Relasi Massa Terhadap Media

Oleh: Kun Wazis

Institusi media massa di nusantara masih dipandang digdaya dalam menawarkan wacana tertentu kepada khalayaknya (pembaca, pemerhati, penonton, pendengar, pemirsa, audience). Kekuatan industri media dapat dilihat jumlahnya yang mencapai 47 ribu pada tahun 2018. Media cetak tercatat 2 ribu, media radio 674 buah, media televisi 523 buah, dan sisanya media online (daring). Berdasarkan catatan Dewan Pers, puluhan ribu perusahaan media yang didukung dengan 14 ribu wartawan itu menahbiskan Indonesia sebagai negara dengan jumlah media massa terbanyak di dunia. Industri media yang berkembang pesat ini, setidaknya,  melahirkan tiga perspektif massa dalam membaca media; positivistik, konstruktifis, dan kritis. Bagaimana kita menyikapinya?

Perspektif Positivistik

Bagi penganut mazhab positivistik, realitas yang diproduksi media adalah benar, aktual, faktual, dan tidak menipu. Media adalah jendela untuk menyaksikan realitas. Berita tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT), korupsi para elit, hutang negara ribuan trilyun, dan beragam peristiwa yang diberitakan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Massa melihat media memiliki sistem kerja jurnalistik yang ketat (misalnya, investigasi di lapangan, wawancara mendalam dengan sumber berita), standar news value (nilai) berita yang jelas (seperti unsur baru, unik, aktual, kedekatan, daya tarik, dramatik, tokoh, kontroversi, ekslufif, dan mission), editing ketat awak redaksi (proses verifikasi dari wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, hingga pemimpin redaksi) secara profesional, berpedoman pada undang-undang pers, mendasarkan pada undang-undang penyiaran, dan berpegang pada  berbagai aturan perusahaan media yang ketat.

Para pecinta mazhab ini menjadikan media sebagai pilar penting dalam perubahan sosial, disamping  lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka percaya bahwa setiap berita adalah “realitas nyata” sehingga dapat dijadikan sebagai informasi  untuk melakukan kontrol sosial, edukasi, hiburan, hingga tindakan ekonomi. Para politisi, birokrasi, akademisi, dan tokoh masyarakat/ agama yang sering menjalin relasi dengan media massa dapat dikategorikan sebagai penganut mazhab ini.

Perspektif Konstruktifistik

Pandangan massa dalam golongan ini berada di tengah-tengah. Media tidak diposisikan memiliki pengaruh yang dominan terhadap massa, tetapi massa dalam posisi aktif memahami media. Mereka percaya bahwa peristiwa yang dikonstruksi oleh media menjadi berita bukanlah realitas sebenarnya. Sebab, media massa hanyalah “alat” yang produksi beritanya dikendalikan oleh subyektifitas orang redaksi. Berita tidak lagi ditampilkan apa adanya, tetapi dipilah menurut ideologi redaksi.

Dalam hal ini, kita sering menyaksikan, satu peristiwa yang sama diberitakan oleh media secara berbeda-beda. Misalnya, konstestasi para caleg, pertarungan pemilihan presiden 17 April 2019, tenaga kerja asing (TKA), isu terorisme-radikalisme, dan berita lainnya dibingkai (framing) oleh media melalui banyak sudut pandang, bahkan bisa jadi saling bertentangan.

Dalam konteks inilah, media melahirkan kebenaran jurnalistik (journalistic truth), yakni kebenaran yang relatif, kebenaran yang berkembang mengikuti dinamika realitas yang diberitakan. Proses konstruksi atas realitas inilah yang disebut sebagai realitas kedua (second reality) atau realitas yang sudah dikonstruksikan (constructed reality). Bukti realitas subyektif media itu dapat dilihat dari penilaian Dewan Pers bahwa hanya 2.400 media yang terkategori profesional pada tahun 2018.

Bagi penganut mazhab ini, mereka berhati-hati dalam membaca berita, melakukan perbandingan dan penelusuran berita-berita lanjutan agar realitasnya dapat dipahami secara mendalam. Pada titik tertentu, mereka dapat mengambil berita sebagai bahan analisis, sebagai sikap, dan pertimbangan untuk melakukan tindakan komunikasi.

