Agama Sebagai Peredam Huru-Hara di Tahun Politik

Oleh: Dr. H. Matkur

Indonesia adalah bangsa yang paling beragam di dunia dari sisi etnis, ras, bahasa, seni, budaya, agama dan kepercayaan, namun mampu dirajut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini bukanlah warisan yang instan,  melainkan anugerah Tuhan dan perjuangan panjang dari para leluhur.

Sebagai sebuah warisan yang sangat bernilai, persatuan dalam keragaman (al-ittihad fil ikhtilaf atau unity in diversity ) harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Karena akhir-akhir ini mulai bermunculan faktor-faktor pemicu disintegrasi bangsa baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal mulai bermunculan kelompok-kelompok yang memang menolak gagasan nasionalisme termasuk NKRI dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka secara terbuka menolak pancasila sebagai dasar NKRI dan memandang Pancasila sebagai “thogut” dan  sistem pemerintahan jahiliyah yang harus diganti dengan dasar agama yang mereka yakini. Kelompok ini memiliki ciri suka memaksakan pemikiran dirinya dan gencar menyerang pihak yang berbeda pandangan atau latar belakang agama dengan sebutan “bid’ah”, syirik, kafir dan sebutan-sebutan buruk yang lain. Mereka juga tidak segan-segan melakukan cara kekerasan untuk mewujudkan pemikirannya dengan jargon “jihad” atau “amar ma’ruf nahi mungkar”.

Secara eksternal, gelombang globalisasi yang berjalan beriringan dengan revolusi teknologi informasi memaksa masyarakat untuk migrasi ke era yang serba digital dan mengkonsumsi informasi secara massif tanpa ada filter yang memadai. Fenomena ini bukan hanya berimplikasi pada maraknya kontestasi ekonomi pasar bebas, tetapi juga pasar raya “ideologi impor” atau yang biasa dikenal dengan gerakan “trans-nasional” yang banyak menyebar ideologi kebencian dan intoleran. Faham-faham mereka sangat cepat menyebar dengan memanfaatkan media sosial (medsos) yang penggunanya di Indonesia paling massif di dunia. Disadari atau tidak hal tersebut dapat menggerogoti semangat nasionalisme kita.

Faktor lainnya adalah momentum tahun politik yang sering memainkan dua faktor di atas untuk tujuan-tujuan rendah yaitu hanya untuk kepuasan pribadi. Logikanya tidak lagi “benar-salah” tetapi “menang-kalah”. Sehingga apapun dilakukan meskipun harus mengorbankan keutuhan bangsa, yang penting kekuasaan didapatkan. Penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian bernuansa “SARA” sebagai media kampanye seolah halal digunakan. Masyarakat yang kurang selektif terhadap informasi yang diterima akan mudah terpengaruh dan menimbulkan opini serta persepsi negatif. Akibatnya konflik horizontal akan mudah tersulut dan mengancam integrasi bangsa. Huru-hara seperti inilah yang hendak dicegah di tahun-tahun politik yang sedang berlangsung di negeri ini.

Saat ini agama dalam posisi sulit, pada satu sisi diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan umat manusia yang sangat kompleks. Karena agama bersifat universal dan multidimensional diharapkan mampu menyusup ke berbagai sendi kehidupan. Pada titik inilah agama dijadikan sebagai pendekatan sekaligus media untuk merawat persatuan dalam kebinekaan demi terwujudnya masyarakat makmur sejahtera dlohiron wa bathinan dan mampu meredam terjadinya huru-hara politik yang menyeret agama ke dalam kubangan konflik.

Namun pada sisi lain, agama juga dituduh menjadi biang keladi munculnya konflik, gerakan radikal, tindakan intoleran dan prilaku yang tidak demokratis. Tuduhan ini juga bukan tanpa dasar, karena realitasnya banyak pemeluk agama yang berperilaku seperti tuduhan tersebut dan simbol-simbol agama juga sering muncul di tengah-tengan aksi teror dan tindakan profokatif.

Secara teoritis tuduhan miring terhadap agama mendapatkan pembenaran dari ilmuwan Amerika Samuel Huntington yang mempunyai preposisi bahwa semakin sholeh seseorang muslim, maka berkecenderungan semakin tidak demokratis. Asumsi seperti ini bertolak belakang dengan Alexis Tocqueville, juga ilmuwan dari Amerika yang mengatakan bahwa seorang yang religius, dan aktif dalam kegiatan keagamaan memberikan kontribusi positif pada sikap-sikap demokratis. Tentu saja kedua pandangan tersebut harus difahami dalam konteksnya masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, Saiful Mujani seorang ilmuwan politik Indonesia, dalam disertasinya yang berjudul Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Participation in Post Suharto Era (2003) membantah temuan Samuel Huntinton dan mendukung Alexis Tocqueville. Ia menemukan fakta bahwa orang yang terlibat secara sosial (socially engaged) dalam ritual keagamaan yang bersifat kolektif seperti sholat berjamaah, tahlilan, yasinan, sholawatan dan kegiatan kolektif yang lain dinilai lebih reseptif dan suportif terhadap isu-isu demokrasi dan civil society. Karena dengan begitu mereka lebih menyadari kompleksitas kehidupan sosial mereka, bahwa ternyata di sekeliling mereka banyak sekali keragaman. Hal itu juga akan memicu mereka lebih toleran dan terbuka dibandingkan dengan orang yang beragama secara ritualistik-individualistik. Tentu saja bukan berarti bahwa ibadah ritual-individual tidak penting, justru sangat penting dan merupakan hal pokok dalam keberagamaan, tapi dalam konteks pembentukan tatanan sosial yang demokratis ibadah jama’ah lebih kontributif. Faktanya para pelaku terorisme adalah orang-orang yang eksklusif dan mengucilkan dirinya dari keramaian masyarakat.

Karena agama memiliki dua sisi, yaitu inklusif dan ekslusif maka bergantung pada penganutnya akan menggiring pada sisi yang mana. Kalau diperhatikan berdasarkan fenomena yang muncul, kelompok keberagamaan yang eksklusif dan radikal jumlahnya sedikit, namun getol bersuara lewat berbagai media sehingga seolah lebih eksis dan dominan. Sementara kelompok keberagamaan yang inklusif dan toleran cenderung menjadi kelompok mayoritas yang pendiam (silent majority).

Sekarang sudah saatnya kelompok keagamaan yang moderat dan pro kedamaian serta menghargai perbedaan lebih lantang menyuarakan keberagamaan yang ramah bukan yang suka marah, menjadi “pemadam kebakaran” bukan “pengipas bara dalam sekam” baik melalui jalur pendidikan keagamaan formal dan mimbar-mimbar dakwah serta berbagai media sosial. Tradisi tabayun (klarifikasi) dan mengCrosscheck berita sebelum mempercayai apalagi menyebarkannya pada orang lain haruslah dikembangkan.

Demi pencerahan terhadap masyarakat dan menjaga integrasi bangsa, maka hendaknya prinsip bad news is good news (menyebar berita buruk asal laris) harus ditinggalkan. Justru prinsip yang harus dikembangkan adalah good news is good news (membiasakan menulis berita yang baik-baik saja). Sehingga momentum tahun politik benar-benar menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan masyarakat bukan momentum “perang” yang menakutkan. Wallahu a’lam bis showab

*) Dosen Pascasarjana IAIN Jember dan Pengasuh Pondok Pesantren  ATQIA Bondowoso.

Reporter :

Fotografer :

Editor :