Soal Tambang Emas Silo, Pemprov Tak Bisa Tunjukkan Bukti Koordinasi Sama Pemkab Jember

TEGAS TOLAK TAMBANG: Bupati Jember dr Hj Faida MMR menegaskan penolakan Pemkab Jember dan masyarakat terkait tambang emas Silo saat sidang mediasi di Kementerian hukum dan HAM.

RADARJEMBER.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dinas ESDM Provinsi Jatim, ternyata tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bawah Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait tambang emas Silo. Hal ini terkuak saat dilakukan sidang pemeriksaan terkait sengketa peraturan peraundang-undangan melalui jalur nonligitasi yang dimohon Bupati Jember dr Hj Faida MMR terkait tambang emas Silo.

Dalam siding pemeriksaaan yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM di Jakarta, Pemprov Jatim tidak bisa memastikan adanya koordinasi dan permintaan persetujuan kepada Pemkab Jember sebelum pengajuan wilayah Blok Silo menjadi wilayah tambang logam emas.

Padahal, koordinasi terkait penerbitan perizinan itu telah dijabarkan dalam PP No 23 tahun 2010. “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada rekomendasi dan koordinasi antara pemprov dan Pemkab Jember waktu itu,” ungkap Harsusilo, perwakilan dari ESDM Provinsi Jatim seperti yang dilansir dalam laman http://www.jemberkab.go.id.

SIDANG PEMERIKSAAN: Sidang Pemeriksaan sengketa Peraturan perundang-undangan melalui jalur nonligitasi di KEMENTERIAN hUKUM DAN ham  terkait penolakan tambang emas Silo.

Perwakilan Kementerian ESDM menegaskan, sesuai aturan kewenangan pengajuan wilayah tambang ada di pemerintah provinsi. “Tapi dalam aturan itu pula disebutkan bahwa pemerintah provinsi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kabupaten/kota dimana lokasi tambang berada,” kata Soni Hadi dari Kementerian ESDM.

“Asumsi kami, bahwa pada saat itu Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember. Memang tidak disebutkan dengan jelas bentuk koordinasi itu, apakah dengan surat atau sekedar rapat koordinasi,” ungkap Soni Hadi.

Sementara itu, Bupati Jember dr Hj Faida MMR dengan tegas menyatakan, semenjak dilantik pada 17 Februari 2016, pihaknya sama sekali belum pernah diajak berkoordinasi oleh siapapun, termasuk pemrov Jatim, soal Blok Silo. “Kita juga sudah telusuri dokumen-dokumen dan tidak ada satupun soal persetujuan. Hingga saat ini, tidak ada dokumen apapun soal Blok Silo,” ujarnya.

Menurut Faida, ada yang lebih besar dari soal koordinasi. “Yang perlu ditandaskan adalah semua masyarakat Jember menolak tambang emas Blok Silo. Dan kami tidak ingin situasi menjadi tidak kondusif, sehingga kami sangat berharap ada revisi atau peninjauan kembali soal keputusan menteri soal WIUP Blok Silo,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Faida menjelaskan, gubernur tidak hanya memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan pemkab terkait usulan penetapam WIUP. “Di dalam Kepmen ESDM No 1798 tentang Petunjuk Teknis penetapan WIUP, gubernur memiliki kewajiban untuk  memverifikasi lokasi tambang berada pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Jember, informasi pemanfaatan lahan, karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan sebelum mengajukan usulan penetapan WIUP ke Kementerian ESDM,” tambahnya.

Bupati Faida menambahkan, terkait pelaksanaan Kepmen ESDM No 1798 tersebut, perwakilan dari Pemprov Jatim tidak mampu menunjukkan bukti-bukti.

BACA BERITA TERKAIT: Tolak Tambang Emas Silo, Bupati Faida Pakai Jalur Nonligitasi

Salah satu Majelis Pemeriksa dalam sidang mediasi ini, Jimy Z Usfan juga menyatakan, kewenangan lelang WIUP memang ada di provinsi. “Kita sayangkan dari Pempov Jatim belum bisa memastikan koordinasinya dengan Pemkab Jember. Tetapi, kalau memang ada kesalahan prosedur, kita akan meminta keputusan menteri untuk ditinjau kembali,” ujarnya.

Lantaran dari Pemprov Jatim tidak bisa menunjukkan bukti-bukti, akhirnya sidang ditunda dengan pemberitahuan lebih lanjut untuk mengumpulkan lebih banyak bukti-bukti dan keterangan pihak-pihak terkait.

BACA BERITA TERKAIT: Teken Penolakan Bermaterai, Bupati Faida Ajak PMII Se-Indonesia Tolak Tambang Emas Silo

Untuk diketahui, sidang mediasi ini dipimpin Majelis Pemeriksa, terdiri dari lima orang, yakni Agus Riwanto, Jimy Z Usfwan, Nasrudin, Ardiansyah, dan Ninik Hariwati. Serta satu orang ahli. Sementara para pihak yang hadir yakni Pemprov Jatim, Kementerian ESDM, dan Pemkab Jember.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Jember berusaha maksimal dalam memperjuangkan arpirasi masyarakat menolak tambang emas di Kecamatan Silo. Bahkan, Bupati Jember dr Hj Faida MMR sudah berkirim surat ke Gubernur Jatim Soekarwo dan Kementerian ESDM terkait penolakan dan surat keberatan dengan Surat Keputusan ESDM terkait tambang emas Silo. Hingga akhirnya, Pemkab Jember menempuh jalur non litigasi ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jalur non litigasi ini dalam bentuk sidang mediasi, yang digelar Jumat siang (14/12/2018). Bupati Jember dr Hj Faida MMR. menyampaikan permasalahan terkait Kecamatan Silo yang masuk dalam wilayah tambang hingga membuat masyarakat resah.

Materi pokok yang disengketakan adalah terbitnya Keputusan Menteri ESDM No. 1802 tanggal 23 April 2018 soal Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo seluas 4.000 ha lebih, dengan jenis pengusahaan bahan mineral logam emas.

“Bukan hanya masyarakat Silo dan sekitarnya yang menolak, tetapi seluruh masyarakat Jember. Bukan hanya saat ini saja kami menolak, tetapi sudah mulai puluhan tahun lalu. Nah dengan terbitnya WIUP Blok Silo ini sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu kami menempuh jalur yang sudah disediakan pemerintah melaui sidang nonlitigasi ini,” tegas Bupati Faida.

BACA BERITA TERKAIT: Demo Tolak Tambang Emas, Duet Faida-Muqit Temui Ribuan Warga Silo

Bupati Faida berharap, nantinya tidak ada lagi Blok Emas Silo, karena masyarakat bersama pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan perekonomian melalui bidang-bidang yang lain.

Dalam sidang mediasi di Menkumham juga terungkap, pengajuan Blok Silo dilakukan pada 29 Februari 2016 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kementerian ESDM, dengan menggunakan dasar PP No 23 tahun 2014 terkait ditariknya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan lelang kepada pemerintah provinsi. (*)

Reporter : Winardi Nawa Putra

Fotografer : Humas Pemkab Jember for Radarjember.id

Editor : Winardi Nawa Putra