Zonasi Rujukan Dinilai Persulit Pasien

67
DWI SISWANTO/RADAR JEMBER
SEPI: Pelayanan BPJS Kesehatan di RS dr. Soebandi lebih lengang daripada biasanya.

RADARJEMBER.ID – Kontroversi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentang penghapusan layanan penjaminan katarak, rehabilitasi medik, dan persalinan dengan bayi sehat, dinilai belum tuntas. Namun, kontroversi itu ditambah dengan kebijakan sistem zonasi rumah sakit rujukan yang dianggap mempersulit pasien. Sebab, pasien tak bisa memilih rumah sakit rujukan sesuai dengan keinginannya, dan harus dirujuk berdasarkan sistem zona di rumah sakit terdekat.

Perwakilan BPJS Watch Jawa Timur Wilayah Tapal Kuda Nadifatul Khoiroh mengatakan, kebijakan itu dinilainya mempersulit pasien, utamanya terhadap pasien berpenyakit kronis yang telah ditangani rumah sakit besar, seperti RSD dr. Soebandi. Ini lantaran pasien tersebut harus mengurus surat rujukan sedari awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di puskesmas setempat. “Kebijakan ini diterapkan sekitar medio Agustus lalu,” terangnya.

Nadifa mencontohkan, semisal pasien yang rumahnya berada di Kecamatan Kencong, mereka harus mendapatkan perawatan medis di FKTP di Puskesmas Kencong. Maka, rujukan yang diberikan ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung, atau RSD dr. Haryoto Lumajang. Karena dua rumah sakit ini merupakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) terdekat.

Dampaknya, pasien tak bisa langsung mendapat penanganan medis di RSD dr. Soebandi, yang tenaga medis maupun peralatannya lebih komplet. “Baru, jika layanan medis di dua rumah sakit tersebut tidak ada, maka rujukan pasien bisa diteruskan ke RSD dr. Seobandi,” jelasnya, saat dihubungi kemarin.

Menurut Nadifa, sistem pengaturan berdasarkan zona ini dinilainya justru mempersulit pasien, bukan malah mempermudah. Karena mereka harus bekerja dua kali sebelum mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan pasien. Apalagi, pasien peserta BPJS Kesehatan juga tak bisa mendapat surat rujukan dua kali di hari yang sama.

Artinya, jika pasien itu telah mendapat surat rujukan ke FKTL di RSD Balung, maka dirinya harus menunggu hingga keesokan hari guna mendapat surat rujukan lanjutan ke RSD dr. Soebandi. Dengan kata lain, Nadifa menjelaskan, bila rujukan BPJS Kesehatan sudah dikeluarkan oleh RSD Balung, maka rujukan ke RSD dr. Soebandi baru bisa dikeluarkan keesokan harinya. Ini dikatakannya jelas merugikan. “Karena pasien tak hanya rugi waktu, tetapi juga rugi biaya transportasi, serta waktu penanganan medis,” jelasnya.

Problem ini belum menimpa pasien yang mengidap penyakit kronis, semisal hemodialisa atau cuci darah. Walaupun, menurut dia, untuk pasien yang gawat darurat mendapat atensi dari dokter, namun sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan dinilai masih kurang, sehingga membuat tenaga medis maupun pasien tak banyak yang tahu seperti apa mekanisme rujukan yang baru diterapkan. “Sehingga ada sejumlah pasien yang harus bolak-balik hanya untuk mengurusi surat rujukan dari FKTP,” ujarnya.

Belum lagi, Nadifa menambahkan, pembatasan layanan rujukan berdasarkan zona tersebut juga harus dilakukan secara daring (online). Artinya, sistem rujukan yang diimplementasikan menggunakan sistem teknologi informasi berbasis daring. Sehingga, ketika terjadi gangguan jaringan internet, pasien harus sabar menunggu hingga jaringan itu pulih dan normal kembali.

Walau begitu, Nadifa menyatakan, layanan ini tetap bertujuan baik. Yakni mendekatkan, serta mempercepat layanan bagi pasien. Meski dalam praktiknya justru memperlambat layanan. Karena, sambung dia, banyak pasien yang harus menunggu. Bisa menunggu karena antrean yang memanjang, atau lantaran perbaikan gangguan jaringan internet. “Hal ini juga berlaku bagi semua pengguna kartu BPJS Kesehatan. PBID maupun yang peserta mandiri,” jelasnya.

Nadifa mencontohkan betapa rumitnya kebijakan yang baru diterapkan tersebut. Beberapa waktu lalu, dia mengungkapkan, pihaknya mendampingi pasien penderita kanker hati untuk dirawat lebih lanjut di FKTL. Namun, sesampainya di fasilitas rujukan yang ditentukan, ternyata layanannya penuh, sehingga pasien tak bisa dilayani di rumah sakit tersebut.

Akhirnya, pasien diminta kembali mengurus surat rujukan baru di FKTP. Sebab, rumah sakit tersebut menolak membuatkan surat rujukan baru agar pasien dirawat di rumah sakit lain. Sehingga, harus kembali meminta dari awal di FKTP asal yang jaraknya cukup jauh dari rumah sakit rujukan. “Kalau pasien hanya diminta untuk wira-wiri mengurus surat rujukan ini bagaimana. Ini kan kasihan sama pasien,” tuturnya.

Dia pun mempertanyakan seperti apa kebijakan pengawasan layanan BPJS Kesehatan yang dinilainya belum optimal. Untuk itu, Nadifa mengaku, pihaknya telah memberi masukan agar BPJS Kesehatan mengevaluasi ulang kebijakan sistem zonasi tersebut, sehingga tak sampai merugikan pasien dan keluarganya. “Kami juga sudah memberi masukan untuk perbaikan layanan ke BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM) Rizki Nurhaini menjelaskan, sebenarnya semangat pengaturan sistem zonasi ini untuk mendekatkan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Sebab, sebelum ketentuan ini diberlakukan pasien mendapat layanan rujukan sesuai dengan FKTL yang ditentukan, yang lokasinya bisa jadi jauh dari rumah pasien. YPSM adalah sebuah lembaga yang konsen terhadap isu-isu jaminan kesehatan, utamanya di Jember.

Namun ternyata, kata dia, kebijakan itu berdampak negative. Semisal, ada salah seorang pasien penyakit kronis yang biasanya mendapat perawatan di RSD dr. Soebandi, tiba-tiba saja harus menjalani perawatan di RSD Balung dengan dokter yang berbeda. Hal ini membuat pasien merasa tidak nyaman, sehingga enggan menjalani perawatan tersebut. “Itu salah satunya. Kendala lainnya, beberapa rumah sakit rujukan tidak memiliki dokter spesialis yang lengkap,” terangnya.

Di konfirmasi terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Jember Tanya Rahayu, enggan menanggapi problem layanan tersebut. Saat Jawa Pos Radar Jember mencoba melakukan konfirmasi, Tanya Rahayu hanya menyampaikan pihaknya akan menghubungi dan mengundang para juru warta secara bersamaan. Sementara saat dihubungi nomor ponselnya, Tanya Rahayu tak merespons. “Tunggu undangannya ya,” jawabnya, melalui aplikasi pesan WhatshApp, kemarin.

Reporter : Mahrus Sholih
Fotografer : Dwi Siswanto
Editor : MS Rasyid

Reporter :

Fotografer :

Editor :