Menteri ESDM Tanda Tangan Pencabutan WIUP

Alhamdulillah, Tambang Blok Silo Batal

“Itu (Kepmen ESDM no. 23K/30/MEM/2019) tidak perlu disahkan Kemenkunham, penerbitan surat pembatalan itu ditembusi pada Kemenkunham,” Gus Irawan Pasaribu Ketua Komisi VII DPR RI

30
TETAP LESTARI: Inilah salah satu lokasi titik tambang Blok Silo sesuai dengan Kepmen 1802 yang akhirnya dibatalkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan

RADAR JEMBER.ID – Desakan seluruh pihak mulai dari masyarakat, khususnya warga Kecamatan Silo, pemerintah, hingga pihak terkait lainnya, membuahkan hasil. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akhirnya menandatangani pembatalan Kepmen 1802 tentang Kawasan Tambang Emas Blok Silo. Ini dilakukan tidak lama setelah Komisi VII DPR RI datang ke Silo, lusa lalu (6/2).

Tentu ini membayar lunas perjuangan seluruh pihak di Kabupaten Jember yang memang tidak menginginkan adanya tambang di Silo. Semua pihak sudah melakukan berbagai upaya untuk membatalkan keputusan ini. Ketua komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengabarkan, pihaknya memang didesak warga untuk pembatalan WIUP ini. “Harusnya memang Dirjen Minerba mendampingi komisi VII saat turun ke silo,” kata Gus Irawan. Namun, karena yang bersangkutan sedang ada kegiatan lain, Komisi VII turun sendiri.

Saat bertemu langsung dengan warga Silo, pihak Komisi VII kemudian menyampaikan kondisi di lapangan kepada Kementerian ESDM. “Penolakan masyarakat sangat kuat,” tuturnya. Akhirnya, pihaknya meminta pencabutan Kempen itu dilakukan, seusai kesepakatan sebelumnya. Pihaknya juga meminta proses perkembangannya disampaikan kepada masyarakat.

Akhirnya, siang itu juga pihak Komisi VII langsung berkoordinasi dengan pihak Kementerian ESDM. Baru kemudian pada Rabu malam (6/2) pukul 18.30 WIB, disampaikan jika Menteri ESDM Ignasius Jonan menandatangani surat pembatalan Kepmen 1802 tersebut. Sebelumnya, diakui bahwa awalnya memang sudah ditandatangani oleh menteri, namun belum ada nomor surat.

“Itu tidak perlu disahkan Kemenkunham, penerbitan surat pembatalan itu ditembusi pada Kemenkunham,” terangnya. Dirinya menegaskan bahwa dengan adanya surat pencabutan dari Menteri ESDM itu, maka kasus tersebut sudah final dan selesai. Pria yang akrab disapa Gus Irawan itu pun mengirimi foto surat yang sudah ditandatangani menteri.

Meskipun belum dilengkapi nomor dan stempel karena merupakan ranah Direktur Jenderal, namun berdasarkan sejumlah pesan singkat yang diterima Radarjember.id, surat pencabutan WIUP itu telah menggunakan nomor. Yakni sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 23K/30/MEM/2019 tentang Perubahan Kepmen ESDM Nomor 1802K/30/MEM/2018 tentang WIUP dan WIUPK tahun 2018 yang ditandatangani Ignasius Jonan pada 6 Februari 2019 lalu.

Legislator Partai Gerindra ini menegaskan bahwa tanda tangan pembatalan tambang Blok Silo ini akan menjadi bukti kuat tentang larangan aktivitas pertambangan di kawasan Silo. Pasalnya, pihak Kementerian ESDM memang sudah membatalkannya. Dia mengaku juga mendapat penjelasan dari Sekjen Kementerian ESDM bahwa sudah menyurati gubernur untuk mengirimkan surat memohon pencabutan.

Namun, karena jabatan gubernur sudah hampir berakhir, maka saat ini sedang sibuk-sibuknya. “Saya baca surat keputusan nonlitigasi itu, tidak perlu ada surat permohonan gubernur,” tuturnya. Menurutnya, cukup berdasarkan kesepakatan hasil evaluasi nonlitigasi itu untuk menerbitkan surat pembatalan.

Diketahui sebelumnya perjuangan masyarakat Silo untuk menolak tambang sudah digaungkan sejak satu dasawarsa terakhir. Mulai dari turun ke jalan, hingga berbagai upaya dilakukan masyarakat. Termasuk yang paling ekstrem ketika warga mencurigai seluruh orang asing dan luar kota yang masuk ke daerah Silo.

Perjuangan masyarakat Silo ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, mulai dari organisasi masyarakat, LSM lingkungan, hingga Pemkab Jember. Bahkan, Bupati Jember dan pemkab melakukan langkah hukum menggugat di sidang nonlitigasi. Ini menjadi jalan masuk untuk mendesak Menteri ESDM membatalkan tambang Blok Silo. Pasalnya, izin yang dikeluarkan dianggap tidak prosedural, karena tanpa ada rekomendasi dan masukan dari Pemkab Jember, tetapi langsung dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Hingga puncaknya lusa lalu, 5 orang perwakilan Komisi VII DPR RI didampingi Kapolres Jember melakukan kunjungan kerja ke Desa Pace, Silo. Kunjungan kerja itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang rencana tambang emas Silo yang mendapat penolakan keras dari masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah. (*)

Reporter : Bagus Supriadi

Fotografer : Jumai

Editor : Rangga Mahardhika