Keluar Barisan atau Mundur Terhormat

Bupati Kembali Rotasi Kepala OPD

33
DIPINDAH LAGI: Isman Sutomo bersama Drh Andi Prastowo saat kembali dimutasi di jabatan barunya

RADAR JEMBER.ID – Gerbong mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Jember kembali bergulir. Kali ini, dua pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas digeser dari posisi sebelumnya. Keduanya dilantik oleh Bupati Jember Faida di Pendapa Wahyawibahagraha, kemarin (7/2). Selain kedua pejabat yang dilantik, sejumlah pejabat eselon II dan eselon III lainnya juga hadir dalam prosesi tersebut.

Kedua pejabat yang baru dilantik ini adalah Isman Sutomo dan Andi Prastowo. Isman yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian, dan Keuangan digeser menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sementara itu, posisi Isman yang kosong diisi oleh Andi Prastowo yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Meski mutasi adalah hal yang biasa, namun pergeseran dua pejabat ini menyisakan tanda tanya. Sebab, saat menyampaikan pidatonya, Bupati Faida menyatakan tak ada istilah jabatan basah dan kering dalam setiap amanah yang diemban. Dia juga meminta para pejabat mundur jika tak siap menjalankan prinsip “tegak lurus”.

Hal ini dilakukan agar tak ada lagi pejabat yang korupsi maupun pungli. Bahkan, pidato yang disampaikan hari itu tak seperti pelantikan sebelum-sebelumnya. Durasinya cukup panjang. Jika biasanya tak sampai 10 menit, kemarin wejangan yang diberikan hingga 16 menit. “Bila masih sulit mengendalikan diri (agar tidak korupsi), saya persilakan mengundurkan diri dari jabatan,” pinta Faida, kemarin.

Diwawancarai seusai melantik dua pejabat itu, Faida menyatakan, pesan agar tidak korupsi dan melakukan pungli harus ditanamkan kepada seluruh abdi negara. Apalagi, yang dilantik hari itu adalah pejabat setingkat kepala dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, jangan sampai masih ada pejabat yang beranggapan ada posisi basah dan kering.

“Jika masih ada yang menganggap ada dinas basah dan dinas kering, itu adalah yang ingin mendapat manfaat pribadi atas anggaran tersebut,” jelasnya. Faida mengakui, selama menjalankan pemerintahan dengan jargon “tegak lurus” pihaknya masih saja menemui ada pejabat yang ‘nakal’.

Beberapa di antaranya juga sudah ditegur dan diberi peringatan. Namun, jika memang tidak mau mengubah sikap, dia meminta lebih baik mereka mundur secara terhormat, alias pensiun dini. Daripada nantinya justru bermasalah dengan hukum ketika memasuki masa purnatugas.

Lebih lanjut, Faida juga meminta agar para pejabat itu terus berhati-hati. Sebab, gangguan yang datang tak hanya dari internal, tapi juga eksternal. Oleh karenanya, dia mengingatkan agar mereka tak tergoda dengan segala rayuan yang sebenarnya justru mencelakakan diri sendiri. Apalagi, saat ini cukup banyak pejabat maupun kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus korupsi.

“Sekarang sudah tidak zaman lagi ada setoran ke pimpinan. Makanya tidak ada alasan bagi kepala dinas dan eselon dua mencarikan anggaran untuk disetor ke kepala daerah. Sehingga saat pensiun nanti, para pejabat yang sudah senior ini juga bisa khusnul khatimah,” tandasnya. (*)

Reporter : Mahrus Sholih

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Rangga Mahardhika