Perspektif Kritis

Pandangan kritis melihat adanya kepentingan tersembunyi dibalik konstruksi realitas berita yang disajikan media. Menurut teori ekonomi politik media, media terseret dalam kubangan kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik. Berita media tidak lagi mencerminkan realitas sejatinya, melainkan realitas semu (psuedo reality) yang melahirkan kesadaran palsu. Keyakinan seperti ini didukung oleh fakta yang diungkapkan Dewan Pers bahwa dari 47 ribu media massa di Indonesia, 79% tercatat sebagai media abal-abal yang beritanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Praktik media yang dikuasai politisi kian menguatkan tesis bahwa produksi berita cenderung dikuasai kepentingan kuasa elit. Teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap media “nakal” menayangkan dominasi kampanye elit politik tertentu membuktikan bahwa media telah berubah menjadi alat kekuasaan. Realitas sejati media adalah kelompok dominan yang sering muncul di media.

Penganut mazhab ini tidak lagi percaya 100% terhadap media massa. Mereka melakukan perlawanan dengan membentuk media alternatif, seperti jurnalisme warga (citizen journalism) yang dikembangkan melalui media-media sosial. Bagi mereka, ruang publik (publik sphere) media—meminjam istilah Habermas—telah dijajah kelompok “elit” dominan dengan memarginalisasi masyarakat “alit”. Mereka percaya, melalui media perlawanan, suara kritisnya terus tersampaikan hingga melahirkan perubahan masyarakat yang lebih baik.

Perspektif  Komunikasi Islam

Perspektif Komunikasi Islam  menyajikan cara pandang komunikasi (penyampaian pesan) yang mendasarkan kepada  pesan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin (keselamatan dan kedamaian). Melalui komunikasi Islam, ketiga perspektif (positivistik, konstruktifis, dan kritis) terhadap media tersebut dapat dijadikan sebagai paradigma kita dalam melihat media, tetapi dengan memperhatikan beberapa hal.

Pertama, Islam mengajarkan agar tidak menyebarluaskan fitnah, baik melalui komunikasi lisan maupun komunikasi media. Prinsip tidak menyampaikan kemudlaratan lebih diutamakan karena akan menyelamatkan kepentingan manusia secara luas. Larangan fitnah sebagaimana tercantum dalam ajaran Islam juga menjadi landasan koden etik wartawan Indonesia yang melarang memproduksi  berita bohong (hoax), fitnah, sadisme, dan cabul. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bersikap kritis terhadap setiap realitas media, apalagi saat kontestasi politik yang meniscayakan tarik-menarik kepentingan opini hingga menyebabkan media tidak lagi independen dan netral.

Kedua, Islam mengajarkan agar melakukan verifikasi terhadap setiap berita (nabaa) yang sumber informasinya meragukan, tidak memenuhi kredibilitas. Jika meragukan, maka sikap kritis massa harus diambil dengan cara melakukan tabayyun (cek dan ricek) terhadap kebenaran berita yang disajikan. Konsep tabayyun menghendaki agar seseorang tidak langsung melakukan penyebarluasan berita, misalnya melalui media sosial, ketika berita tersebut sumir, tidak seimbang (cover both side), dan cenderung melakukan penghakiman (trial by the press).

Ketiga, Islam mengajarkan agar menyampaikan suatu kebenaran meskipun pahit rasanya. Semangat amar makruf nahi mungkar menjadi sikap massa dalam mengkritisi media.  Masyarakat harus mengembangkan sikap kontrol kepada media agar media menjadi pilar perubahan masyarakat, melakukan amar makruf nahi mungkar. Massa mengajak media agar berbuat adil terhadap khalayak, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan tertentu yang menghegemoni wacana media. Keberpihakan terhadap masyarakat (yang dieksploitasi) harus diperjuangkan.

Islam menjadikan media massa sebagai sarana menyampaikan pesan dakwah yang rahmatan lil alamin. Jika media mainstream saat ini tidak lagi memiliki keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan, maka tidak dilarang bagi seseorang untuk mendirikan media alternatif, misalnya media pesantren sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni realitas media.

*) Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom, Dosen Pascasarjana IAIN Jember

Reporter :

Fotografer :

Editor :