Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Merawat Keislaman dan Keindonesiaan

Oleh: M. Noor Harisudin

222

Abad ke-21 telah memberikan tantangan tersendiri bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya setuju dengan Yuval Noah Harari yang dalam bukunya “21 Lessons For 21th Century” yang menyebut ada banyak tantangan pada abad ke-21, tiga diantaranya adalah “nasionalisme”, “perang” dan “terorisme”. Nasionalisme yang terkoyak, terorisme yang menakutkan dan perang yang mencemaskan pada banyak pihak. Inilah, saya kira, yang menjadi tantangan besar utamanya negara-negara dunia di abad ke-21 ini.

Indonesia salah satu negara yang memiliki ketiga tantangan tersebut. Seperti yang kita lihat, bahwa nasionalisme terkoyak terutama karena menguatnya politik aliran. Sentimen keagamaan dan aliran, yang di-design sedemikian rupa hanya untuk kepentingan politik nyata-nyata hanya mengokohkan bangunan keagamaan yang eklusif, intoleran dan tidak moderat. Fenomena inilah yang muncul dalam demonstrasi 212 di Jakarta dan berikut rentetannya sehingga ia dianggap mengganggu kohesi sosial bangsa ini.

Padahal, nasionalisme berjalan seiring dengan kebinekaan bangsa ini. Artinya nasionalisme menjadi kuat karena pondasi yang kokoh kebhinekaan Indonesia. Ribuan pulau dengan suku bangsa yang banyak adalah kekayaan bangsa ini dan harus terus dirawat hingga akhir zaman. Demikian ini merupakan modal terbesar bangsa ini untuk melangkah maju ke depan dan menjadikan Indonesia menjadi negara besar, sebuah negara yang mampu merawat kemajemukan untuk mencapai kemajuan peradaban kemanusiaan.

Jika nasionalisme ini gagal dirawat, maka akan lahir tantangan di depan mata kita seperti telah terjadi di negara lain, yaitu tantangan perang (War). Apabila dibiarkan kohesi sosial yang terus diluluhlantakkan, maka perang antar saudara bukan tidak mungkin akan terjadi. Mesir, Suriah, Yaman, dan negara lain adalah contoh nyata perang yang mengemuka karena luluhlantaknya bangunan kohesi sosial antar sesama, sehingga tidak ada lagi rasa persaudaraan antar sesama anak bangsa.

Selain dua tantangan tersebut, terorisme adalah tantangan lain. Meski tidak selalu dari agama Islam, secara faktual, Islam yang dipahami keliru oleh sebagian (kecil) pemeluknya secara rigid dan kaku menjadi bibit keislaman yang ekstrem. Islam ekstrem ini selanjutnya diinternalisasikan untuk menjadi gerakan terorisme dunia.

Menarik sekali analisa Hamli Tahir, Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT), yang menyebut bahwa gerakan terorisme tidak mungkin dilakukan oleh pengikut Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang terkenal dengan Islam wasathiyah-nya. Kedua pengikut ormas besar ini, pada ghalibnya hijrah dulu ke medan Islam ekstrem untuk selanjutnya menjadi teroris. Demikian terjadi, dalam hemat saya, karena Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah misalnya telah menjadi lokomotif gerakan Islam moderat di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan terhadap ormas moderat seperti NU dan Muhammadiyah mutlak dilakukan pemerintah.

Tantangan bangsa ini adalah menghadapi gerakan radikal yang berasal dari agama apapun, termasuk (dari) Islam. Gerakan radikal harus dihentikan karena demikian ini akan berujung pada terorisme yang tidak dikehendaki banyak pihak. Pemaknaan jihad dalam Islam yang keliru jelas hanya akan menumbuhkan bibit terorisme yang mengancam bukan hanya Indonesia, namun juga peradaban dunia.

Dalam konteks ini, maka Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus turut serta dan berperan aktif untuk dapatnya menjawab tantangan tersebut dengan memfungsikan perguruan tinggi sebagai berikut:

Pertama, sebagai “Think Thank” kajian dan pengembangan NKRI. Dalam konteks ini, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi bank berbagai kajian : hukum, politik, sosial, budaya dan sebagainya yang memiliki tujuan luhur menguatkan NKRI. Dengan kata lain, perguruan tinggi keagaaman Islam memiliki banyak literatur yang digunakan seluruhnya untuk penguatan NKRI dengan berbagai bidang yang ada.

Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar saya yang berjudul “Fikih Nusantara: Metodologi dan Konstribusinya pada Penguatan NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia, saya menyatakan bahwa konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah disebut Darul Islam oleh Nahdlatul Ulama (Muktamar Banjarmasin 1936), Darul Ahdi was Syahadah oleh Muhammadiyah (2015) dan Darul Mitsaq oleh KH. Ma’ruf Amin (2018) dan sebagainya adalah salah satu contoh konsep penguatan NKRI melalui Fikih Nusantara.

