Usut Tuntas Dana Bansos

Keterbukaan Informasi Publik untuk Cegah Korupsi

28
TRANSPARANSI PUBLIK: Dosen FISIP Unej Hermanto Rohman (kanan) dan jurnalis Zumrotun Sholichah (kiri) saat menjadi pemantik diskusi perihal anggaran yang digelar AJI Jember

RADAR JEMBER.ID – Memasuki tahun politik seperti saat ini, persoalan transparansi dana publik menjadi penting untuk senantiasa diawasi. Pasalnya, lemahnya pengawasan dari legislatif membuat pihak eksekutif menjadi leluasa untuk mempermainkan dana publik salah satunya melalui dana bantuan sosial. Alih-alih mengawasi, dalam beberapa kasus, pihak legislatif yakni DPRD justru kerap membawa kepentingan pragmatisnya sehingga membuat pengawasan menjadi tumpul.

“Di sini sebenarnya peran penting pers dan juga pers mahasiswa sebagai representasi publik untuk mengawasi mulai saat proses pembahasan anggaran termasuk di tingkat RPJMD. Ini yang sebenarnya harus dilakukan analisis-analisis karena di situ akan ada banyak permainan yang muncul,” jelas Hermanto Rohman, dosen Administrasi Negara FISIP Unej saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dan bedah buku bertemakan mengawal dana publik di tahun politik.

Asimetris informasi atau ketertutupan informasi publik seperti yang banyak terjadi di banyak daerah selama ini, akan berpotensi menumbuhsuburkan praktek korupsi. Kondisi ketertutupan informasi publik akan banyak menguntungkan pihak pengguna anggaran karena bisa menggunakan uang rakyat dengan semena-mena.

“Karena itu, UU Keterbukaan Informasi Publik seharusnya menjadi senjata pamungkas sekaligus mencegah praktik korupsi. Cuma sayangnya, memang belum bisa efektif. Karena itu, Komisi Informasi Publik seharusnya lebih banyak melakukan sosialisasi agar makin banyak masyarakat yang kritis terhadap transparansi informasi kebijakan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran,” tutur penulis buku APBD Bukan Untuk Rakyat ini.

Dalam konteks Jember seperti saat ini, Hermanto juga menyayangkan belum adanya lembaga swadaya masyarakat atau NGO  yang kredibel dan fokus mengadvokasi penggunaan anggaran. “Kalau di Jember ada semacam Malang Corruption Watch (MCW), saya yakin pihak eksekutif dan legislatif akan pikir-pikir kalau mau main-main soal anggaran,” kata Hermanto.

Sementara itu Mahbub Junaidi, salah satu komisioner KIP Jatim mengakui, masih banyak lembaga publik yang mematuhi soal kewajiban transparansi informasi publik. Karena itu, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk lebih kritis menuntut keterbukaan informasi publik.

“Siapapun berhak untuk menuntut keterbukaan informasi publik sepanjang alasannya jelas. Jember sendiri, selama beberapa tahun terakhir masih menjadi salah satu daerah yang paling buruk keterbukaan informasi publiknya. Terakhir, Jember berada di peringkat empat dari bawah,” papar Mahbub.

Sementara salah satu penulis buku yang juga menjadi salah satu pembicara, Zumrotun Solichah memaparkan tentang pengalamannya sebagai jurnalis dalam meliput dan menelusuri kasus penyelewengan penggunaan dana bantuan sosial di Jember.

“Saya mengapresiasi aparat penegak hukum yang saat ini sudah berhasil menyeret beberapa aktor baik dari legislatif maupun eksekutif ke meja hijau. Tetapi saya pikir, ini juga harus dituntaskan, karena keyakinan saya, pihak yang bertanggung jawab tidak hanya mereka yang saat ini sudah menjadi terdakwa maupun terpidana. Masih ada yang bebas berkeliaran,” pungkas salah satu jurnalis di Jember ini. (*)

Reporter : Adi Faizin

Fotografer : Adi Faizin

Editor : Hadi Sumarsono