Nasib Kristin, yang Didakwa Penangkar Ilegal

Cari Keadilan ke PT Jatim

“Kalau satwa tidak dirawat karena izin sudah mati, satwa akan mati,” Muhammad Dafis SH (Penasehat Hukum Kristin)

AJUKAN BANDING: Penasihat hukum Law Djin Ai alias Kristin, tidak terima dengan putusan hakim. Dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

RADAR JEMBER.ID – Penasihat hukum Law Djin Ai alias Kristin, mengajukan banding atas putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jember. Mereka menilai, putusan soal penangkaran satwa langka tersebut tidak tepat.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim yang diketuai Jamuji SH itu memvonis Kristin dengan hukuman satu tahun penjara, denda Rp 50 juta atau subsider tiga bulan. “Kami sudah mengajukan banding melalui PN Jember ke Pengadilan Tinggi,” kata penasihat hukum Kristin, Muhammad Dafis SH, kemarin. Dia kekeh, kasus yang dialami Kristin adalah kesalahan administrasi semata. Jadi, tidak layak untuk dipidana.

Apalagi, Kristin tidak memiliki niat jahat dalam perkara yang dialaminya itu. ”Ada asas bahwa apabila seseorang dihukum, harus terbukti bahwa dia memiliki niat jahat dan perbuatannya juga jahat. Itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim,” jelasnya.

Perbuatannya dalam menangkar satwa, meskipun izinnya sudah habis, tidak layak untuk dikatakan sebagai perbuatan yang jahat. Untuk itulah, pihaknya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi (PT Jatim) atas putusan majelis hakim PN Jember.

“Nanti fokus pada pertimbangan hukum saja,” ujarnya. Sebab, hukuman yang dijatuhkan karena pelanggaran administrasi. Dafis mengaku, salinan resmi putusan majelis hakim masih belum diterima olehnya, karena masih diperbaiki oleh majelis hakim.

Dia berharap, melalui banding, kliennya bisa bebas dari hukuman yang menjeratnya. Sebab, unsur pidana di dalamnya masih abu-abu. “Kalau satwa tidak dirawat karena izin sudah mati, satwa akan mati,” jelasnya.

Sebelumnya, Kristin divonis satu tahun penjara dengan denda Rp 50 juta atau subsider tiga bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Dian Akbar Wicaksana SH, yakni tiga tahun penjara dengan denda Rp 100 juta.

Majelis hakim menyatakan Kristin bersalah karena tidak memiliki izin untuk menguasai dan memiliki barang bukti berupa ratusan satwa di penangkaran. Sebab, izin penangkaran tersebut sudah mati.

Putusan ini dinilai kurang adil. Sebab, Kristin dinyatakan bersalah dengan pertimbangan izin penangkaran yang telah mati. Sedangkan tuduhan awal tentang perdagangan satwa tidak terbukti. (*)

Reporter : Bagus Supriadi

Fotografer : bagus supriadi

Editor : Hadi Sumarsono