Mogok Ngajar Berhenti

PGRI Ancam Gelar Aksi yang Lebih Besar

20
KEMBALI NORMAL: Sejumlah murid SD Sumberpinang 2 Kecamatan Pakusari yang Selasa kemarin telantar mulai kembali mengikuti kegiatan belajar dan mengajar seperti biasanya.

RADAR JEMBER.ID – Aksi mogok mengajar yang dilakukan puluhan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Kecamatan Pakusari dihentikan sementara waktu. Penghentian ini menyusul imbauan Pengurus Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang meminta para guru dan tenaga honorer tersebut tak melanjutkan aksinya. Sudah ada kesepakatan lebih lanjut di tingkat pengurus cabang PGRI.

Aksi yang digelar di gedung eks UPTD Pendidikan Pakusari ini dimulai sejak Senin (5/11) lalu. Rencananya unjuk rasa tersebut bakal dilakukan hingga Jumat (9/11) mendatang. Sedikitnya, ada 59 guru dan tenaga honorer yang terlibat. Mereka berasal dari 16 lembaga SD di kecamatan setempat. Secara garis besar, mereka menuntut dua hal. Diangkat menjadi PNS dan diterbitkannya surat keputusan (SK) mengajar oleh Dinas Pendidikan Jember.

Praktis, aksi mogok masal ini berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bahkan, ada sekolah yang nyaris lumpuh. Sebab, mayoritas guru yang mengajar di sekolah tersebut berstatus GTT. Sementara itu, di sekolah yang lain, para guru yang tersisa harus merangkap dua kelas sekaligus untuk menyampaikan mata pelajaran. Mereka mengaku kewalahan.

Ketua PGRI Cabang Jember Supriyono mengaku sudah berkomunikasi dengan para GTT-PTT yang menggelar aksi mogok. Dia meminta aksi tersebut dihentikan sementara. “Untuk sementara dihentikan dulu. Dan hari ini (kemarin, Red) para guru yang mogok telah beraktivitas kembali,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah merencanakan bakal melakukan aksi mogok masal yang digelar serentak. Tidak sporadis seperti yang dilakukan puluhan guru di Pakusari. Untuk itu, dia akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menentukan waktu pelaksanaan aksi mogok yang targetnya diikuti oleh semua GTT-PTT yang tergabung di PGRI.

Supriyono menjelaskan, rencana aksi mogok masal ini telah dibahas di tingkat Jawa Timur, kemarin. Dalam pembahasan itu telah disepakati beberapa poin utama, termasuk rencana mogok tersebut. Menurut dia, aksi itu menjadi alternatif terakhir dari sekian upaya yang dilakukan GTT-PTT untuk meminta kejelasan nasib mereka. “Apa sekarang yang ditawarkan kalau nggak mogok. Ini jalan terakhir,” tuturnya.

Menurut dia, aksi itu bakal digelar serentak di berbagai kabupaten yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, sejauh ini belum ada kepastian kapan unjuk rasa itu bakal digelar. “Aksi ini dilakukan karena pemerintah di Jakarta tidak menjawab sama sekali tuntutan GTT-PTT agar diangkat menjadi PNS,” katanya saat dihubungi, kemarin.

Protes yang digelar guru dan tenaga honorer ini memang terjadi secara nasional. Tak hanya di Jember saja. Mereka meminta pemerintah menghapus syarat maksimal usia pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dibatasi hingga 35 tahun. Sebab, banyak di antara GTT-PTT yang umurnya telah melampaui batas usia tersebut.

Oleh sebab itu, mereka tak bisa mengikuti proses seleksi CPNS. Selain itu, GTT-PTT ini juga menuntut seleksi yang dilakukan hanya seleksi berkas, tidak melalui ujian yang berbasis computer assisted tes (CAT). “Di Jember sendiri sebanyak tiga ribuan GTT-PTT yang usianya di atas 35 tahun. Mereka mengabdi di sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA maupun SMK,” jelas Supriyono.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Muhammad Ghozali belum bisa dikonfirmasi terkait aksi mogok dan tuntutan para GTT-PTT tersebut. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ghozali tidak merespons. Ketika dikirimi pesan untuk meminta waktu wawancara pun dirinya hanya menjawab singkat. “Maaf, masih ada tamu,” jawabnya. (*)

 

Reporter : Adi Faizin, Mahrus Sholih

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Narto