Menegakkan Fatsun Politik di Kerumunan Hoax

Oleh : Ali Hasan Siswanto

Judul itu mencoba mengilustrasikan hilangnya nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan ditengah proses politik menuju pemilihan presiden dan legislatif secara bersama-sama. Memang berat, tapi bukan tidak mungkin menegakkan kembali fatsun politik yang selama ini terpendam oleh hasrat politik kuasa. Para politisi mengahalalkan segala cara untuk meraih kepentinga berkuasanya, bahkan tidak tabu lagi memproduksi berita bohong yag kita kenal dengan hoax. Dewasa ini, hoax telah menggurita di berbagai media sosial dan kehidupan nyata masyarakat mengiringi laju waktu menuju pesta demokrasi yang agung.

Tepat tanggal 17 April 2019, masyarakat indonesia menggelar pesta demokrasi dengan sistem berbeda dengan sebelumnya. Pemilihan calon presiden-wakil presiden yang digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif menjadi tonggak sejarah yang digelar pertama kali sepanjang sejarah bangsa indonesia. Namun sangat miris melihat perjalanan pesta demokrasi masyaraat indonesia berkelindan dengan sebaran hoax.

Sekalipun, dua pasangan yang bertarung di pemilihan presiden dan wakil presiden menginstruksikan untuk tidak menyebar hoax, namun kenyataannya hoax tetap hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti Hoax ala Ratna Sarumpaet dan Hoax ala Andi Arief, hoax tentang surat suara yang menimpa KPU, anti ulama, anti islam, suara adzan akan dilarang kalau tidak terpilih. Dari realitas ini kita bisa melihat bahwa hoax menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia yang dapat mencederai dan memunculkan konflik horizontal. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut sekitar 800.000 situs yang terindikasi menebar hoax. senada dengan kementerian, Kepolisian republic Indonesia menyebut sekitar 3.500 hoax yang tersebar setiap harinya di media social.

Oleh karena itu, masyarakat harus sadar bahwa hoax menjadi pemicu dasar munculnya konflik horizontal yang sangat merugikan bagi semua elemen masyarakat. Hal mendasar untuk mencegah hoax dan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat dengan dua solusi. Pertama; masyarakat harus cerdas membedakan hoax atau fakta, kritik atau ujaran kebencian semata. Pengharapan ini lebih menitik beratkan pada kesadaran masyarakat untuk tahu mana yang benar dan yang tidak terhadap seluruh informasi yang didapatnya. Kesadaran masyarakat seperti ini, akan mengurangi pemberitaan hoax yang terus diproduksi oleh tim pemenangan untuk memenuhi hasrat kuasanya. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh langsung percaya pada berita yang baru diterimanya.

Kedua; menegakkan fatsun politik berkeadaban. Fatsun politik merupakan perilaku berbasis nilai moral mengakui keadaan alamiah manusia dan menerima realitas dunia. Moral didasarkan atas penegasan terhadap realitas kemanusiaan dan pemenuhan diri menghadapi semua bentuk frustasi dan kemelaratan. Pada taraf ini, politik tidak berarti merebut kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan semata, bukan juga persoalan mempertaruhkan modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sebagaimana diyakini oleh pelaksana money politics dewasa ini di tanah air kita.

Kata Max Weber, politik bukan semata-mata perkara pragmatis dengan memakai rasionalitas instrumental, tapi pragmatisme simplistis yang mengandung sifat eksistensial, karena melibatkan rasionalitas nilai-nilai. Karena itulah, politik lebih mirip suatu moral yang dapat dipertanggung jawabkan agar dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji.

Politik adalah mempertaruhkan hidup untuk memenangkan hidup itu sendiri.Karena, mengandung tegaknya nilai keberanian yang kokoh tanpa komplikasi, kesahajaan tanpa pretensi, keindahan bukan kekotoran, nilai luhur bukan tipu muslihat, cita-cita besar yang dipertaruhkan dalam berbagai langkah kecil bukan hanya kepentingan-kepentingan kecil yang diucapkan dalam kata-kata besar. Politik merupakan tonggak perwujudan hati nurani, kesadaran akan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan ketuhanan.

Fatsun politik digambarkan sebagai ukuran dari seluruh tindakan politik. Setiap politisi seharusnya melandaskan setiap perbuatan politiknya. Politisi juga berkewajiban mentranformasikan fatsun politik. Dengan demikian, para politisi dapat memberikan sumbangsih nyata terhadap pembentukan karakter bangsa dengan berbagai kebijakan yang mengarah pada penyesuaian terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Disisi lain, manifestasi fatsun politik akan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Buka kebencian seperti yang selama ini dipraktekkan oleh para politisi yang haus kekuasaan. Padahal, nilai-nilai kekeluargaan berperan menciptakan stabilitas dan kenyamanan dalam pemerintahan yang berdampak pada kondusifitas masyarakat.

Adanya politisi yang sadar terhadap pentingnya moral membawa dampak pada masifitas pendukung yang menciptakan kerakyatan emosional di dalam masyarakat. Dengan adanya perasaan nasib menjadikan tatanan sosial masyarakat kondusif. Kondusifitas ini kemudian menghilangkan kesenjangan sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Berangkat dari ilustrasi diatas, msyarakat harus cerdas dalam memilah dan memilih berita yang benar agara tidak terjebak dalam praktek hoax yang tak terujung. Disisi lain para politisi diharapkan mampu menegakkan fatsun politik yang mengandung nilai-nilai luhur ketuhanan dan kemanusiaan.

*) Dr. Ali Hasan Siswanto adalah Dosen Pascasarjana IAIN Jember

Reporter :

Fotografer :

Editor :