Deadline LPSDK Parpol Hanya Sehari

Utusan Parpol Wira-Wiri KPU

5
TELITI: Pegawai KPUD Jember memeriksa LPSDK salah satu partai politik yang di-deadline

RADAR JEMBER.ID – Laporan awal dana kampanye (LADK) sudah diserahkan masing-masing partai politik yang ada di Jember beberapa bulan lalu. Nah kemarin (2/1), sebanyak 14 parpol juga diwajibkan menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Penerimaan LPSDK tersebut dilakukan KPUD di ruang khusus di belakang. Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Jember, hal itu dilakukan sejak pukul 07.00 – 18.00 WIB. Sejumlah utusan partai politik di Jember pun terlihat berkali-kali datang kantor KPU Jember. Penyerahan berkas dari salah satu parpol bahkan dinilai kurang lengkap.

Utusan parpol bersangkutan pun harus bolak-balik demi laporan yang valid. Komisioner KPUD Jember Muhammad Sai’in menjelaskan, LPSDK masing-masing Parpol wajib diserahkan per 2 Januari 2019. “Semuanya harus menyerahkan. Untuk jadwal penyerahan hanya diberi waktu satu hari. Jadi hari ini (kemarin, red) adalah terakhir,” jelasnya.

Sai’in menambahkan, LPDSK bisa dikatakan sebagai proses laporan tahap ke-2. Pada laporan kali ini, masing-masing parpol harus menyerahkan nomor rekening serta nominal penerimaan sumbangan baik yang bersumber dari perorangan, perusahaan, atau kelompok. “LPSDK yang harus diserahkan kali ini yaitu laporan keuangan yang merupakan penerimaan sumbangan. Untuk besaran penerimaan sumbangan masing-masing partai akan diumumkan besok,” imbuh Sai’in saat berada di ruang penerimaan LPSDK.

Ditanya apakah akan ada sanksi terkait partai yang tidak melaporkan LPSDK, Sai’in menegaskan tidak ada. “Kalau sanksi tidak ada. Itu nanti akan ada tahapan tersendiri dan kewenangan penilaian laporan keuangan tidak di KPUD,” ungkapnya. Menurutnya, setelah LPSDK nantinya masih akan ada laporan tahap akhir. Yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Pada LPPDK itulah akan dinilai oleh lembaga akuntan yang sudah dikontrak oleh KPUD Provinsi. “LADK, LPSDK dan LPPDK merupakan satu-kesatuan yang harus dilaporkan oleh semua partai politik,” jelasnya. Namun, untuk penilaiannya, maka nanti akan ada yang mengaudit dari lembaga akuntan. “Apakah ada kesalahan atau tidak, lembaga audit yang akan menentukan,” pungkasnya. (*)

Reporter : Nur Hariri

Fotografer : Nur Hariri

Editor : Rangga Mahardhika