Kejari Bondowoso Siap Kawal BPJS-TK , Keikutsertaan Merupakan Amanah Undang-Undang

33
MoU: BPJS Ketenagakerjaan saat melaksanakan perpanjangan MoU dengan Kejaksaan Negeri Bondowoso (8/11/2018) di Kantor Kejari Bondowoso.

BONDOWOSO – Kejaksaan Negeri Bondowoso menjalin komitmen dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Kejari Bondowoso (Kamis, 8/11/2018). Komitmen itu ditunjukkan dengan penandatanganan MoU antara BPJS-TK dengan Kepala Kejari Bondowoso. Komitmen itu dalam rangka memperluas keikutsertaan peserta BPJS-TK di seluruh instansi dan perusahaan.

 Kepala Kejari Bondowoso Taufik Hidayat mengatakan, kepesertaan BPJS-TK harus dimaksimalkan. Sebab manfaatnya sangat besar. Apalagi instruksi bagi perusahaan mengikutseratakan BPJS-TK pegawainya diatur undang-undang. “Kami turut serta ikut memaksimalkan,” ujarnya.

 MoU itu dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan memiliki Jaksa Pengacara Negara (JPN). JPN inilah yang bisa membantu BPJS-TK memaksimalkan perannya keikutsertaan jaminan pegawai Non-ASN.

 Taufik memberikan contoh yang sudah dilakukan kejaksaan dalam memaksimalkan kepesertaan BPJS-TK selama ini. Misalnya penerapan Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah daerah selama ini memberikan payung hukum agar kepala desa mengalokasikan ADD untuk iuran perangkat desa ke BPJS-TK. Karenanya, pihak desa memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan perangkatnya. Mulai kepala desa sampai kepala dusun. “Jika ada pemerintah desa yang belum melaksanakan penganggaran ADD untuk keikutsertaan BPJS-TK, kejaksaan bisa memanggil pemerintah desa tersebut,” jelasnya.

 Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember Dwi Endah Aprilistyani, MoU ini adalah upaya BPJS-TK untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan kejaksaan. Targetnya perusahaan-perusahaan lebih menyadari jika kewajiban untuk ikut menjadi peserta BPJS-TK adalah amanah undang-undang. “Hukumnya wajib, dengan tujuan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat pekerja, baik formal maupun informal,” paparnya.

 Dijelaskan, dengan MoU ini perusahaan yang belum ikut, segera daftar BPJS-TK. Sedangkan perusahaan yang masih mengikutkan sebagian tenagakerjanya, bisa memaksimalkan keikutsertaan dalam BPJS-TK.

 Selain itu, dengan adanya MoU ini, bagi perusahaan yang masih memiliki tunggakan BPJS-TK bisa segera menyelesaikan. Sebab dalam hal ini JPN Kejaksaan bisa turut serta menyelesaikan tunggakan dengan memanggil pimpinan perusahaan.

 Bersamaan dengan MoU, Kejaksaan Negeri Bondowoso juga mengikutsertakan pegawai Non-ASN di Kantor Kejari Bondowoso. Ada 16 tenaga kerja Non-ASN di Kejari Bondowoso. Mereka ikut tiga manfaat yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pantauan Jawa Pos radarjember.id, hadir dalam MoU itu Kepala KCP BPJS-TK Bondowoso Sasongko Adji dan para kasi di Kejari Bondowoso. (*)

 

Reporter : Solikhul Huda

Fotografer : Solikhul Huda

Editor : Winardi Nawa Putra