Temukan Pungli di Kali Pahit

201
ADA PUNGLI: Wakil Bupati Irwan Bachtiar saat melakukan sidak objek wisata. Pihaknya menemukan adanya kegiatan pungli di Kali Pahit, Kecamatan Ijen.

RADAR JEMBER.ID – Wisatawan yang berkunjung ke Sungai Kali Pahit, Kecamatan Ijen, rupanya masih dikenakan pungutan. Setiap pengunjung diminta Rp 3000 oleh oknum. Adanya pungutan itu membuat pemerintah geram. Wakil Bupati Irwan Bachtiar bersama Disparpora dan Perhutani melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hasilnya, memang masih ada pungli.

Pantauan Radarjember.id berdasarkan sidak tersebut, pihak yang menjaga kawasan tersebut adalah Bambang. Dia mengaku sudah tiga tahun menjaga kawasan tersebut sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam. Karenanya, ia tidak mau apa yang dilakukan disebut pungli. Sebab, selama ini dia merasa mengamankan daerah sekitar dan membersihkan kotoran sisa pengunjung.

“Saya tidak merusak, saya menjaga keamanan dan kebersihannya, saya sudah tiga tahun. Awalnya saya dari karang taruna,” terangnya. Bambang mengaku selama ini pemerintah sendiri tidak tegas tentang pengelolaan kawasan wisata. Karenanya, pihaknya ingin ikut andil mengamankan.

Namun, sistemnya setiap pengunjung dimintai Rp 3000. Ketika ada lima pengunjung dalam satu mobil, maka diminta kelipatannya, yakni Rp 15 ribu. Setiap hari, banyak mobil yang menyempatkan diri untuk mampir melihat aliran Sungai Kali Pahit yang mengandung belerang dari Kawah Ijen tersebut. Bambang mengaku, uang itu tidak mengalir ke mana-mana, namun hanya untuk dirinya saja.

Melihat pengakuan Bambang, Wabup Irwan Bachtiar dan Kepala Disparpora Harry Patriantono tetap tidak membenarkan. Sebab, apa yang dilakukan Bambang tidak memiliki landasan hukum. Seharusnya, ada landasan peraturan untuk sebuah penarikan tarif objek wisata. “Ketika tidak ada landasan hukum, maka tetap tidak diperbolehkan,” tegas Irwan.

Ketika dijelaskan oleh pemerintah, Bambang sempat beradu mulut. Namun, Irwan menegaskan, bagaimanapun alibinya, tetap penarikan itu adalah sebuah kesalahan. Sebab, masuk kategori premanisme. Walau nilainya hanya sedikit. Berikutnya, pihaknya melakukan perundingan dengan BKSDA dan Perhutani.

“Nantinya kami akan mengelola tempat ini, awal kami meminta berapa luasan yang bisa dikelola Pemkab dengan perjanjian kerja sama antara Perhutani dan BKSDA, berikutnya akan ada perencanaan pembangunan,” tegasnya.

Sebab ketika sudah ada perjanjian kerja sama pengelolaan, maka berikutnya tinggal melakukan penganggaran. Ketika belum ada perjanjian kerja sama, maka pemerintah akan dianggap salam oleh BPK. Namun, ketika memiliki dasar, maka pemerintah bisa melakukan penganggaran. (*)

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Rangga Mahardhika