Puluhan Sopir Minta Perusahaan Beroperasi Kembali

Blokade Akses Masuk Tambang Kapur

34
SAMPAIKAN ASPIRASI: Para penambang kapur di Gunung Sadeng saat melakukan aksi demo karena izin tambang kapur tidak kunjung turun.

RADAR JEMBER.ID – Puluhan sopir truk di Kecamatan Puger menggelar aksi protes. Mereka memarkir kendaraan angkutan berat di akses masuk area pertambangan batu kapur di kaki Gunung Sadeng, kemarin (9/1). Akibat blokade ini, aktivitas pengangkutan batu di penambangan Dusun Kapuran, Desa Grenden pun tersendat.

Basjari Susilo Utomo, koordinator sopir truk mengatakan, kekecewaan para sopir ini memuncak karena sejak sebulan terakhir mereka tidak bisa bekerja secara normal. Ladang rezeki mereka hilang akibat dua perusahaan penambang batu kapur berhenti operasi.

Padahal, perusahaan ini menjadi tempat para sopir mengambil batu untuk disetorkan ke perajin maupun perusahaan pengolahan batu gamping, serta perusahaan pengolah pakan ternak. “Awalnya kami ingin demo ke pemkab awal pekan ini. Tapi niat itu kami urungkan,” katanya seusai menggelar aksi.

Setelah dua hari berjalan, rupanya para sopir tidak betah. Mereka lantas berembuk untuk menentukan sikap. Puluhan sopir yang tengah menunggu giliran mengangkut batu ini kemudian sepakat untuk membuat aksi spontan. Mereka pun memblokade akses masuk pertambangan sebagai bentuk protes. Tak hanya itu, sebagian sopir juga membentangkan poster berbahan kertas yang bertuliskan sejumlah tuntutan.

“Harapan kami, kondisi ini mendapat perhatian publik dan pemerintah daerah,” ujarnya. Menurut pria yang akrab disapa Uut ini, izin operasional perusahaan tambang itu habis dan mulai berhenti beroperasi sejak 9 Desember lalu. Sementara, perpanjangan izin yang diajukan tiga bulan sebelumnya sampai saat ini juga belum jelas juntrungannya.

“Kabarnya izin itu sudah diproses oleh pemprov, tinggal menunggu rekom dari Pemkab Jember. Tapi sampai sekarang belum keluar juga,” ungkapnya. Pasca berhentinya perusahaan penambang batu, praktis para sopir hanya mengandalkan hasil penambang tradisional yang dilakukan warga. Namun, karena manual, hasilnya juga tidak bisa maksimal.

Derita para sopir kian bertambah karena armada pengangkut menggantungkan dari hasil pertambangan itu cukup banyak. Jumlahnya hampir 100 unit truk. Sehingga mereka harus berbagi dengan sopir lain agar bisa mendapatkan batu. “Rata-rata tiap armada ada empat orang yang bekerja. Artinya, ada 400 orang yang terancam tak dapat menafkahi keluarga,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, dulu para sopir bisa mengangkut empat rit setiap hari. Namun, kini hanya satu rit, itu pun tidak saban hari. Terkadang dua hari sekali baru mendapatkan jatah batu kapur. Kondisi ini tentu membuat mereka kelimpungan. “Karena kebutuhan dapur tak bisa ditunda lagi. Karena urusan perut,” ucapnya.

Saat perusahaan masih beroperasi, Uut mengungkapkan, para sopir dan kuli angkut batu bisa mengantongi uang Rp 100 ribu per hari. Jumlah ini merupakan upah mengangkut empat rit. Namun kini, masing-masing hanya mendapatkan Rp 25 ribu saja per hari. “Untuk itu, kami meminta pemerintah daerah memperhatikan kondisi ini. Agar kami bisa kembali bekerja secara normal,” pintanya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jember Anas Ma’ruf menjelaskan, saat ini semua proses perizinan pertambangan telah diambil alih provinsi. Termasuk perizinan tambang batu kapur. Pemerintah daerah diberi wewenang membuat rekomendasi terhadap pengajuan izin tambang, tapi berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), bukan disperindag.

Sementara itu, Kepala DPM PTSP Syafi’i belum bisa dikonfirmasi. Saat Jawa Pos Radar Jember mendatangi kantornya, Syafi’i tak berada di tempat. Pertanyaan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp mengenai rekomendasi perizinan apakah sudah diproses oleh dinas juga tidak dijawab. (*)

Reporter : Mahrus Sholih

Fotografer : Mahrus Sholih

Editor : Rangga Mahardhika