PDP Kahyangan Overload Buruh

Grafis

Pilihan Pembayaran UMK PDP Kahyangan

  1. Gaji Sesuai UMK 2019, 3 Bulan perusahaan bangkrut.
  2. Gaji sesuai UMK 2019, pengurangan karyawan besar-besaran.
  3. Digaji sesuai UMK 2018.

 

PDP Kahyangan Overload Buruh

 

Tak Bisa Gaji Sesuai UMK

 

Jember –  Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan memiliki 2700 buruh. Pihak direksi mengakui jika jumlah tersebut dinilai terlalu banyak alias overload. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya sekitar 1000 orang. Akibatnya, gaji buruh pun tak bisa sebesar UMK 2019.

Dirut PDP Kahyangan Hariyanto mengatakan, kondisi finansial perusahaan daerah yang dipimpinnya masih belum membaik sampai sekarang. Pasalnya, pihaknya belum bisa membayar karyawan sesuai UMK 2019, yakni sebesar Rp 2.170.917. Untuk itu, PDP Kahyangan mengajukan penangguhan pembayaran sesuai dengan UMK ke Disnakertrans Jember.

“Nilai UMK setiap tahun naik, sedangkan pendapatan PDP setiap tahun cenderung tetap,” kata Hariyanto. Hal itulah yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membayar karyawannya sesuai UMK. Apalagi, jumlah buruh juga sudah overload.

Dia menjelaskan, melihat kondisi itu, pihaknya dihadapkan pada 3 pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, gaji disesuaikan UMK 2019, namun risikonya tiga bulan kemudian perusahaan akan bangkrut. “Kedua, digaji sesuai UMK 2019. Konsekuensinya pengurangan karyawan besar-besaran,” terangnya. Padahal, PDP tidak bisa memberhentikan 1700 orang buruh tersebut.

Sekadar Informasi, PDP Kahyangan merupakan perusahaan pelat merah milik Pemkab Jember. Oleh karena itu, selain mengemban fungsi profit, perusahaan ini juga memiliki fungsi sosial untuk mempekerjakan buruh. Kondisi inilah yang mengakibatkan pendapatan PDP habis untuk operasional pekerja.

Pilihan ketiga inilah yang diterapkan oleh PDP. Yakni digaji tetap sesuai UMK 2018, sebesar Rp 1,9 juta per bulan. Haryanto sendiri tidak bisa memastikan sampai kapan PDP Kahyangan mampu membayar buruh sesuai UMK. Sebab, kondisi finansial yang masih belum sehat. Selain belum mampu membayar UMK karyawannya, PDP Kahyangan juga tidak mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemkab Jember.

Hal itu pendapatan perusahaan ini hanya mencapai sekitar Rp 6 miliar dalam setahun. Jumlah itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Seperti gaji buruh dan karyawan yang mencapai 70 persen dari total pendapatan yang ada. Selain itu, juga karena harga kopi dan karet yang tidak naik. Hasil produksi kebun PDP juga tidak bisa maksimal karena usia tanaman yang sudah cukup tua.

“Hasil produksi kebun PDP sekarang hanya sekitar 30 persen saja,” pungkasnya. (gus/c2/ram)

Reporter :

Fotografer :

Editor :