Murni Perjuangan Rakyat Jember

Bupati Tanggapi Pencabutan WIUP

Bupati tunjukkan surat blok Silo

RADAR JEMBER.ID – Perjuangan masyarakat Silo dan Pemerintah Kabupaten Jember menolak rencana pertambangan emas di Blok Silo membuahkan hasil. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Iganasius Jonan akhirnya mengeluarkan Blok Silo dari lampiran SK Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Kini, masyarakat Silo sudah bisa bekerja dengan tenang kembali, tanpa khawatir ancaman tambang.

Dengan kepastian pencabutan Blok Silo, Bupati Jember Faida memastikan, penolakan rencana penambangan di Blok Silo sudah tuntas. “Saya berani memastikan, tidak ada lagi rencana penambangan emas di sana. Sebab, izinnya sudah dicabut,” katanya, kemarin. Faida juga menegaskan, pencabutan Blok Silo dari lampiran SK WIUP tersebut murni hasil perjuangan rakyat Jember. Yakni melalui sidang nonlitigasi yang digelar di Kementerian Hukum dan HAM pada 9 Januari lalu.

Oleh karena itu, jika ada yang mengaku ikut memperjuangkan, dia memastikan hal itu hanya bermuatan politis. “Namanya juga tahun politik. Saya pastikan, kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Menteri,” tegas Faida.

Perjuangan rakyat ini juga disebutkan dalam konsideran yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 23 K/30/MEM/2019. Kepmen yang mengatur tentang perubahan peraturan sebelumnya, yakni Kepmen ESDM Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang WIUP itu menyebutkan, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi menjadi salah satu dasar perubahan aturan tentang izin wilayah pertambangan tersebut.

Untuk itu, Faida meminta jangan sampai ada kelompok yang tiba-tiba datang justru membuat gaduh masyarakat. Karena menurut dia, rakyat Jember ingin hidup tenang dan dapat bekerja seperti biasa untuk menafkahi keluarga. “Meski tahun ini tahun politik, jangan digaduh-gaduhkan. Kita mau politik yang gembira. Beda pilihan biasa. Tapi jangan tunggangi perjuangan masyarakat Jember untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Pernyataan Faida tersebut menanggapi pertanyaan wartawan tentang adanya rombongan Komisi VII DPR RI yang menggelar kunjungan kerja ke Desa Pace, Silo, Rabu (6/2) kemarin. Mereka datang untuk memastikan penolakan warga atas rencana penambangan Blok Silo, yang sejatinya sudah diputuskan dalam sidang nonlitigasi.

Bukan hanya itu, rombongan yang dipimpin politisi Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, datang dan berjanji bakal segera menuntaskan persoalan tersebut. Katanya, mereka sepakat untuk melakukan penolakan sesuai kehendak masyarakat Silo. Dia juga berjanji akan membantu mempercepat proses pencabutan izin yang sudah telanjur terbit.

Padahal, saat para legislator ini hadir ke Silo, Kepmen tentang pencabutan itu telah ditandatangani oleh Menteri ESDM. Artinya, ada atau tidak ada kunjungan anggota DPR RI, Blok Silo telah dikeluarkan dari lampiran Kepmen WIUP. “Karena memang masyarakat tidak menginginkan. Dan dalam evaluasinya, penerbitan izin tersebut juga cacat hukum. Terbukti pemerintah pusat membatalkan,” tandasnya. (*)

Reporter : Mahrus Sholih

Fotografer : Jumai

Editor : Rangga Mahardhika