Tak Netral, ASN Bisa Dipecat

Jika Membangkang Ikut Kampanye Pemilu

RADARJEMBER.ID – Aparat sipil negara mulai dari PNS, TNI, dan Polri diwajibkan untuk netral dalam Pemilu 2019 mendatang. Bahkan, ada aturan tegas bagi para ASN yang melanggar dengan ikut kampanye bisa dipecat. Bukan hanya ASN, namun juga sarana-prasarana dinas pun dilarang digunakan untuk kampanye, atau mendukung kegiatan salah satu calon.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, Polri, dan TNI pada Pemilu 2019 di Hotel Aston Jember. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bawaslu, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo, dan Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano yang mewakili Pemkab Jember.

Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo dalam kegiatan kemarin menuturkan dengan tegas bahwa polisi dan jajarannya harus netral pada Pemilu 2019 mendatang. “Kami sudah memberikan sosialisasi di internal Polri. Bahkan, ada surat edaran Kapolri untuk masalah Pemilu 2019 ini,” tegas Kusworo. Dia menuturkan, ada sekitar 13 poin larangan bagi aparat kepolisian.

Di antaranya ada sejumlah larangan yang diberikan kepada anggota Polri. Salah satunya tidak boleh dipilih dan memilih, serta tidak boleh mendukung pasangan calon. “Bahkan tidak boleh menggunakan sarana prasarana dinas untuk mendukung paslon,” jelasnya. Termasuk tidak boleh meminjamkan kendaraan dinas untuk pasangan calon dan peserta pemilu.

Demikian juga dengan sarana prasarana untuk tidak sampai dipasangi atribut kampanye. Mulai bendera, stiker, dan sebagainya. “Ada sanksi tegas. Sesuai PP 2 tahun 2003. Bahkan jika ditemukan pelanggaran, bisa tour of duty sampai tour of area,” jelasnya. Bahkan, larangan ini berlaku melekat meskipun tidak menggunakan seragam.

“Kecuali untuk pengamanan, karena itu wajib menjaga keamanan paslon yang dinyatakan dengan surat tugas,” jelasnya. Termasuk jika memang ada saudara, senior, dan siapa pun yang mencalonkan, Polri harus netral. Sebagai aparat penegak hukum harus seprofesional mungkin, terutama menjaga kondisi bisa tetap kondusif.

Sementara itu, Sekda Pemkab Jember Mirfano kepada sejumlah media juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk memperkuat komitmen netral bagi PNS. Apalagi, imbuh Mirfano, saat ini sistem pengawasan sudah sangat ketat. “Bawaslu lebih kereng, sanksi lebih berat,” jelasnya.

Diakuinya, untuk sanksi sangat berat bisa diterima ASN yang terbukti tidak netral. Sanksi yang ada yakni mulai dari moral, administrasi, hingga pidana. Oleh karenanya, mau tidak mau ASN harus taat dan patuh dengan aturannya. “Bisa pemecatan untuk kondisi pelanggaran disiplin berat,” tegasnya.

Mulai dari penurunan pangkat 1-3 tahun, pemberhentian jabatan, hingga pemberhentian tidak hormat dari PNS. Dia juga mengamini larangan menggunakan fasilitas negara.

Terkait dengan posisi Bupati Jember yang juga suaminya ikut bertarung dalam Pemilu 2019, Mirfano mengakui hal itu. Namun, pihaknya meyakinkan jika tidak akan sampai menggerakkan PNS. Pihaknya yakin jika PNS di lingkungan Pemkab Jember akan bisa netral dalam pemilu 2019 mendatang.

“Hari ini kami juga mengedarkan surat edaran bupati terkait dengan netralitas ASN. Yakni mengajak ASN netral tidak terpengaruh dan berpihak kepada siapa pun,” tegas Mirfano.

Reporter : Rangga Mahardhika

Fotografer : Jumai

Editor : Narto