Konferensi Hukum Nasional

Bupati Faida: Wujudkan Pemerintahan Bersih, Perlu Evaluasi Kebijakan

16
KONFERNSI hUKUM NASIONAL: Konferensi Hukum Nasional yang digelar Sinergisitas Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Kementerian Hukum dan HAM RI, dihadiri Bupati Jember dr Hj Faida MMR.

RADARJEMBER.ID – Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, kata Faida, diperlukan upaya refleksi dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2018. Tindakan ini agar mengingatkan kembali untuk melakukan sesuatu yang lebih baik pada tahun 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Bupati Jember dr Hj Faida MMR dalam ajang Konferensi Hukum Nasional bekerjasama antara Pemkab Jember dengan Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Legislasi merupakan hulu,  sedangkan kekuasaan kehakiman berada di sektor hilir dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujarnya. Dijelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember ikut berperan aktif dalam upaya perbaikan hukum di Indonesia, dengan menggelar konferensi hukum nasional bekerjasama dengan Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember dan Kementerian Hukum dan HAM RI. Konferensi yang mengangkat topik Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019 ini berlangsung di Hotel Aston Jember, Kamis, 6 Desember 2018. Kali ini mengangkat tema “Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman.

Bupati Jember dr Hj Faida MMR

Ditambahkan, sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaan konferensi ini, menurut Bupati Faida, sebagai perwujudan bahwa masalah hukum menjadi masalah bersama. Meski isu legislasi berada di pusat, namun Jember mengambil partisipasi dalam kegiatan ini sebagai satu wujud dukungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

“Karena nantinya, baik buruknya pemerintahan daerah juga dipengaruhi oleh hasil produk legislasi dan produk kehakiman,” kata Faida. Pemerintah daerah berharap ada simplifikasi dalam produk legislasi dan mengurangi overlap peraturan hukum yang  membuat kurang lincahnya pembangunan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Jember mendukung konferensi ini, dan berharap adanya rekomendasi untuk evaluasi kegiatan hukum tahun 2018 dan perbaikan hukum di tahun 2019. Utamanya yang berpihak kepada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih anti korupsi dan berpihak kepada kemudahan berinvestasi dan berusaha di daerah,” ungkapnya.

Bupati menegaskan, perlunya perhatian terhadap masalah investasi. Produk legislasi perlu memperhatikan ranah daerah, budaya, adat istiadat setempat, dan keinginan masyarakat. Produk legislasi harus mengakomodir keinginan dan budaya lokal setempat dalam berinvestasi.

DIHADIRI BUPATI: Bupati Jember dr Hj Faida MMR saat hadir dalam Konferensi Hukum Nasional

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Nurul Gufron Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) mengatakan, setiap tahun mengadakan relfeksi akhir tahun terhadap perlindungan hukum di Indonesia. “Tahun kemarin, membahas tentang penataan regulasi dan tahun ini tentang kekuasaan legislasi dan kekuasaan kehakiman,” terangnya.

Forum konferensi ini diharapkan dapat memperjelas kekuasan-kekuasaan, batas-batas, dan ruang lingkup kekuasaan itu sendiri. Forum ini juga didedikasikan untuk mengokohkan hukum Indonesia. “Mengokohkan hukum Indonesia adalah untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia,” ungkapnya.

Ketua Komisi Yudisial Dr. Jaja Ahmad Jayus menambahkan, konferensi hukum nasional ini menyinggung tentang kekuasaan kehakiman dan terkait adanya hakim yang terkena OTT. “Mudah mudahan dengan konferensi ini menghasilkan pola pencegahan agar tidak ada hakim terkena OTT,” ujarnya.

Konferensi hukum ini juga dihaapkan dapat memberikan kontribusi bagi tindakan pencegahan, memberikan masukan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung  tentang langkah kedepan.

Tidak jauh beda diungkapkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM Prof Dr. Benny Riyanto. Dijelaskan, sepanjang 2018 telah banyak peristiwa hukum yang menyita perhatian publik. “Mulai dari soal rumusan kebijakan hukum, pelaksanaan hukum, ketaatan hukum, hingga penegakan hukum,” paparnya.

Berbicara legislasi, terdapat sejumlah catatan atas kinerja legislasi di tahun 2018. Target pembentukan UU masih jauh dari harapan. Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018, DPR  bersama DPD dan pemerintah telah menyepakati target pembentukan UU sebanyak 50 rancangan UU. Realisasinya tahun 2018 baru 5 undang-undang. Belum maksimalnya pencapain target Prolegnas menunjukkan bahwa DPR masih ambisius dalam perencanaan pembentukan UU. (*)

Reporter : Winardi Nawa Putra

Fotografer : Humas Pemkab Jember for Radarjember.id

Editor : Winardi Nawa Putra