Dari Bupati ke Wabub, Cak Thoriq: Kan Terserah Saya

Dewan Pertanyakan Pelimpahan Kewenangan

DIALOG PUBLIK: Dialog publik yang diselenggarakan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Pendapa Arya Wirarajajadi ajang kritik anggota DPRD kepada Bupati Lumajang.

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Dalam lima bulan memimpin Lumajang, Bupati Thoriqul Haq dikabarkan telah membuat peraturan bupati (perbup). Isinya tentang pelimpahan kewenangan dari Bupati ke Wakil Bupati (Wabup) Lumajang. Hal itu sempat dipertanyakan oleh dewan.

Bupati langsung merespons jika ranah tersebut adalah kewenangannya dalam mengatur pola kerja bersama wabup. “Kan terserah saya”, kata Bupati Thoriqul Haq yang akrab dipanggil Cak Thoriq tersebut.

Pertanyaan itu muncul dalam dialog publik yang diselenggarakan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Pendapa Arya Wiraraja, siang kemarin. Hadir sebagai narasumber adalah Bupati Cak Thoriq dan Wabup Lumajang Indah Amperawati,  Kapolres Lumajang AKBP Dr M Arsal Sahban, Kasdim 0821 Lumajang, Ketua Komisi A DPRD Dra Hj Nurhidayati, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) Dr Nurul Gufron.

Setelah semua memberikan paparan, termasuk bupati dan wabup, giliran narasumber dari dewan yang dihadiri ketua komisi A menyampaikan paparannya. Namun, kebanyakan bukan paparan. Lebih pada pertanyaan dan kritik pada eksekutif mengarah pada bupati dan wabup.

Nurhidayati mengawali dengan pertanyaan adanya perbup terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati pada Wabup Lumajang. “Itu ada perbupnya, sampai hafal saya perbupnya. Perlu dijelaskan itu perbup pelimpahan kewenangan,” katanya di depan ratusan undangan.

Selain itu, politisi Partai Nasdem ini juga mempertanyakan kaitan dengan rasionalisasi pegawai honorer banyaknya temuan inspektorat tetapi minim tindak lanjut. Termasuk menanyakan pendapatan pasir dan pengelolaannya. Juga menyinggung seringnya sidak yang berdampak ketakutan pada ASN.

Dekan FH Unej Jember Dr Nurul Gufron juga sempat mengkritisi peningkatan ekonomi dan revolusi birokrasi. Termasuk penataan birokrasi yang terkesan bikin capek kepala daerah. “Penanganan sidak-sidak itu bikin kecapekan bupatinya,” ungkapnya.

Ketika mendapat giliran menjawab, Cak Thoriq membenarkan adanya perbup tersebut. Dia mengatakan, sejak memimpin di Lumajang memang banyak persoalan. “Memang iya, banyak persoalan. Makanya saya urai satu per satu,” jelasnya.

Termasuk sampai adanya perbup tentang pembagian kewenangan dari bupati ke wabup. “Gampangane ngene. Kan terserah saya. Lawong saya bupati, saya yang teken. Ya saya yang buat aturan. Biar kerja nyaman dan enak. Lek tak lakoni dewe, ngelu aku rek. Iso stres. Maka saya bagi sama Wabup Bunda Indah. Lek ditakoni opo alasane, yo terserah aku kan,” jelasnya yang bikin undangan terpingkal-pingkal.

Kemudian, terkait ketakutan ASN karena adanya sidak-sidak. “Soal ASN takut, ASN segan, iya. Tapi urusan takut dan segan itu urusan mereka. Urusan saya adalah mereka harus kerja melayani masyarakat. Soal takut segan itu urusane dewe. Laopo wedi. Lek kerjo apik, kerjo cepat ya apik kan. Gak kiro wedi. Lek gak bener, yo tak uring-uring. Salahe gak bener,” tambahnya.

Wabup yang akrab disapa Bunda Indah juga memberikan tanggapan. Utamanya pada peningkatan PAD pasir. “Ini kekayaan kita. Tapi kita loose sampai Rp 30 miliar. Kalau dikelola dengan baik, maka PAD bisa jadi Rp 37 miliar. Target kita pasti akan terpenuhi,” jelasnya.

Maka, cara menghargai kekayaan alam juga sudah mulai dipikirkan. “Pemkab akan membebaskan pajak pasir untuk digunakan masyarakat Lumajang. Yang keluar dibebani pajak dan pajaknya dinaikkan. Kita akan buat sistem barcoding di tiap pintu ke luar Lumajang, diletakkan portal, ada sistem kubikasi, nanti ada alat melihat tinggi lebar panjang truk muatan pasir,” ujarnya. (*)

Humas Pemkab Lumajang for Radarjember.id

Reporter : Hafid Asnan

Fotografer : Istimewa

Editor : Narto