Memvirtualkan Lembaga Pendidikan

Oleh : Miftah Arifin *)

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada April 2018 merilis hasil penelitiannya di tahun 2017 bahwa 143,26 juta (54,86 %) dari 262 juta penduduk Indonesia mengakses internet.  Dari jumlah itu sebanyak 75,50 % yang berusia 13 – 18 tahun menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya, 74,23%  pada usia 19-34 tahun, dan 44,06% pada usia 35 – 54 tahun. Sedangkan untuk kategori tingkat pendidikan sebanyak 48,53 % usia SMP dan sampai 88,24% untuk yang berpendidikan S2/S3 menggunakan internet. Jika dilihat dari layanan yang diakses maka didapat data bahwa 87,13 % generasi milenial mengakses layanan sosial media, 69,64 % mengakes video, 55,30 % melihat artikel, dan hanya 35,99 % yang unggah berkas.

Hasil lain yang serupa misalnya dimuat di harian Kompas tentang penelitian yang dilakukan oleh IDN Research Institute bekerjasama dengan Alvara Research Center pada 20 Agustus sampai dengan 6 September 2018 terhadap 1.400 generasi milenial di 12 kota besar di Indonesia. Hasilnya adalah 45 % 20-27 tahun mengakses internet, sedangkan usia 28-35 tahun yang mengakses internet sebanyak 49 %. Dari sisi lama akses diperoleh bahwa sebanyak 13,4 % usia 28 – 35 tahun dan usia 20 – 27 tahun yang mereka ini mengakses internet 7 – 10 jam sehari. Bahkan ada 9,6 % usia 20 – 27 tahun yang menghabiskan waktu lebih dari 11 jam untuk menggunakan internet. Dan sebanyak 79 % diketahui membuka ponsel 1 menit setelah mereka bangun tidur. Survey ini menunjukkan bahwa generasi hari ini nyaris tidak bisa melepaskan diri dari dunia gadget, dunia media sosial atau dunia maya.

Tren peningkatan terjadi dalam penggunaan internet dalam interaksi social. Penelian oleh IDN Research Institute tersebut bahkan menunjukkan 94 % generasi milenial mengakses internet. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2018 bahwa dengan  responden sebanyak 14.400 yang diambil dari 32 propinsi terdapat 77,73 % melaksanakan praktek kegiatan keagamaan. Dari jumlah tersebut  hanya 25,82 %  mengakui bahwa mereka mendapatkan pendidikan keagamaan melalui  interaksi dengan guru atau tokoh agama, sementara 61,23 % lainnya mencari konten agama melalui media sosial (Kompas, 30 Nopember 2018). Angka ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih media sosial sebagai “guru” mereka dari pada mereka datang ke lembaga pendidikan untuk bertatap muka secara langsung.

Tidak ada yang bisa mengelak dari keniscayaan ini. Era disrupsi menjadikan banyak pilihan-pilihan yang bisa dipilih, untuk kemudian dieksekusi. Generasi Z akan memilih sesuai dengan kebutuhannya karena hal itu nyata tersedia. Banyak perusahaan besar dengan asset yang luar biasa banyak, tiba-tiba tidak lagi besar karena gagal mengantisipasi era 4.0. Perusahaan taksi menjadi contoh nyata dalam hal ini. Bisa disebutkan, perusahaan transportasi on line seperti Gojek tiba-tiba tumbuh besar dan menyalip perusahaan transportasi konvensional yang sudah puluhan tahun sebelumnya.

Lembaga pendidikan apapun jenis dan levelnya sesungguhnya terpapar akibat langsung dari era 4.0 ini. Jika lembaga pendidikan tidak melakukan langkah-langkah strategis sangat mungkin akan mengalami hal yang sama seperti perusahaan-perusahaan tersebut. Apalagi jika melihat yang dilakukan oleh raksasa-raksasa teknologi semacam Google, Apple. IBM yang melakukan rekruitmen dan seleksi karyawan terkadang tanpa perlu ada lagi ijazah. Perusahaan-perusahaan ini tidak lagi melihat ijazah formal sebagai indikator kapabilitas calon karyawannya, tetapi yang dilihat adalah kemampuan nyata yang dimiliki oleh calon karyawannya yang harus dibuktikan ketika proses seleksi dilakukan. Meskipun di saat yang sama perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan delegitimasi moral terhadap eksistensi lembaga pendidikan formal.

Tidak lagi memandang ijazah sebagai salah satu persyaratan untuk masuk dunia kerja,  boleh jadi ada indikasi mulai ada ketidakpercayaan publik terhadap out put yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Oleh karenanya, mereka mencoba melakukan alternatif lain yang lebih efisien, dan bahkan melakukan by pass terhadap proses yang selama ini sudah berjalan.

