Visi Misi Terkaver, Smart City Jadi Andalan

APBD Tunggu Evaluasi Gubernur

19
TUNGGU EVALUASI: Kepala Bappeda Lumajang Ir Nugroho Dwi Atmoko ketika menyampaikan RAPBD 2019 masih ada di meja gubernur untuk dievaluasi.

LUMAJANG RADAR JEMBER.ID – Proses APBD 2019 memang sudah didok. Namun, sampai saat ini masih menunggu evaluasi gubernur. Baru setelah itu bakal ditindaklanjuti oleh pemkab. Dalam APBD itu, ternyata visi misi bupati dan wabup baru sudah terkaver. Smart City bakal menjadi program baru yang menuntut semua OPD kinerja bisa diakses elektronik.

Kondisi ini diakui oleh Kepala Bappeda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko, kemarin. Pada sejumlah wartawan, Nugroho mengatakan bahwa proses APBD sudah klir. Pembahasan dengan juga DPRD sudah selesai. Dewan sudah menyetujui apa yang ada di RAPBD 2019.

Sekarang prosesnya masih menunggu. “Iya, sekarang ini menunggu hasil evaluasi dari gubernur. Sudah disampaikan ke gubernur, sekarang nunggu hasil evaluasinya,” jelasnya. Nanti tentu ada saran dan evaluasi. Saran dan evaluasi itu akan ditindaklanjuti. Setelah evaluasi dijawab, baru diedarkan ke OPD untuk menyusun DPA.

“Kami berharap komitmen bersama bupati dan pimpinan dewan bahwa APBD 2019 ini sudah bisa dilaksanakan di awal tahun. Dan tim anggaran ini memproses bagaimana menyiapkan dari sisi administrasinya, kesiapan PPK, PPTK, dan lainnya,” tambahnya.

Nugroho yang juga mantan Kepala DPU Lumajang ini mengatakan, kesiapan panitia lelang sekarang disebut pokja juga dilakukan. Di samping itu, akan dilakukan sosialisasi terkait aturan pengadaan yang baru. “Sekarang harus menggunakan sistem aplikasi pengadaan. Namanya 4.3. Ternyata di aplikasi ini yang membuat dokumen bukan lagi pokja pengadaan, tapi PPK dan PPTK, sehingga tugas PPK dan PPTK itu lebih berat,” jelasnya.

Tapi, dia yakin pengalaman mereka selama ini dan aturan di pedoman pelaksanaan APBD bisa dilaksanakan. Nah, dari APBD 2019 ini, ada banyak yang menonjol. Amanat Permendagri 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD dalam penjelasannya diperbolehkan. “Bahwa RAPBD 2019 memperhatikan visi misi program bupati dan wabup terpilih. Artinya, APBD 2019 ini sudah mengakomodasi visi misi program prioritas bupati,” ungkapnya.

Di antaranya persalinan gratis. Ini untuk seluruh masyarakat, baik di puskesmas, rumah sakit negeri ataupun swasta yang ada di Lumajang. Kemudian, SPP gratis pada SMA yang bukan kewenangannya. ”Nanti akan bikin teken MoU dengan gubernur,” imbuhnya. Pemberian seragam, transportasi gratis untuk meningkatkan pelayanan publik juga bisa terkaver.

Terpenting lagi adalah adanya master plan smart city. “Seluruh jalannya pemerintahan nanti akan berbasis elektronik. Ini yang membedakan dengan kemarin-kemarin,” jelasnya. Saat ini smart city masih dalam proses. Perlahan-lahan akan menemukan formula yang pas.

“Walaupun kemampuan APBD terbatas, tapi ternyata bisa memenuhi. Artinya, kita harus punya skala prioritas. Ini yang kemudian dengan APBD terbatas kita tetap bisa untuk melaksanakan program prioritas tanpa mengabaikan program lain. Bukan hanya prioritas, tetap program lain yang jadi rutinitas OPD ya tetap bisa jalan,” pungkasnya. (*)

 

Reporter : Hafid Asnan

Fotografer : Hafid Asnan

Editor : Rangga Mahardhika