Melunakkan Fobia Kiri-Komunisme

Oleh : Muhammad Faizin Adi Permana *)

MEMBINCANGKAN  perihal peristiwa kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945, narasi bangsa kita selalu tertuju hanya pada dinamika yang terjadi di dalam negeri. Khususnya di Jakarta dan sekitarnya, seperti Peristiwa Rengasdengklok. Fokus lain adalah reaksi atas proklamasi dan upaya untuk mempertahankannya di berbagai penjuru daerah, seperti Peristiwa Surabaya dan Bandung Lautan Api. Kondisi ini bisa dimaklumi, karena memang seperti inilah narasi sejarah kemerdekaan Indonesia yang ditanamkan negara kepada kita, sejak kita duduk di bangku sekolah. Khususnya dominasi peran militer di dalamnya.

Jika kita mau meluaskan spektrum atau cara pandang kita, adalah nyaris mustahil proses kemerdekaan sebuah bangsa, tidak melibatkan dinamika yang terjadi di tataran internasional, atau minimal di kancah regional. Di tengah ruang kosong itulah, sebuah film dokumenter lawas berjudul Indonesia Calling layak diperbincangkan, untuk memperkaya wawasan kesejarahan bangsa kita. Film yang dibuat tahun 1946 ini bisa dibilang amat “terlambat” untuk diperbincangkan, meski nilai historisnya akan selalu relevan bagi bangsa kita, terlebih di tengah masih kuatnya fobia komunisme. Tentu saja, penyebab “keterlambatan” itu apalagi jika bukan karena alasan politis.

Film ini merekam tentang peristiwa pemogokan sekitar 4 ribu buruh pelabuhan di Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang akan berangkat ke Indonesia. Pemogokan yang terjadi pada tahun 1946 ini sejatinya cukup signfikan pengaruhnya terhadap upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Saat itu, Australia memang menjadi tempat beroperasinya pemerintahan pengasingan Hindia Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Dan kapal-kapal Belanda yang diboikot dan gagal berangkat itu, membawa senjata dan tenaga dari Belanda untuk menyerang Indonesia.

Salah satu adegan yang menarik dari film ini adalah deklarasi dukungan dari serikat buruh pelabuhan Australia, terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan diserahkan langsung kepada aktivis buruh Indonesia yang dibuang Belanda ke Australia.

Beberapa hal yang menarik lagi dari film ini adalah ideologi yang melatari sang pembuat film serta yang menggerakkan gerakan mogok buruh. Joris Ivens, sang sutradara sejatinya adalah WN Belanda yang ditugaskan pemerintahnya untuk membuat film propaganda tentang kebaikan Kerajaan Belanda terhadap Indonesia. Namun, ideologi kiri yang dianut oleh Ivens membuatnya melepas sentimen nasionalisme sempit dengan memihak pada gerakan pemogokan buruh.

Lebih penting lagi menilik peristiwa pemogokan buruh lintas bangsa di Australia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan itu diikat oleh ideologi kiri yang memang sedang popular di kalangan buruh dan seniman di berbagai negara. Sebuah ideologi yang menentang keras penindasan kelas, termasuk praktek kolonialisme.

Dalam konteks kekinian, film yang sempat dicekal semasa Orde Baru ini akan selalu relevan untuk diperbincangkan di Indonesia. Karena film berdurasi sekitar 21 menit ini merekam dengan baik kontribusi gerakan Internasionalisme Kiri dalam membantu proses perjuangan bangsa Indonesia meraih dan mempertahankan kemerdekaannya.

Harus diakui, proses kemerdekaan Indonesia diraih atas kontribusi dari berbagai gerakan anak bangsa lintas ideologi. Sayangnya, selama sekian puluh tahun, terjadi pengaburan fakta sejarah dengan menihilkan kontribusi dari salah satu gerakan ideologis.

Harapan akan adanya “pelurusan” sejarah sempat menyeruak pasca reformasi. Selain proses rekonsiliasi antar anak bangsa, upaya pelurusan bisa digaungkan dengan pengembangan penulisan versi-versi sejarah yang selama ini sengaja ditutup-tutupi oleh rezim Orde Baru. Proses yang terakhir ini amat penting, karena terkait dengan objektivitas dan kejujuran dari penulisan sejarah untuk anak cucu kita nanti. Sayangnya, banalitas proses politik dewasa ini membuat ikhtiar itu seolah akan kembali ke titik nol.

Beberapa hari terakhir, kita dikejutkan oleh razia buku-buku yang dianggap berbau kiri-komunis di beberapa daerah yang dilakukan aparat militer dan didukung oleh kejaksaan. Tindakan itu terlihat sangat konyol sekaligus ironis. Jika melihat buku-buku apa saja yang disita, jelas sekali terlihat bahwa razia buku itu tidak didukung oleh kajian ilmiah yang mendalam.

Razia terhadap buku-buku yang dianggap mengandung ideologi sensitif tanpa kajian mendalam, jelas harus dihentikan dan tidak boleh lagi terulang. Tidak saja karena langkah itu telah mengebiri objektivitas ilmu pengetahuan. Yang lebih penting lagi, bangsa kita harus berani bersikap jujur dan terbuka terhadap realitas sejarah yang ada. Fobia terhadap hal-hal yang dianggap berbau kiri atau komunis, secara perlahan harus dikurangi, dilunakkan dan bahkan dihilangkan. Karena fobia tersebut, kerapkali dilanggengkan oleh oknum tertentu untuk tujuan yang sejatinya bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

***

*Muhammad Faizin Adi Permana* ; jurnalis Jawa Pos Radar Jember; mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jember dan Magister Ekonomi Syariah IAIN Jember.

Reporter : Adi Faizin

Fotografer :

Editor : Winardi Nawa Putra