Kantor Desa Lama Jugosari, Berjalan Dua Pekan Tanpa Izin

Jadi Tempat Pengolahan Tripleks

USAHA DIATAS MASALAH: Sejumlah pekerja mengerjakan pengisolasian tripleks di kantor desa Jugosari lama. Selain melakukan usaha di atas bangunan pemerintah, usaha ini disebut-sebut ilegal.

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Sengketa kantor Desa Jugosari menghangat lagi. Pasalnya, kantor lama yang masih status quo kini malah dijadikan tempat usaha pengolahan tripleks. Parahnya, usaha pengolahan tripleks di atas bangunan pemerintah itu tergolong ilegal. Sedangkan pelayanan masyarakat berjalan di Kantor Desa Jugosari yang baru.

Radarjember.id, kemarin, sempat mendatangi kantor desa lama dan kantor desa baru. Kantor yang desa baru memang megah dan digunakan untuk pelayanan di desa. Namun, di kantor desa lama yang masih berdiri bangunan dengan biaya pemerintah terlihat carut-marut.

Seluruh lokasi di kantor desa lama yang masih ada logo Pemkab Lumajang dan PKK berantakan. Sebab, di sana dijadikan tempat usaha pengolahan tripleks. Bersama sejumlah wartawan, kemarin sempat terkejut melihat kondisi itu. Mulai dari depan sampai belakang, fasilitas bangunan pemerintah itu ditempati barang-barang dan peralatan serta tempat kerja pengolahan tripleks.

Sejumlah pekerja sempat ditanya. Mereka mengaku baru bekerja dua pekan terakhir. “Gajinya seminggu sekali. Baru dapat dua minggu besok ini. Setiap lembar dibayar seribu rupiah,” ujar salah satu pekerja. Mereka menutup-nutupi ketika ditanya perusahaan mana dan bosnya siapa. Hanya mengaku bekerja sampingan daripada menganggur.

Mereka yang bekerja itu sekitar tujuh orang. Ada yang memotong kayu, ada yang isolasi tripleks, ada juga yang bagian angkut-angkut. “Lumayan kan, daripada diam di rumah,” jawabnya enteng.

Radarjember.id mencatat, sederet masalah terjadi pada Kantor Desa Jugosari. Memang sempat aman dan tidak ada masalah, namun lahan dan bangunan yang dikerjakan semasa Kepala Desa (Kades) Sudibyo dan Sekdes Muji itu mulai bermasalah tahun 2017.

Muji mengklaim menjadi ahli waris lahan yang kemudian memenangkan gugatan sehingga kantor desa disegel setelah dia kalah pilkades. Kantor desa dipindah ke rumah Mahmudi selaku kades terpilih. Dibangunkan kantor desa, lalu baru menempati 2019 kemarin dengan kondisi kantor desa lama berlabel status quo. (Selengkapnya lihat grafis)

Kemarin, Muji sempat dikonfirmasi setelah beberapa saat menunggu di kantor desa lama dia baru ditemui di dekat kantor desa baru. Dia menganggap permasalahan desa sudah beres karena ada bangunan desa baru.

Dia mengklaim, itu hak warisnya selaku salah satu ahli waris terkait tanah balai desa itu. Bahkan, dia mengaku punya surat-surat resmi tanah yang dipakai kantor desa lama itu. “Siapa bilang status quo?” tanyanya sambil mengeluh. Dia menegaskan bahwa tidak ada alasan dan pembuktian yang menunjukkan kantor desa lama milik pemerintah. (*)

Reporter : Hafid Asnan

Fotografer : Hafid Asnan

Editor : Narto