Mengurai Pergerakan Makelar Suara pada Pemilu 2019

Ada Uang, Ada Suara

Pilkada sudah lewat. Pemilu 2019 di depan mata. Dari pilkada lalu, banyak pengalaman penting yang bisa dipetik. Tak terkecuali bagi para makelar suara. Sebab, dengan meyakinkan calon atau tim sukses calon saja, sudah dapat cepek.

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Kalau diistilahkan dalam strata sosial, mungkin kalangan ini tergolong pada kasta menengah. Tidak begitu rendah pendidikannya. Tetapi tidak begitu cerdas juga. Tapi kalau urusan ngegongi omongan, atau mempromosikan seseorang dia terbilang jago.

Tak cuma bergaya memelas. Tetapi juga bergaya sebagai tukang teror jika keinginannya tak dituruti. Apalagi, jika pada pihak yang berkepentingan pada pemilu 2019 nanti. Dia berpotensi merusak suara yang sudah ditata begitu lama.

Nah, kalangan inilah yang sulit mengistilahkannya. Dibilang tim sukses juga bukan. Tim pemenangan juga tidak. Sebab, tim sukses dan tim pemenangan itu terdata di KPU. Si calon pun biasanya membentuk tim sendiri. Tetapi mereka ini bukan masuk dalam tim itu. Barangkali mudahnya adalah disebut makelar suara.

Makelar suara inilah yang belakangan ini makin menjamur. Apalagi menjelang hajatan pemilu 2019. Mental-mental “kerdil” mereka sering bikin isu, melambungkan atau sebaliknya merusak citra calon.

Jawa Pos Radar Semeru sempat menjumpai kelompok masyarakat seperti ini. “Sudah biasa kalau mau pilihan. Saat mau pilkada juga begini ini kerjanya saya,” ucap salah satu makelar sambil menyeruput kopi di kawasan Pasirian.

Dia mengaku tidak sendirian. Teman-temannya juga bergerak seperti dia. Melakukan pendataan warga yang bisa diajak memilih salah satu calon. “Mon sobung pesenah tak endek engkok, Cong (kalau tidak ada uangnya, saya tidak mau, Red),” katanya.

Jangan dikira pergerakan mereka tidak bisa menembus si calon. Buktinya, mereka ini punya nomor kontak sejumlah calon. Bukan hanya calon DPRD kabupaten di dapilnya, calon DPR RI juga punya kontaknya. Mereka tidak hanya mengakses ke satu calon saja. Tapi lebih. Bahkan, berbeda warga partai pun masih bisa diakses. “Ya mudah sebenarnya. Ada uang ada suara. Kalau tidak ada uangnya, ya dicarikan ke calon yang ada uangnya,” simpelnya.

Entah bagaimana ceritanya. Ternyata pola pergerakan seperti ini tidak hanya terjadi di Lumajang. Hampir di semua kecamatan ada pergerakan dari makelar suara ini. Bahkan, di antaranya juga ada yang berasal dari unsur ASN, perangkat desa, pegawai yang didanai APBD dan APBN, ada juga yang swasta. Oknum-oknum itulah yang bekerja. Siapa pun calonnya, jika tidak mahir memilah-milah mereka, bisa kena embat.

Pergerakan makelar biting atau makelar suara ini juga dideteksi oleh KPU. Rudy Hartono misalnya. Divisi Hukum KPU Lumajang ini sempat senyum-senyum ketika ditanya adanya makelar biting ini. “Iya ya. Bener itu. Memang ada fenomena makelar,” katanya

Rudy mengatakan, boleh sejatinya membantu calon menang. Tetapi sebaiknya jangan membanderol harga. “Karena sejatinya tidak boleh memberikan uang untuk kegiatan pemilu. Penerima dan pemberi sama-sama kena pidana pemilu,” jelasnya.

Mereka ini, menurut dia, memang ada. Tetapi beda dengan tim sukses. Tim sukses masih terverifikasi. Kalau mereka ini tidak. “Tidak bisa terverifikasi dan tidak bisa ditindak. Karena tidak ada daftarnya di KPU,” jelasnya.

Dia menyarankan, agar caleg jangan ikut terlibat dengan pola permainan itu. “Karena mereka tidak bisa menentukan si caleg itu menang. Jadi, opini itu tidak bisa membuat si caleg menang. Mereka kebanyakan hanya berdagang, bertransaksi serta menjual isu dan angka,” jelasnya. Dia yakin, se-Lumajang pun, tanpa mereka dengan banderol harga, tetap pemilu berjalan. Tetap banyak yang berbondong-bondong ke TPS.

Tetapi, jika ditemukan dan begitu mencolok, Rudy menegaskan akan merekomendasikan ke Bawaslu Kabupaten Lumajang. “Kalau temuan kurang berbobot, tapi kalau ada pelapor, pasti akan diproses oleh teman-teman Bawaslu. Kalau ada pidananya, akan diproses oleh Gakkumdu,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Lumajang H Amin Shobari SH juga mengakui adanya kelompok masyarakat dalam fenomena makelar suara ini. Dia menegaskan, tidak boleh ada transaksi seperti adanya uang baru ada  suara.

Apalagi ketika mereka itu dari kalangan TNI-Polri maupun ASN lainnya. “Mereka ini (makelar suara) legalitasnya tidak ada, tapi hanya berdagang suara. Itu kategori money politics jelas itu pidana. Maka akan ada kurungannya. Bahkan, bisa menggagalkan calon kalau dilakukan oleh calon,” jelasnya.

Bawaslu, menurut dia, akan memilih tindakan tegas jika menemukan dan jika ada laporan pada mereka. “Kita tidak mau kompromi dengan money politics. ASN, TNI, Polri, kades, perangkat desa, BPD, dan pegawai yang didanai APBD dan APBN, jika terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan calon tertentu saja dikenai pidana. Apalagi, mereka yang terang-terangan,” tegasnya. (*)

Reporter : Hafid Asnan

Fotografer :

Editor : Narto