menginginkan marwah pesta demokrasi kembali. Pesta demokrasi 17 April 2019, merupakan momentum yang tepat. Memang berpacu dengan injury time, tidak salah melakukan aksi nyata untuk pesta demokrasi dalam makna sesungguhnya.

Ada beberapa yang bisa dilakukan. Pertama, semua pihak bertanggung jawab secara moral untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan dalam pesta demokrasi. Bagi yang menjadi pengantin (baca: kandidat DPRD, DPD, dan presiden dan wakil presiden, plus pendukung dan simpatisan, Red) pada pesta demokrasi hendaknya tidak melakukan berbagai upaya yang menghalalkan segala cara. Sementara para undangan juga berkomitmen untuk memilih sesuai hari nurani bukan karena faktor ekonomi.

Kedua, para pengantin dalam pesta demokrasi harus memberikan teladan kepada para undangan. Bersatunya antara kata dan perbuatan akan menjadi kunci untuk meraup hasil nyata dari pesta ini. Para undangan, saat ini sudah dewasa dan mampu memilih dan memilah pengantin yang layak dan patut menjadi tambatannya atau sebaliknya.

Ketiga, para pengantin hendaknya merebut amanah dengan program-program yang realistis. Bukan semata-mata suara untuk menduduki posisi terhormat. Secara tanggung jawab, memperoleh amanah tentu tidak mudah, karena lebih bernuansa dunia dan setelahnya.

Keempat, bersainglah secara fair dengan cara-cara sportif dan elegan. Publik sudah muak dan jengah dengan berbagai manuver antar kandidat. Pada akhirnya publik akan memberikan catatan terhadap pola pengantin. Ini tentu menjadi preseden buruk di kemudian hari.

Kelima, pada dasarnya siapa-siapa yang menjadi pemenang dalam ada sebelum pesta demokrasi berlangsung. Para kandidat wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa. Setelah itu, bertawakal kepada Sang Khaliq. Maka amat disayangkan kalau dalam perjalanannya melalui cara-cara yang zalim dan kontraproduktif. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kandidat dan pemilih.

*) Penulis adalah Presidium Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kabupaten Lumajang 2004 dan dosen STIE Widya Gama Lumajang

Reporter :

Fotografer :

Editor :