Kok Ada KTP Bupati?

269

RADARJEMBER.ID – Beberapa barang bukti kasus OTT Dispenduk dipajang di Mapolres Jember, kemarin (3/11). Mulai dari uang tunai Rp 10.100.000 sampai 235 dolar Singapura. Kemudian flashdisk, kartu ATM, berkas kepengurusan KTP, KK, KIA, dan akta kelahiran. Di antara barang bukti itu, ada KTP tercetak atas nama bupati Jember dr Faida, dan dua KTP tercetak atas nama Sri Wahyuniati, Kadispendukcapil Jember.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Saber Pungli Polres Jember berada di ruang lobi Mapolres Jember. Ada dua orang yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Yakni kepala Dispendukcapil Jember Sri Wahyuniati dan Abdul Kadar.

Dua tersangka kasus pungli pembuatan adminduk itu masih berada di dalam. Yuni tampak sudah memakai rompi berwarna jingga dengan tulisan tahanan. Begitu juga dengan Kadar yang  sudah memakai rompi jingga. Setelah rompi terpakai, mereka memakai penutup kepala berwarna hitam. Beberapa menit kemudian, dua orang itu keluar dan diumumkan sebagai tersangka.

Ketika Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo ditanyakan tentang keterkaitan barang bukti KTP bupati itu, kapolres akan melihatnya lebih jauh. “Nanti kita akan lihat, macam-macam KTP-nya ada di siapa saja,” ucapnya.

Dia menjelaskan hasil penyidikan dari kegiatan OTT terhadap oknum PNS dan warga sipil yang melakukan pungli. “Kemarin sore, kami tetapkan dua tersangka, yakni kadispendukcapil dan salah seorang sipil dengan inisial K,” ungkapnya. Warga sipil berinisial K itu tak lain adalah Abdul Kadar yang kabarnya berperan sebagai koordinator para calo.

Menurut Kusworo, Kadar mengurus KTP atau KK para pemohon melalui kaki tangannya dengan cara menarik pungutan. Pengurusan satu berkas KTP dihargai Rp 100 ribu, satu berkas KK Rp 100 ribu, Kartu Identitas Anak (KIA) Rp 25 ribu, dan akta kelahiran Rp 100 ribu. “Kalau ada yang memohon KTP dan KK, berarti Rp 200 ribu,” ungkapnya.

Ironisnya lagi, kegiatan pungli itu sudah berlangsung sejak Maret 2018 lalu. Tim saber Pungli Polres Jember memeriksa kaki tangan Kadar beserta para staf adminduk yang memiliki tugas rekapitulasi.

Jumlah nilai uang hasil pungli itu cukup besar. Sebab, indeks rata-rata per hari bervariasi, paling sedikit Rp 1,5 juta per hari, hingga tembus sampai Rp 9 juta per hari. “Rata-rata per minggu bisa mencapai Rp 30 hingga Rp 35 juta,” akunya.

Teknis pengumpulan uang itu, lanjut dia, juga bervariasi. Berdasarkan komando. Waktunya tidak setiap hari, dan harinya juga berganti-ganti. Metodenya, pemohon memberikan berkas pada kaki tangan Kadar. Kemudian, Kadar menyerahkan kepada sopir kepala Dispendukcapil Jember.

Setelah itu diproses, Kadar memberikan uang itu secara langsung kepada Kepala Dispendukcapil Jember. “Di sini kami dapatkan rangkaian peristiwa, uang yang didapatkan sebagai barang bukti itu dari tangan kepala dinas,” ujarnya.

Barang bukti berupa uang yang sudah diamankan diberikan secara tunai. “Untuk pembagiannya masih dalam proses pengembangan. Aliran dana juga masih belum bisa disimpulkan ke mana, karena masih diperiksa hanya sehari,” paparnya.

Akibat perbuatan itu, tersangka Sri Wahyuniati dikenai pasal 12 UU Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara tersangka Kadar yang memberikan hadiah pada penyelenggara negara, dikenakan minimal 1 tahun maksimal lima tahun.

Kusworo menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan PPATK, perbankan terkait dengan aset yang disita. Begitu juga dengan aliran uang yang sudah dilakukan sejak Maret hingga November 2018. “Sudah berapa dan larinya ke mana saja,” tambahnya.

Apabila ada barang yang dibeli dari hasil kejahatan, barang itu akan disita. Sampai kemarin, ruang kerja kadispendukcapil masih disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Peran dari 20 oknum yang lain itu hanya melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan,” terangnya.

Karena masih baru satu hari pemeriksaan, Tim Saber Pungli Polres Jember masih terus mengembangkan. Sebab, tidak semua saksi berkata jujur. Bisa jadi, akan ada tersangka tambahan bila ada kolusi dengan yang lain. “Kami juga menawarkan justice collaborator untuk membuka rangkaian peristiwa ini,” imbuhnya.

Selama ini, citra yang terbangun di masyarakat, proses pembuatan adminduk seolah-olah dibuat sulit agar bisa lewat jalur belakang. Pemohon menemui orang-orang yang sudah mengondisikan. Tim Saber Pungli melakukan penyelidikan tentang hal itu.

Pihaknya berkoordinasi dengan Pemkab Jember dan inspektorat. Harapannya, semua Forkopimda ingin mengubah pelayanan menjadi lebih baik bagi masyarakat. “Goal setting meningkatkan pelayanan,” pungkasnya.

Reporter : Mahrus Sholih

Fotografer : Jumai

Editor : MS Rasyid