Fenomena Money Politics dan Golput

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA (*)

Masa kampanye hampir berakhir, momentum pemilihan umum (pemilu) tinggal menghitung hari. Kinerja tim calon legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD), partai politik (parpol) dan calon presiden semakin optimal. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, suasana pemilu tahun ini terasa lebih damai, arak-arakan peserta kampanye sangat terbatas, dan para caleg banyak yang lebih memilih door to door dari pada mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

Koordinasi forum-forum kecil oleh tim sukses diharapkan bisa terus membesar, dari pada ketemu massa besar tetapi akhirnya semakin mengecil. Apa pun pilihan strateginya, para calon legislatif dan calon presiden dituntut mempersiapkan dana besar, mulai membuat kartu nama, stiker, poster, spanduk, dan banner, dan kebutuhan dana semakin besar ketika melakukan sosialisasi alat peraga kampanye tersebut.

Perbedaan yang paling mencemaskan antara pemilu tahun ini dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya adalah berkembangnya secara massif berita bohong (hoaks) dan fitnah. Sehingga, ada salah satu isu politik yang mengemuka, yakni politik uang (money politics), dan beragam istilah kemudian muncul, seperti: tongket (settong saeket/perorang lima puluh), berse (berres ben pesse/beras dan uang), berseragam (beras, uang, dan baju seragam). Bahkan, konon ada seorang calon legislatif yang mengumpulkan calon tim di sebuah rumah makan. Begitu selesai, disalami amplop berisi uang.

Namun begitu, amplop dibuka dan diketahui isinya Rp 50 ribu langsung dikembalikan, sambil berkomentar: “Milih kades saja dapat banyak, milih calon wakil rakyat kok hanya diberi segitu”.

Ini hanyalah sepenggal cerita tentang calon legislatif, dan tentang praktik money politics. Transaksi money politics sekarang sudah mencapai NPWP (nomer pira wani pira/nomor berapa dan berani bayar berapa). Tanpa itu, mereka enggan membantu, enggan memilih, dan enggan menghadiri TPS (tempat pemungutan suara). Bahkan, lebih memosisikan dirinya sebagai golongan putih (golput) yang enggan berpartisipasi dalam pemilu.

Hingga batas-batas tertentu money politics termasuk suap, atau risywah. Dalam hadis riwayat Umar ibn al-Khattab, Nabi Muhammad Saw mengutuk keras praktik risywah: Pemberi risywah (rasyi) dan penerimanya (murtasyi) adalah di neraka (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dalam Al-Nihayah fi Gharib al-Hadis wa al-Atsar ketika menjelaskan hadis ini, Ibn al-Atsir menulis bahwa risywah adalah pemberian apa saja, baik berupa uang ataupun lainnya, yang diberikan kepada penguasa, hakim atau pengurus suatu urusan tertentu agar memutuskan suatu perkara yang berpihak kepada kepentingan si pemberi suap.

Pemilihan caleg, baik di tingkat nasional (DPR RI/DPD-RI), provinsi atau kabupaten/kota (DPRD) dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh rakyat yang memenuhi syarat dengan sistem one man one vote. Caleg-caleg suara terbanyak adalah caleg yang dianggap berhak menduduki jabatan sebagai pemimpin. Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah membuat tujuh kriteria pemimpin yang harus dipilih. Namun demikian, untuk memenuhi ketujuh persyaratan tersebut memang sulit, dan bahkan tidak mungkin. Realitas semacam ini tampaknya sangat disadari oleh para ulama, sehingga mereka menawarkan konsep “afdlal” (calon yang lebih memenuhi syarat dibandingkan dengan calon yang lain) dan “mafdlul ” (calon yang kurang memenuhi syarat dibandingkan dengan calon yang lain). Kriteria ini penting dikemukakan, karena yang terjadi bukanlah pertarungan antara afdlal dan mafdlul, akan tetapi pertarungan antara “para spikulan” dan “para pemodal” yang mencoba mengadu nasib guna mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar. Usaha menarik simpati dan mencari dukungan rakyat dalam pemilu dengan cara money politics ini pada akhirnya akan mengubah “mindset” dan “paradigma”  berpikir  mayoritas warga negara dalam menentukan hak pilih. Di mana mereka akan memberikan suara  kepada caleg yang memberikan “bonus” kepadanya, bukan kepada calon yang lebih  memenuhi standar menurut ketentuan Islam dan perundang-undangan.

