Nilai Ekonomi Hak Cipta  dalam Jaminan Fidusia

Oleh : Rumawi, S.H.I, M.H.

16

Hak cipta merupakan suatu sumber pendapatan bahkan bisa menjadi kekayaan bagi penciptanya. Hak cipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak melekat secara abadi dengan pencantuman nama penciptanya. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut. Hak memperoleh royalti atas ciptaan merupakan salah satu contoh hak ekonomi tersebut. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur dan melindungi kedua hak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Dalam konteks yang sempit, hak atas karangan tulisan (auteursrecht) dan hak suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (octrooirecht) ialah benda yang bergerak (Subekri, 2003: 62). Hak cipta tersebut dapat dialihkan oleh penciptanya kepada pihak lain. Pengalihan hak cipta tersebut hanya bagian hak ekonominya, sedang hak moral tetap melekat selamanya atas ciptaannya. Peralihan hak cipta disebabkan: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat dialihkan, maka hak cipta dapat dijaminkan kepada pihak lain. Menurut Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan dan dapat pula dapat menjadi objek jaminan fidusia. jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 paralel dengan ketentuan Pasal 16 UU No. 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta dapat dijaminkan.

Berdasarkan ketentuan kedua undang-undang tersebut hak cipta sebagai objek jaminan fidusia diperbolehkan dan tidak menjadi persoalan. Meski demikian, jaminan fidusia merupakan bukan perjanjian pokok, artinya jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang sebelum ada suatu perjanjian yang diikuti, yang biasanya sering disebut perjanjian kredit. Dalam konteks ini, hak cipta sebagai objek jaminan diperdebatkan nilai ekonominya. Bagaimana menilai ekonomi dari suatu hak cipta tertentu agak kreditor tidak ragu dalam pemberian kredit kepada pemilik hak cipta. Misalnya, hak cipta dari sebuah novel akan dijaminkan menjadi jaminan fidusia, bagaimana menilai manfaat ekonomi dari hak cipta sebuah novel tersebut. Untuk mengukur manfaat ekonomi atau perkiraan royalti dari novel tersebut sangat sulit. Perbankan selaku calon kreditor akan kesulitan untuk mengukur perkiraan royalti yang akan diterima oleh pemilik hak cipta novel tersebut. Tingkat kesulitan mengukur manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut dapat menyebabkan pemilik hak cipta tidak dapat memperoleh kredit dengan jaminan karya hak ciptanya. Jaminan merupakan hal yang penting bagi kreditor karena untuk menjamin pelunasan utang dari pemilik hak cipta. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dalam ketentuan lain yaitu Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

Jaminan sangat penting dalam pemberian kredit, hak cipta yang dijadikan agunan jaminan fidusia manfaat ekonominya harus bisa diukur setidak-tidak mendekat nilai ekonominya. Hak cipta merupakan benda yang unik proses dan hasilnya, maka caranya mengukurnya juga kompleks. Untuk mengukur manfaat ekonominya, maka calon kreditor perlu melibatkan orang-orang yang berkarya dalam proses kreatif hak cipta. Untuk buku/novel misalnya, perlu melibatkan para penulis yang berkompeten dalam penilaiannya. Karya cipta film misalnya, perlu melibatkan orang-orang yang berkecimpung dalam proses kreatif dunia perfilman. Tentu tidak semua hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia jika dinilai oleh para pihak bahwa manfaat ekonomi hak cipta tersebut kecil nilainya. Jika manfaat ekonomi yang akan dijadikan jaminan fidusia tersebut sangat kecil nilai ekonominya, calon kreditor dapat minta tambahan jaminan selain jaminan hak cipta.

*) Penulis  sedang meminati hukum ekonomi, dan staf pada Subbagian Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan, Bagian Umum, Biro AUAK, IAIN Jember.

Reporter :

Fotografer :

Editor :