Penerima BPJS Kesehatan dari Jamkesda 2019

Naik Seratus Persen Lebih

7
BAHAS JAMKESDA: Pj Sekda Agung Trihandono memimpin rapat membahas Jamkesda 2019 dengan melibatkan Dinkes, Dinsos, Bappeda, dan BPJS Kesehatan.

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Alokasi dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk membayar peserta BPJS Kesehatan untuk warga miskin di Bondowoso dipastikan naik. Bahkan, peserta BPJS Kesehatan dari Jamkesda naik lebih dari seratus persen. Jika sebelumnya, tahun 2018, hanya untuk 20.993 peserta BPJS Kesehatan, maka tahun 2019 untuk 43.538 peserta. Tahun 2019 ini alokasi dana untuk pengobatan gratis untuk pelayanan kelas 3 sebesar Rp 7,1 miliar. Pembahasan itu dipimpin langsung Pj Sekda Agung Trihandono, kemarin (9/1).

Kepala BPJS Kesehatan Bondowoso Kemas Rona K yang juga ikut dalam rapat tersebut mengungkapkan, ada aturan baru di bidang kesehatan. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran sebesar 37,5 persen dari pajak rokok untuk kesehatan. Artinya, dana itu untuk mengaver masyarakat miskin agar kesehatan mereka dilindungi BPJS Kesehatan. “Insyaallah di 2019 akan menambah total 22.545 jiwa,” jelasnya.

Dijelaskan, jika digabungkan dengan BPJS Kesehatan dari Jamkesda Integrasi 2018 yang kuotanya 20.993, maka totalnya menjadi 43.538. Jumlah peserta ini, jika dikalkulasi dalam rupiah, akan ditemukan angka sebesar Rp 12,6 M. Tahun ini, pemerintah menambah anggaran untuk Jamkesda sebesar Rp 5 M.

Pj Sekda Agung Trihandono mengatakan, alokasi anggaran Jamkesda ini mengalami kenaikan. Sehingga pemerintah bisa mengaver biaya untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, lebih luas.

Selain itu, khusus untuk peserta JKN penerima bantuan iuran (PBI), di Bondowoso jumlahnya sangat tinggi. Per 3 Januari 2019, tercatat ada 518 ribu jiwa. Sehingga jika dijumlahkan dengan Jamkesda pada 2019, sudah 637.768. Jika dikalkulasi sampai akhir 2019, diprediksi ada 673.768 ditambah 22.545. Ada potensi 660.313 jiwa yang masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara jumlah penduduk Bondowoso ada 781.753. “Total tahun 2019 yang sudah kelihatan ada 84,46 persen masyarakat yang sudah ikut JKN,” jelasnya.

Agung menambahkan, pemerintah juga menganggarkan Rp 7,1 M untuk penganggaran pengobatan gratis kelas 3. Penggunaan itu untuk seluruh puskesmas. Bagi masyarakat miskin yang belum masuk Jamkesda. “Ketika ada masyarakat yang sakit dan berobat di kelas tiga, maka akan menjadi data pemerintah untuk menverifikasi. Jika termasuk masyarakat miskin, maka langsung dimasukkan Jamkesda,” tegasnya. (*)

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Narto