KPU Bondowoso Lantik 46 PPK Tambahan

PPK Mulai dapat Gaji

PELANTIKAN: Ketua KPU Bondowoso Hairul Anam melantik 46 anggota PPK tambahan pasca Putusan MK.

BONDOWOSO RADAR JEMBER.ID – Pada November 2018 lalu, KPUD Bondowoso melakukan perekrutan anggota PPK tambahan. Saat itu, sudah diumumkan siapa saja yang lolos untuk PPK tambahan. Ada dua PPK tambahan di 23 kecamatan. Sehingga jumlahnya 46 orang. Walau sudah dua bulan lalu dipastikan lolos PPK, namun mereka baru mendapat gaji tahun ini karena baru dilantik kemarin (2/1).

Ketua KPU Bondowoso Hairul Anam mengatakan, pelantikan tersebut untuk PPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-XVI/2018. Sebelumnya, KPU telah melakukan perekrutan PPK berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. KPU Bondowoso saat itu merekrut masing-masing tiga orang.

Dengan demikian, perekrutan itu seperti eliminasi. Sebab, dari lima orang, dipilih tiga orang. “Pelantikan saat itu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017. Setelah itu terbit keputusan MK, akhirnya kami melakukan perekrutan penambahan,” jelasnya.

Dijelaskannya, penambahan itu diprioritaskan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Saat penetapan PPK untuk pilkada 2018, ada 10 orang yang masuk kategori finalis. Awalnya, lima orang dipilih menjadi PPK pilkada 2018. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU melakukan perekrutan tiga orang untuk PPK Pemilu 2019. Sehingga ada tujuh orang yang bisa masuk seleksi. “Di awal tahapan Pemilu 2019, kami telah melantik tiga orang, dengan adanya putusan MK, kami menambah dua orang PPK,” ujarnya.

Pasca dilantik, kata Anam, seluruh PPK harus mulai bekerja. Minimal mereka harus mulai sosialisasi tentang Pemilu 2019. Selain itu juga menyiapkan perekrutan PPS. Mengenai divisi, awalnya karena tiga orang, belum ada ketentuannya dari pusat. “Karena jumlah PPK sama dengan Komisioner KPU, maka divisinya disesuaikan dengan komisioner KPU,” tegasnya. Ada lima divisi, yakni Divisi Program Perencanaan dan Data; Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; Divisi Teknis; Divisi SDM dan Parmas; serta Divisi Hukum.

Hairul Anam menambahkan, tugas utama selain sosialisasi adalah memastikan TPS. Sebab, pada 2019 ada sebanyak 2.995 TPS. Oleh karena itu, akan ada pembentukan PPS dan KPPS serta memastikan titik TPS. “Kebutuhannya sangat banyak, sehingga harus ada persiapan yang lebih matang,” terangnya. (*)

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Narto