Timpora Awasi WNA Ilegal

TIMPORA: Tim Pengawasan Orang Asing yang dibentuk Kantor Imigrasi Jember di Bondowoso

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Keberadaan orang asing di Indonesia selama ini memunculkan banyak pembahasan. Padahal, tidak semua keberadaan orang asing mengkhawatirkan. Misalnya, orang asing yang melakukan investasi dan lain sebagainya. Namun, ada orang asing yang perlu diawasi, yakni orang asing ilegal.

Pembahasan pengawasan orang asing ini dilakukan di Hotel Ijen View, kemarin (13/3). Pertemuan tersebut sekaligus pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Anggotanya terdiri atas Bakesbangpol, seluruh kapolsek, seluruh danramil, dan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Bondowoso.

Kabid Intelegen Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Danu Fajar mengatakan, rapat tersebut bermaksud menyinergikan seluruh instansi yang bertanggung jawab dengan orang asing. Tujuannya bisa menjadi wadah yang memiliki kecepatan informasi dan bisa merespons orang asing di Bondowoso. “Mengumpulkan bahan dan mengumpulkan informasi keberadaan orang asing,” jelasnya.

 Dijelaskannya, Kantor Imigrasi Jember sudah menerbitkan SK Tim Pengawasan Orang Asing Bondowoso. Di dalamnya ada instansi berwenang, seperti Bakesbangpol, TNI, dan Polri. Tindak lanjutnya, tim akan menjadi pengawas dan bisa melakukan operasi gabungan. “Tim mempunyai kewenangan untuk operasi bersama ketika ada tanda-tanda di masyarakat yang mencurigakan,” terangnya.

 Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Jember Kartana mengatakan, di Bondowoso ada 13 orang asing. Semuanya legal dan mengurus surat ke imigrasi. Sejumlah 13 itu, 5 orang pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) penggabungan keluarga, 4 orang pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) penggabungan keluarga, 3 orang investor AICE, dan satu santri. “Kalau yang ilegal belum ditemukan selama ini,” terangnya.

 Selama ini yang ilegal biasanya modusnya kawin dengan warga setempat. Namun, hanya memegang visa kunjungan. Sampai izinnya mati, masih tidak diurus. Ketika ada temuan seperti ini, maka ada beberapa kategori sanksi. Jika kurang dari 60 hari, maka terkena biaya beban Rp 300 ribu per hari. Jika lebih dari 60 hari, maka kena sanksi deportasi dan dimasukkan dalam daftar cegah tangkal. “Sanksi over stay memang berat,” tegasnya. (*)

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Narto