Untuk Atasi Tumpang Tindih Seperti Saat Ini

Penanganan PAUD Perlu Sinergisitas Lintas Sektoral

16
Muhriyadi, Wakil Ketua IGTKI Jawa Timur

RADAR JEMBER.ID – Sebagai salah satu upaya untuk membentuk generasi unggulan, kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran penting dalam dan strategis dalam sistem pendidikan. Sayang, dalam praktiknya, pembinaan lembaga penyelenggara PAUD kerap kali tumpang tindih.

“Karena banyak lembaga pemerintah yang menangani atau beririsan dengan masalah PAUD. Mulai dari PKK, dinas kesehatan, dinas perlindungan anak, hingga dinas pendidikan. Sebenarnya yang paling berwenang diknas,” ujar Wakil Ketua Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) Jawa Timur, Muhriyadi saat berbincang dengan Radarjember.id.

Meski demikian, banyaknya instansi yang menangani masalah pendidikan anak usia dini, sejatinya bisa berdampak positif, jika benar-benar diatur dengan baik. “Seperti untuk makanan tambahan, di dinas kesehatan ada program seperti itu. Nah, di dinas pendidikan, salah satu alokasi dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) juga ada yang beririsan dengan alokasi makanan tambahan,” jelas Yadi, sapaan akrabnya.

Untuk mengefektifkan program makanan tambahan misalnya, Yadi mengusulkan untuk dinas kesehatan lebih fokus pada penyuluhan kesehatan. Sehingga tidak lagi tumpang tindih dengan alokasi program yang ada di diknas. “Sekarang ini di sekolah-sekolah seperti PAUD dan TK kan banyak dikelilingi penjual makanan yang tidak sehat seperti cilok. Itu kan banyak dikonsumsi anak-anak, padahal tidak sehat. Guru juga tidak berdaya untuk mencegahnya,” beber mantan Ketua IGTKI Jember ini.

Bentuk penyuluhan kesehatan yang diharapkan adalah langsung menyasar kepada pedagang makanan yang ada di sekitar sekolah. “Sehingga pedagangnya bisa tetap jualan tanpa harus diusir. Jadi, aspek ekonominya tetap berjalan, dan aspek kesehatan anak-anak tetap terjaga dengan baik. Itu sangat membantu mengurangi beban guru juga,” jelas Yadi.

Program lainnya yang berpotensi tumpang tindih adalah seperti program Taman Posyandu yang menjadi program PKK dengan sasaran anak-anak usia 0-2 tahun. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan nantinya anak-anak yang telah melalui masa Taman Posyandu, yakni anak-anak usia 2-4 tahun, bisa langsung melanjutkan ke kelompok bermain yang juga merupakan lembaga pendidikan nonformal. Selanjutnya, anak-anak usia 4-6 tahun diharapkan melanjutkan pendidikan di taman kanak-kanak.

“Pengaturan-pengaturan seperti ini perlu, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan murid. Agar sistem pendidikan anak usia dini bisa lebih berkesinambungan dan sinergis,” jelas  pengelola TK Seroja di Jelbuk ini.

Banyaknya pemangku kepentingan (stake holders) yang terkait dengan PAUD, menurut Yadi akan baik, jika pemerintah bisa mengaturnya dengan rapi. Sebab, permasalahan PAUD ini cukup luas sehingga setiap spesifikasi bisa difokuskan ke salah satu lembaga. Terlebih saat ini pemerintah sedang mencanangkan gerakan PAUD Holistik yang di tingkat daerah, dikomandoi oleh sekda.

“Kalau tidak diatur dengan baik, maka PKK misalnya bisa berpotensi mengurangi murid TK misalnya. Padahal fungsi PKK lebih khusus untuk membina keluarga,” pungkas Yadi. (*)

Reporter : Adi Faizin

Fotografer : Adi Faizin

Editor : Hadi Sumarsono