Biasanya Dijodohkan atau Hamil Duluan

Pengajuan Nikah Dini Naik 66 Persen

MEMPRIHATINKAN: Walaupun sudah banyak sosialisasi tentang dampak buruk pernikahan dini, namun ternyata jumlahnya malah semakin meningkat.

RADAR JEMBER.ID – Angka pernikahan anak berusia dini di Jember dari tahun ke tahun terus meningkat. Padahal, 2017 sudah ada 111 kasus pernikahan dini, dan ternyata jumlahnya di tahun 2018 kemarin meningkat menjadi 168 kasus. Kalau dihitung, jumlahnya meningkat 66 persen dari tahun sebelumnya.

Fakta ini bisa dilihat dari data rekapitulasi perkara tahunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jember. Humas PA Jember Anwar mengatakan, data yang direkap berdasarkan permohonan dispensasi kawin tahun 2018, jumlah orang tua yang mengajukan dispensasi berjumlah 161 permohonan. Namun yang disetujui berdasarkan putusan sidang jumlahnya lebih banyak, yakni 168 perkara.

“Kenapa lebih banyak? Karena ada sisa perkara dari tahun sebelumnya. Jadi tambahan tujuh itu adalah perkara yang belum selesai disidangkan tahun 2017,” katanya. Anwar memaparkan, dispensasi kawin ini adalah permohonan izin kawin yang diajukan oleh orang tua. Pasalnya, anak belum cukup umur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam peraturan itu disebutkan, seorang anak yang berusia belum genap 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki, tak bisa melangsungkan pernikahan. “Mereka baru bisa menikah kalau ada izin dari pengadilan. Makanya mengajukan dispensasi kawin,” jelasnya.

Kalau melihat definisi undang-undang ini, maka jumlah anak yang menikah berdasarkan putusan sidang dispensasi kawin itu tidak menggambarkan secara utuh kuantitas anak yang menikah di usia dini. Karena berdasarkan undang-undang perlindungan anak, batasan usia yang masuk dalam kategori anak adalah 18 tahun ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan.

Dirinya menuturkan, definisi anak antara dua undang-undang ini tidak bisa dibenturkan. Aturan yang menjadi rujukan hakim menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah undang-undang yang pertama, bukan perlindungan anak. Selain itu, hakim merupakan unsur yudikatif yang menjadi pelaksana undang-undang, bukan legislatif yang berwenang membuat undang-undang. “Rujukannya itu, undang-undang perkawinan. Karena memang harus ada kepastian hukum,” ujarnya.

Oleh karena itu, jika mengacu terhadap undang-undang perlindungan anak, jumlahnya diprediksi jauh lebih banyak dari disebutkan tersebut. Terlepas dari perbedaan definisi anak menurut kedua peraturan itu, yang jelas ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin diajukan orang tua calon mempelai.

Anwar memaparkan, mayoritas karena unsur budaya. Dia menjelaskan, masih adanya kultur yang menjodohkan anak melalui pertunangan sejak kecil, berpengaruh besar terhadap tingginya angka perkawinan anak. “Selain itu, faktor pergaulan. Ada juga yang dilatarbelakangi pergaulan bebas. Anak perempuan yang menjadi calon mempelai telah berisi (hamil, Red),” paparnya. Pada kondisi seperti ini, Anwar menuturkan, majelis hakim tak memiliki banyak pilihan.

Apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, tetapi yang jelas, biasanya hakim akan mempertimbangkan soal efek baik dan dampak buruk sebelum permohonan itu diputuskan. Selama tidak ada unsur yang dapat menghalangi pernikahan, semisal masih memiliki ikatan persaudaraan yang haram dinikahi, maka permohonan itu akan dikabulkan.

“Pertimbangan hakim adalah maslahat dan mudaratnya. Kalau ditolak mudaratnya lebih besar, maka hakim akan mengabulkan permohonan itu,” terangnya. Sebelum memutuskan perkara, hakim terlebih dulu memeriksa para pemohon. Termasuk kedua atau salah satu anak yang menjadi calon mempelai. Mana di antara calon pengantin itu yang masih belum cukup umur.

Sebab, dia juga menyadari, kondisi pernikahan anak ini membuat sejumlah kalangan prihatin. Pasalnya, berpotensi melanggar hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan yang layak. “Hakim juga akan memeriksa apakah anak tersebut masih sekolah atau tidak,” terangnya. Hak pendidikan anak ini menjadi pertimbangan tersendiri.

“Kalau oleh orang tua sudah tidak disekolahkan, umumnya permohonan itu dikabulkan,” tukasnya. (*)

Reporter : Mahrus Sholih

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Rangga Mahardhika