Seharusnya Tolak Permintaan DPRD Jember

Sugiarto dan Ita Dituntut Satu Setengah Tahun Penjara

31
KASUS DANA BANSOS: Suasana sidang pembacaan tuntutan terhadap Pak Gik dan Bu Ita di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo

SIDOARJO RADAR JEMBER.ID – Dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) DPRD Jember tahun anggaran 2015 dituntut masing-masing pidana kurangan penjara satu setengah tahun penjara. Keduanya yakni mantan Sekda Kabupaten Jember, Sugiarto alias Pak Gik dan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ita Puri Andayani alias Bu Ita.

Pembacaan tuntutan dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo pada Kamis (7/2) sore kemarin. “Terdakwa dituntut dengan pasal 3 UU Tipikor dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara,” tutur Ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Trimo sebagaimana yang tertera dalam berkas tuntutan setebal sekitar 180 halaman tersebut. Selain itu, terdakwa Pak Gik dan Bu Ita juga dituntut membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Beberapa hal yang dianggap meringankan kedua terdakwa, menurut jaksa antara lain karena keduanya belum pernah dihukum, kooperatif, dan berkelakuan sopan selama di persidangan. Meski demikian, kedua terdakwa tidak dituntut untuk mengembalikan uang kerugian. Hal ini karena kedua terdakwa dianggap sama sekali tidak menikmati uang hasil korupsi.

“Poinnya sebenarnya bukan sekadar tidak menerima uang hasil korupsi. Tetapi kedua terdakwa seharusnya bisa menolak permintaan dari pimpinan DPRD Jember untuk meloloskan proposal dana bansos yang tidak prosedural itu,” jelas Trimo saat dikonfirmasi Radarjember.id. Pasalnya, dengan jabatan yang diemban kedua terdakwa saat itu, keduanya memiliki kewenangan untuk menolak permintaan itu.

Terkait pihak yang diharuskan untuk mengganti kerugian negara akibat peristiwa korupsi tersebut, Trimo menyerahkannya kepada majelis hakim. “Nanti biar majelis hakim yang menentukan. Kita hormati majelis hakim,” tutur Trimo. Namun, Trimo mencontohkan dari putusan sebelumnya dalam kasus yang sama, yakni putusan untuk mantan Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni.

Dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, Thoif divonis bersalah dan dipenjara. “Tapi penggantian kerugian negara akibat korupsi dibebankan kepada pihak lain. Yakni kelompok penerima dana bansos yang dinyatakan majelis hakim tidak prosedural itu,” jelas jaksa senior di Kejati Jatim tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, pengacara kedua terdakwa, M Nuril menyoroti soal kesalahan administrasi yang menjadi penyebab kasus ini. “Tidak memperoleh, tidak menggunakan, dan tidak menikmati uang hasil korupsi. Jadi, kesalahannya ada di administrasi,” tutur pengacara terdakwa, Muhammad Nuril. Atas tuntutan tersebut, tim pengacara akan menyusun nota pembelaan atau pleidoi.

Kesalahan administrasi yang dianggap menjadi dasar kesalahan Pak Gik dan Bu Ita akan menjadi salah satu titik tekan pembelaan. “Yang jelas bagi kami, kalau ada kesalahan administrasi, maka hukumannya seharusnya administratif. Tidak semua kesalahan administrasi itu hasil akhirnya dipidana,” ujar Nuril.

Saat kejadian berlangsung, yakni dalam pembahasan RAPBD 2015, Pak Gik selaku sekda menjabat sebagai ketua tim anggaran. Adapun Bu Ita sebagai kepala BPKAD bertindak sebagai sekretaris tim anggaran. Dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa Pak Gik dan Bu Ita sempat berkonsultasi dan meminta arahan atau persetujuan dari Bupati Jember saat itu, MZA Djalal.

Persetujuan dari bupati itu terkait dari pimpinan DPRD Jember, untuk meloloskan beberapa proposal permohonan dana bansos yang di kemudian hari dipermasalahkan kejaksaan karena dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak prosedural. “Karena tim anggaran tidak punya kewenangan (untuk menyetujui atau menolak permintaan pimpinan dewan, Red) maka dikonsultasikan ke bupati selaku atasan mereka. Dan bupati saat itu menyepakati,” ujar Nuril.

Meski permintaan kepada Pak Gik dan Bu Ita disebutkan datang dari pimpinan DPRD Jember, namun sejauh ini baru Thoif Zamroni yang saat itu menjabat ketua DPRD Jember, yang diproses secara hukum. Sidang selanjutnya dengan agenda pembelaan akan dilakukan minggu depan, yakni Kamis 14 Februari 2019. (*)

Kejati Jatim for Radarjember.id

Reporter : Adi Faizin

Fotografer : Istimewa

Editor : Rangga Mahardhika