Penyetaraan Gaji Perangkat Desa Tak Langsung Direalisasikan

TAHAP PEMBAHASAN: Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat memberikan keterangan kepada awak media di ruang lobi kantor bupati, Rabu (13/3).

RADARJEMBER.ID – Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dengan adanya aturan baru tersebut, gaji perangkat desa akan setara dengan gaji pokok PNS Golongan IIA.

Kendati begitu, regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat tersebut tak serta-merta bisa langsung dieksekusi pemerintah daerah. Harus ada kajian terlebih dulu sebelum peraturan tersebut direalisasikan. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Hingga kini, rencana kenaikan gaji perangkat itu masih tahap penggodokan.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengungkapkan, saat ini sistem dan aturan teknis yang berkaitan dengan hal tersebut masih dalam pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Karena memang, program ini tidak harus terealisasi sesegera mungkin. Ini karena, kata dia, ada aturan dan sistem yang harus dipatuhi. Apalagi saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang juga sudah disahkan.

Oleh sebab itu, menindaklanjuti program pemerintah pusat tersebut pihaknya masih akan membahas lebih lanjut sebelum program ini direalisasikan. “Kami masih membahas hal ini dengan banyak pihak. Ini karena kami dibatasi oleh aturan. Di mana saat ini APBD Lumajang sudah disahkan,” jelasnya.

Sementara, mengenai penggunaan anggaran yang akan dialokasikan untuk penyetaraan gaji perangkat desa dan kepala desa, Thoriqul Haq menjelaskan, pihaknya masih menunggu aturan dasar pelaksanaan teknisnya.

“Kami juga masih belum bisa memastikan apa penggunaan anggaran untuk program tersebut bisa mengambil atau memasukkan ke APBD yang telah disahkan,” ujarnya, saat ditemui di ruang lobi kantor bupati, Rabu (13/3) sore kemarin. (*)

Reporter : Ahmad Jafin

Fotografer : Ahmad Jafin

Editor : Mahrus Solih