Saya juga menyebut Fiqih Nusantara yang menguatkan Pancasila. Seperti yang saya kutip dari KH. Afifudin Muhajir, seorang pakar Ushul Fikih dari Situbondo, bahwa kedudukan Pancasila itu minimal tiga opsi yang menguatkan: la tukhalifus syari’ah (tidak bertentangan dengan syari’ah), tuwafiqus syari’ah (sesuai syari’ah), dan as-syari’atu bianiha (syariat dengan sendirinya). Jika Kiai Afifudin lebih setuju dengan as-syari’atu bianiha (syariat dengan sendirinya), maka saya lebih setuju dengan yang terma yang kedua: tuwafiqus syari’ah (sesuai syari’ah). Dengan pendapat saya, cukuplah kiranya bahwa pelanggar rambu-rambu lalu lintas dikatakan melanggar agama dan melanggar undang-undang negara sekaligus.

Demikian juga, legislasi hukum Islam harus dalam posisi yang menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembangunan sistem hukum di Indonesia, tidak malah justru melemahkannya. Dengan kata lain, kajian-kajian hukum Islam baik living laws maupun positive laws harus dijadikan media untuk menguatkan dan mengokohkan bangunan hukum nasional kita. Ini sangat berbeda dengan pengikut eks Hizbut Tahrir Indonesia misalnya yang justru ingin “merobohkan” NKRI dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah.

Kedua, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam selayaknya sebagai pusat riset unggulan yang memiliki daya guna untuk menguatkan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Besarnya dana penelitian perguruan tinggi sudah waktunya dikaitkan dengan melakukan riset-riset yang bermanfaat dan berdaya guna untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Sayang sekali, bahwa tema-tema riset selama ini, tidak bersinggungan langsung dengan problematika kebangsaan dan keindonesiaan bangsa ini. Selain itu, riset-riset ini jarang sekali dimanfaatkan oleh negara untuk dijadikan pijakan kebijakan pemerintah. Riset-riset hanya seperti “onggokan besi” yang tak bermakna sama sekali.

Di sinilah, maka revitalisasi penelitian yang berbasis dan untuk penguatan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 mutlak adanya. Hanya saja, produk hasil penelitian harus serius digunakan sebagai bahan strategis kebijakan negara. Sehingga, penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki impact positif dalam penguatan NKRI kita di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang.

Ketiga, menjadikan Perguruan Tinggi sebagai pusat publikasi hasil kajian dan riset yang menguatkan NKRI, UUD 1945 dan Pancasila. Dalam konteks ini, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat mendorong dosen dan guru besar untuk melahirkan karya-karya genuine dan kreatif untuk penguatan NKRI, baik dalam bentuk buku, jurnal, lagu dan sebagainya.

Seperti para ulama Nusantara yang menyisihkan waktunya untuk berkarya pada umat agar mencintai Indonesia, maka para dosen dan guru besar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat melakukan hal serupa dengan cara berkarya kreatif untuk masyarakat nusantara agar selalu cinta dan berupaya memajukan Indonesia.

Keempat, menjadikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Pusat Sosialisasi penguatan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Di sini, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga harus melakukan syiar penguatan NKRI meski selama ini telah ada dan dijalankan namun dalam hemat saya, masih belum berjalan maksimal.

Sebut misalnya program sosialisasi empat pilar (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) oleh MPR RI. Mestinya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga melakukan hal yang sama dengan format dan modul yang berbeda sesuai dengan kompetensi dan kapasitas perguruan tinggi.

Sosialisasi harus dilakukan secara masif ke dua penjuru sekaligus: ke internal maupun eksternal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ke lingkup internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sasaran sosialisasi adalah para mahasiswa dalam lingkup pendidikan dan pengajaran. Ribuan mahasiswa merupakan potensi utama yang menjadi target sosialisasi. Sementara, sosialisasi ke lingkup eksternal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah masyarakat umum yang menjadi sasaran dan targetnya. Termasuk “masyarakat umum” adalah para pelajar Indonesia di luar negeri. Karena para pelajar Indonesia di luar negeri seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Amerika, Australia dan sebagainya dalam beberapa kajian diduga “miskin nasionalisme”nya. Karena pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus pula ditujukan pada para pelajar Indonesia di luar negeri.

Agar mencapai sukses menjalankan empat fungsi yang telah disebut tadi, maka Perguruan Tinggi Keagamaa Islam mau tidak mau harus melakukan sinergi dengan berbagai lembaga pemerintah. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga harus bersinergi dan menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, al-Irsyad, Persis, Majlis Ulama Indonesia dan yang lainnya sehingga terjadi saling kesepahaman, saling melengkapi dan saling menguatkan. Demikian juga, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga mesti sinergi dengan para stake holders yang lain. Dengan sinergi dan kerja sama ini, insya’allah akan dihasilkan energi penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Langkah-langkah ini harus dilakukan agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka merawat keislaman yang moderat serta keindonesiaan yang kokoh dan kuat untuk peradaban dunia. Wallahu’alam.

M. Noor Harisudin adalah Guru Besar IAIN Jember; Dosen Pasca Sarjana IAIN Jember.

Reporter :

Fotografer :

Editor :