Ajukan Pembelaan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan

Pengasuh Ponpes Dituntut Ringan

89
TAHANAN RUMAH: Terdakwa Kiai Sujibto saat menjalani sidang di Ruang Kartika PN Jember dengan agenda pembacaan tuntutan

RADAR JEMBER.ID – Sidang lanjutan kasus pemalsuan tanda tangan di Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, sudah memasuki agenda pembacaan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember Adik Sri, kemarin siang (7/2) menuntut delapan bulan tahanan rumah dalam sidang yang digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A.

Kiai Sujibto, terdakwa yang saat ini berstatus tahanan kota kembali hadir dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim Ronny Widodo. Pria berusia 47 tahun itu didampingi penasihat hukumnya, Nanang Hadi Syaefullah. Sebelumnya, terdakwa dijerat dengan Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dalam persidangan, Adik Sri langsung membacakan unsur-unsur tuntutan sesuai dari arahan ketua majelis hakim. Dalam pembacaan tuntutan tersebut, terdakwa dituntut dengan tuntutan yang cukup ringan dan tidak dihukum penjara. “Terdakwa dituntut tahanan rumah selama delapan bulan. Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan rumah sebelumnya,” ucap Adik Sri seusai persidangan.

Sementara itu, pengacara terdakwa mengaku tetap akan mengajukan pembelaan kepada majelis hakim saat dimintai keterangan tentang tuntutan pihak jaksa. Nanang menyebut, pembelaan tersebut menjadi hak dari pihaknya. Meskipun kliennya terbukti bersalah atau tidak bersalah.

“Salah satu bentuk pembelaan klien kami, dengan mengajukan nota pleidoi. Terkait tuntutan dari JPU,” tutur Nanang kepada Radarjember.id. Nanang menambahkan, karena mungkin persepsi dari JPU terhadap kliennya terbukti bersalah. Tetapi kalau dari pihaknya pasti berbeda.

“Jadi, perkembangan kasus ini tunggu saja dalam sidang agenda pembelaan dari kami,” imbuh Nanang. Ketua majelis hakim kemudian menunda persidangan tersebut pada Kamis, 14 Februari mendatang. Dengan agenda sidang pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

Kasus ini bermula pada 17 Maret 2017 lalu, ketika terdakwa dilaporkan karena dianggap sengaja membuat surat pernyataan palsu serta memalsukan tanda tangan para korbannya. Yakni memalsu tanda tangan pengunduran empat korbannya dari pengurus Yayasan Nurul Islam Al Hamaidy. Empat korban tersebut, Mesdari, Kiai Abdul Rosyid, H. Abdul Latif Jalil, dan Kiai Lutfiyah.

Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut. Kemungkinan bertujuan untuk digunakan membuat akta pendirian Yayasan Nurul Islam Al Hamidy dengan pengurus baru nantinya. (*)

Reporter : Muchammad Ainul Budi, Mahrus Sholih

Fotografer : Muchammad Ainul Budi

Editor : Rangga Mahardhika