Dr KH Abdul Haris M Ag, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember dan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Jember dalam halaqah yang diselenggarakan MUI se-eks Karesidenan Besuki di Situbondo (23 Maret 2014) menganalisis, untuk membahas pandangan Islam tentang money politics dalam konteks pemilihan calon pemimpin, ada dua sudut pandang. Yakni, sudut pandang calon pemilih dan sudut pandang calon pemimpin (calon wakil rakyat (presiden, DPR RI/DPD-RI dan DPRD).  Dari  sudut pandang calon pemilih, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari untuk dijadikan pedoman oleh rakyat sebagai calon pemilih terkait dengan money politics (Shahih al-Bukhary, juz IX, 79). Ditegaskan bahwa ada tiga kelompok manusia yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT serta dosanya  tidak akan dibersihkan oleh Allah SWT. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.

Tiga kelompok manusia yang mendapatkan ancaman dimaksud adalah: (1) Orang laki-laki yang memiliki kelebihan air akan tetapi yang bersangkutan melarang para musafir untuk menggunakan air tersebut. (2) Orang laki-laki yang tidak berbaiat kepada seorang pemimpin kecuali hanya karena dunianya. (3) Orang laki-laki yang melakukan kesepakatan untuk bertransaksi akan tetapi yang bersangkutan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Imam al-Qasthalani memberikan penjelasan tentang hadis tersebut–dengan mengutip pendapat al-Khaththabiy–bahwa pertimbangan yang prinsip dalam memilih pemimpin terletak pada kualitas kemampuan calon pemimpin untuk  menegakkan hukum dan kebenaran, serta ber-amar makruf nahi mungkar, dan bukan terletak pada iming-iming materi yang akan diberikan.

Sedangkan dari  sudut pandang calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang dalam konteks kekinian  dianggap wajar untuk  memberikan atau menjanjikan  materi kepada calon pemilih, ada hadis Nabi Muhammad Saw (Musnad Abi Dawud, juz IV, 34) yang patut direnungkan. Hadis ini dan hadis lain yang memiliki pengertian yang sama,  diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, di antaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, al-Turmudziy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Thabrani, al-Hakim dan lain-lain. Banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis ini (taaddud al-thuruq) menegaskan bahwa hadis ini memiliki posisi yang kuat dan dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam menetapkan hukum. Tidak ada penjelasan dari Nabi Muhammad Saw tentang alasan atau ‘illat al-hukmi mengapa orang-orang yang terlibat dalam praktik risywah mendapatkan laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi, seseorang yang memiliki logika yang lurus akan mampu memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa laknat Allah SWT akan ditimpakan kepada mereka yang terlibat praktik suap, di antaranya: (1) Praktik risywah (money politics) dapat membelenggu kebebasan dan kemerdekaan seseorang untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, sehingga yang bersangkutan pasti tidak akan mampu berkata benar dan berlaku adil. (2) Praktik risywah (money politics) dapat merugikan orang lain, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak mampu membayar penentu kebijakan atau yang lain, (3) Praktik risywah (money politics) dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan, sehingga harapan untuk memperoleh keadilan menjadi sirna. Hilangnya kepercayaan ini dapat berlanjut pada keputusasaan yang pada akhirnya menjadikan masyarakat akan mencari keadilan dengan caranya sendiri yang bisa jadi bersifat anarkis dan destruktif.

Karena  itu, Dewan Pimpinan MUI se-eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi) pada tanggal 23 Maret 2014 mengeluarkan fatwa tentang money politics dan golput.

Pertama, bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari agama, sedang pemilihan umum adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan. Karena itu, menggunakan hak pilih dengan memilih calon yang memenuhi syarat dan memiliki ketaatan terhadap ajaran agama adalah wajib, dan sebaliknya, tidak menggunakan hak pilih (golput) hukumnya haram karena golput merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendidik. Dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan bahwa setiap orang yang mengajak golput dengan imbalan dapat dipidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta”. Kedua, money politics adalah termasuk risywah, karena itu hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ayo kita sukseskan pemilu 2019. Jangan lakukan hoaks, money politics dan golput. Ayo kita ajak keluarga dan masyarakat terdekat untuk hadir ke TPS yang ditentukan. Ayo kita pilih pemimpin yang bisa memberi ”jaminan kemashlahatan” bagi seluruh bangsa Indonesia. Wallăhu a’lam.

(*) Pengasuh Pondok Pesantrren Shofa Marwa, Guru Besar Pendidikan Islam IAIN Jember dan Ketua Umum MUI Kabupaten Jember.

Reporter :

Fotografer :

Editor :