Kepmen ESDM Tentang Blok Silo Dicabut, Warga Sujud Syukur

115
Bupati Jember dr Hj Faida MMR dan Wakil Bupati Jember Drs KH Muqit Arief bersama perwakilan warga Silo merasa lega Kepmen ESDM soal tambang Silo dicabut.

RADARJEMBER.ID – Permohonan Bupati Jember dr Hj Faida MMR untuk mencabut Keputusan Menteri ESDM No 1802 Tahun 2018 soal Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo seluas 4.000 Ha melalui jalur nonligitasi di Kemenenterian Hukum dan HAM, membuahkan hasil. Majelis Pemeriksa sidang mediasi menyatakan, perlunya pencabutan Keputusan Menteri ESDM RI tertanggal 23 April 2018 ini, karena ada prosedur yang tidak dilalui dengan benar.

“Salah satu kesimpulan kami bahwa harus ada pencabutan jika prosedur rekomendasi dan persetujuan bupati tidak bisa dihadirkan di sidang ini,” ujar Nasrudin, ketua Majelis Pemeriksa.

Hasil sidang nonligitasi ini juga telah diunggah dalam halaman website resmi Pemkab Jember di http://www.jemberkab.go.id. Dijelaskan, Kepmen Nomor 1802 Tahun 2018 itu tentang penetapan Silo sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo. Keluarnya Kepmen ESDM ini memantik penolakan masyarakat Jember. Termasuk penolakan dari Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Jember. Dengan penolakan tersebut, beberapa perwakilan warga Silo yang hadir langsung sujud syukur.

BACA JUGA: Soal Tambang Emas Silo, Pemprov Tak Bisa Tunjukkan Bukti Koordinasi Sama Pemkab Jember

Untuk diketahui, sidang mediasi kedua ini berlangsung di Kantor Kemenkum HAM Jakarta, Rabu (9/1/2019). Bupati Jember dr Hj Faida, MMR dan Wakil Bupati Jember Drs. KH Abdul Muqit Arief hadir langsung dalam sidang yang dihadiri oleh perwakilan Pemprov Jatim dan Kementerian ESDM. Tidak ketinggalan, Camat Silo Soegeng dan Kades Pace Silo Farohan bersama sejumlah warga Silo turut menyaksikan sidang mediasi tersebut.

MEDIASI KEDUA MEMBUAHKAN HASIL: Bupati Jember dr Hj Faida MMR dan Wakil Bupati Jember Drs KH Muqit Arief saat hadir dalam sidang mediasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam sidang mediasi tersebut, perwakilan Pemprov Jatim mengakui tidak ada bukti yang menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan berdalih, kewenangan koordinasi tersebut ada di Kementerian ESDM.

“Kewenangan untuk meminta rekomendasi dan berkoordinasi dengan bupati setempat ada di Kementerian ESDM sesuai peraturan yang ada, karena yang menerbitkan SK adalah menteri,” ungkap Harsusilo dari Dinas ESDM Provinsi Jatim.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan dari dua perwakilan Kementerian ESDM yang hadir dalam sidang.

“Mengacu kepada peraturan menteri, seharusnya pemerintah propinsi yang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah,” terang seorang perwakilan Kementerian ESDM.

“Dan memang hingga saat ini tidak ada rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah daerah,” ungkapnya. Dalam sidang mediasi tersebut, Bupati Jember Faida menegaskan, tidak pernah ada persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Jember.

baca juga: Ternyata SK Menteri Soal Tambang Emas Silo Atas Usulan Gubernur

“Sebelum saya jadi bupati dan sudah terjadi sejak lama, masyarakat Silo menolak tanahnya ditambang,” ujarnya. Penolakan itu, kata Faida, terjadi jauh sebelum SK Menteri soal WIUP tersebut terbit. “Jadi kami tetap menuntut agar SK menteri soal WIUP Blok Silo dicabut,” tegasnya.

BACA JUGA: Bupati Tegaskan Tolak Tambang Emas

Bupati juga menyampaikan desakannya agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat mengurungkan niatnya menambang di Silo. Bupati menegaskan upaya penambangan itu tidak prosedural.

Akhirnya, sidang mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara untuk mencabut Kepmen ESDM Tentang Blok Silo. Sontak, Bupati Faida tampak sumringah dengan kesepakatan tersebut. Bahkan warga yang ikut hadir juga langsung sujud syukur. (*)

Reporter : Winardi Nawa Putra

Fotografer : Humas Pemkab Jember for Radarjember.id

Editor : Winardi Nawa Putra