Jika  fenomena yang dilakukan semacam Google ini semakin hari semakin menguat dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya maka lembaga-lembaga memroduksi ijazah tinggal menunggu waktunya tenggelam dan sirna.  Lembaga pendidikan keagamaan pun boleh jadi akan mengalami hal yang serupa,  kalau tidak melakukan antisipasi terhadap hal tersebut.  Maka, lembaga pendidikan tidak boleh diam, pasif, cuek terhadap fenomena ini.

Menggenjot e-Learning

Perilaku orang untuk mencari sumber-sumber rujukan di dunia maya tidak mungkin dapat dicegah dan dihalangi oleh siapapun, termasuk negara sekalipun. Oleh karena itu maka lembaga pendidikan mau tidak mau harus memiliki daya antisipasi dan solusi. Lembaga pendidikan yang ada terutama lembaga pendidikan pemerintah sudah memiliki sumber daya yang memadai untuk tetap menjadi rujukan bagi masyarakat dan tugas lembaga pendidikan harus terus bisa memastikan dirinya tetap menjadi rujukan bagi siapapun yang membutuhkannya. Maka,  menjadikan dirinya virtual boleh jadi merupakan alternatif rasional yang bisa dilakukan.

Proses belajar mengajar yang terjadi selama ini,  yang dilakukan oleh para guru yang hebat, atau para dosen, dan para profesor selama ini kemudian hilang begitu saja, ketika jam mengajar usai. Hal inilah yang terjadi selama bertahun-tahun. Dan sesungguhnya jika dihitung betapa banyak proses yang terjadi, terbuang begitu saja karena tidak ada yang menyimpannya. Padahal melalui proses seperti ini, telah melahirkan para sarjana dan orang orang hebat pada zamannya.

Bisa dibayangkan seandainya proses akademik, belajar mengajar yang sudah berjalan dan seperti yang terjadi selama ini divirtualisasikan dan didigitalisasikan. Hal ini akan menjadi harta karun yang sangat berharga. Ia tersimpan secara digital dan karena itu menjadi mudah untuk direproduksi. Jika harta karun yang sangat berharga tersebut kemudian diunggah ke dunia virtual, maka ia menjadi accessible, mudah diakses oleh siapa pun.   Tentu untuk sampai pada titik ini masih membutuhkan proses di tingkat yang lebih teknis.

Hal lain, bisa dilakukan misalnya oleh lembaga perguruan tinggi dengan segudang sumber daya yang dimilikinya. Perguruan Tinggi Islam bisa menyiapkan konten-konten yg berkualitas, interaktif dan menarik untuk kemudian secara sistematis diunggah di dunia virtual agar bisa dinikmati oleh semua orang tidak hanya eksklusif untuk mahasiswanya. Hal ini bisa dilakukan melalui Fakultas-fakultas dan program studi-program studi yang dimilikinya. Di level selanjutnya, maka bukan hanya hasil kerja dosen-dosen yang akan memeuhi dunia virtual melainkan hasil kerja mahasiswa juga bisa berkontribusi membuat konten tersebut.

Hasil pekerjaan mahasiswa dari tugas oleh dosen yang berikan kepadanya bisa menjadi bagian dari input konten media digital. Tentu saja setelah melalui proses verifikasi secara benar. Sebagai contoh Jika tugas tersebut misalnya adalah membuat video interaktif tentang keagamaan dan pendidikan keagamaan, atau hal-hal positif lainnya, maka bisa dibayangkan jika dari fakultas dakwah dihasilkan ribuan video dakwah yang dihasilkan oleh para mahasiswa yang tentunya dijamin khas Islam Nusantara. Dari fakultas tarbiyah akan menghasilkan ribuan video pembelajaran untuk dikonsumsi khalayak umum. Demikian juga fakultas-fakultas yang lainnya memiliki porsi dan peluang yang sama untuk membuat konten yang lebih positif dan khas Islam nusantara. Dan ketika itu semua dilakukan secara sistematis oleh semua lembaga pendidikan tinggi maka lembaga pendidikan memiliki sumber-sumber digital yang cukup besar. Dan ketika hal tersebut kemudian diunggah ke dunia virtual, maka lembaga pendidikan akan menjadi salah satu rujukan untuk mencari pengetahuan meski secara virtual.

Jika lembaga pendidikan tinggi tidak memvirtualkan dirinya, maka pelan tapi pasti ia akan ditinggalkan. Ketika lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan tinggi sudah ditinggalkan, maka tidak ada lagi atau susah didapat produser-produser ilmu pengetahuan. Dan kemudian berkembang dan bertebaran di dunia virtual -boleh jadi- lebih didominasi oleh hoaks. Dan jika seperti itu maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah bangkrutnya peradaban manusia. Nampaknya sudah saatnya lembaga pendidikan harus memvirtualkan dirinya.

Wallahu A’lam bi al-Shawwab.

*) Penulis adalah Guru Besar dan Direktur Pascasarjana IAIN Jember.

Reporter :

Fotografer :

Editor :