Ingat, Liburan Tidak Bisa Pindah Pilih

SERIUS: Anggota PPK mengikuti bimtek di Aula KPUD Jember. Mereka mendengarkan penjelasan Komisioner KPUD terkait proses DPTB, di aula KPUD Jember.

RADAR JEMBER.ID – Setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pasti akan menjadi hari libur nasional. Tidak menutup kemungkinan, momen itu akan dimanfaatkan orang untuk berlibur. Nah, patut diingat bahwa liburan tidak bisa menjadi alasan melakukan pindah memilih.

Pernyataan itu disampaikan Rima Diana Puspita, Komisioner KPUD Jember di hadapan puluhan anggota PPK (7/1). Menurutnya, sejak Januari ini penyelenggara pemilu harus melakukan pendataan untuk daftar pemilih tambahan (DPTb) ke-2.

“Untuk DPTb-2 ini akan dilaksanakan sejak sekarang sampai dengan 15 Maret 2019,” katanya. Dalam acara bimbingan teknis itu pun, perempuan yang menjabat pada divisi perencanaan, data dan informasi tersebut menjelaskan secara gamblang syarat orang pindah memilih agar bisa masuk DPTb.

Dikatakannya, warga yang melakukan pindah tempat pemilihan dari satu TPS ke TPS lain bisa saja dilakukan. Baik itu dalam satu kecamatan, antarkabupaten/kota, hingga antarprovinsi. “Syaratnya, warga yang melakukan pindah memilih harus masuk ke DPT,” tegas Rima.

Warga yang melakukan pindah memilih harus meminta surat pengantar dari tempat asal. Kemudian, melaporkan perpindahannya kepada petugas KPPS atau KPUD Jember untuk diproses pindah pilihnya. Sehingga yang bersangkutan bisa mendapat Form A-5.

Dia pun memerinci, siapa-siapa orang yang bisa pindah memilih atau bisa masuk ke DPTb. Di antaranya orang yang sedang melaksanakan tugas pekerjaan, orang sakit yang menjalani rawat inap, orang yang dipenjara, belajar, hingga orang yang pindah domisili.

“Kalau alasannya liburan, maka tidak boleh melakukan pindah memilih. Jadi, orang yang namanya bisa masuk ke DPTs, alasannya juga harus sesuai dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018. Liburan tidak bisa masuk DPTb,” bebernya.

Dalam bimtek itu, dirinya juga menjelaskan tentang daftar pemilih khusus (DPK). Menurutnya, DPK merupakan warga yang sudah memenuhi syarat akan tetapi namanya belum masuk ke dalam DPT. “Untuk warga yang masuk DPK, bisa melapor ke KPPS atau ke KPUD langsung. Sayaratnya membawa KTP-el,” pungkasnya.

Bimtek yang sebelumnya dibuka oleh Komisioner Ahmad Hanafi itu juga dibuka Tanya jawab. Itu dilakukan agar seluruh PPK menguasai semua materi dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dalam bimtek itu sebagian besar diikuti oleh anggota PPK yang sudah berpengalaman dengan pelaksanaan pemilu. Hanya ada beberapa anggota PPK yang tergolong baru.

Sebelumnya sempat diberitakan, data pemilih untuk Pemilu 17 April 2019 masih belum final. Sebab, data pemilih digodok secara berlapis. Data diolah mulai dari data pilgub menjadi DPT. DPT diolah dua kali menjadi DPTHP-2 dan penyempurnaan DPTHP-2. Data pemilu saat ini mulai memasuski pengolahan DPTb dan DPK. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Hadi Sumarsono