Tidak Langsung Diangkat PNS, GTT-PTT Istigasah

76
RANGGA MAHARDIKA/RADAR JEMBER MENGETUK HATI: Kegiatan istigasah yang digelar oleh guru dan pegawai tidak tetap di Jember, karena mereka sudah mengabdi puluhan tahun.

RADARJEMBER.ID – Ada suasana yang benar-benar menyayat hati di Aula PGRI Jember, kemarin pagi (6/10). Ratusan guru dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Kabupaten Jember menggelar istigasah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetuk hati pemerintah agar mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Aksi ini merupakan reaksi dari para GTT dan PTT SMA/SMK di Jember atas munculnya peraturan mengenai seleksi Calon PNS tahun 2018. Yakni, dalam aturan CPNS 2018, hanya diberikan kepada masyarakat umum yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, GTT dan PTT, terutama yang masuk kategori 2 (K2) rata-rata berusia di atas 35 tahun, dan sudah seharusnya mendapatkan prioritas menjadi PNS.

“Ini sudah sangat jelas tidak adil bagi kami. Apalagi, banyak di antara GTT-PTT yang ada saat ini sudah tua-tua,” ucap Ketua Forum Komunikasi GTT-PTT SMA-SMK se-Kabupaten Jember Ninit Kurniawati Rachman, kemarin. Dengan aturan CPNS ini, berarti pemerintah lebih memprioritaskan anak-anak muda yang bahkan mungkin sama sekali belum memberikan pengabdian untuk bangsa dan negara.

Menurut Ninit, batas usia maksimal 35 tahun yang menjadi syarat untuk bisa mengikuti test CPNS tidak memihak kepada GTT-PTT. Sebab, saat ini banyak di antara GTT-PTT yang sudah berusia di atas 35 tahun. “Pengabdian kami GTT/PTT untuk mencerdaskan anak bangsa sudah belasan hingga puluhan tahun lamanya,” terangnya.

Pihaknya pun menyayangkan kebijakan pemerintah yang membatasi usia pendaftar CPNS maksimal 35 tahun. Kebijakan tersebut sama halnya dengan mengabaikan pengabdian GTT-PTT yang sudah mengabdikan dirinya puluhan tahun untuk mencerdaskan anak bangsa. “Mengapa pemerintah tidak menyelesaikan persoalan yang dari awal hingga tuntas dengan cara mengentaskan honorer berusia 35 tahun atau sudah memiliki masa pengabdian lama?” terangnya.

Menurut Ninit, jika pemerintah mengangkat pegawai baru dari umum, justru melukai perasaan GTT. “Ini sama halnya saat pacaran dengan kami, tapi waktu menikah justru dengan orang lain yang lebih muda. Kita yang sudah lama dan tua justru ditinggalkan,” sesalnya dengan muka tertunduk kesal.

Para GTT/PTT juga menagih janji pemerintah untuk mengangkat GTT/PTT yang sudah melakukan pengabdian puluhan tahun di pemerintah untuk menjadi CPNS. “Salah satunya kami menuntut agar persoalan kami untuk menjadi PNS segera dituntaskan, bukan digantung,” ujar GTT yang mengajar di SMK Negeri 5 Jember ini.

Apalagi, lanjut Ninit, peran GTT atau guru honorer memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, di Jember lebih dari 50 persen tenaga pengajar dan tenaga kependidikan di semua lembaga sekolah merupakan guru honorer. Setiap bulannya, semua GTT/PTT ini hanya mendapat gaji tidak sebanding dengan pengabdiannya terhadap dunia pendidikan.

Untuk itu, Ninit menyatakan, kebijakan itu tetaplah tak menjawab tuntutan GTT/PTT, karena dirinya menganggap tidak fair. Dia juga menilai proses seleksi yang dilakukan itu akan mengadu antar sesama GTT/PTT untuk berebut kursi pegawai kontrak. Padahal, kecepatan berpikir antara pegawai yang berusia di bawah 45 tahun dengan di atasnya berbeda.

“Maka kami meminta ada kebijakan lain. Sebaiknya tanpa tes. Sebab, masa muda kami dihabiskan untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukan menganggur lantas minta dijadikan PNS,” ujar GTT yang telah 10 tahun mengabdi tersebut. Dia menambahkan, di Jember masa bakti GTT/PTT beragam, mulai dari 10 hingga 25 tahun. Bahkan, juga ada yang 30 tahun.

“Di Jember ada sekitar 1000 GTT/PTT. Mayoritas guru di semua SMA/SMK yang ada di Jember adalah tenaga honorer,” terangnya. Oleh karena itu, dirinya menjelaskan jika peran GTT/PTT ini diakuinya sangat vital untuk melakukan proses belajar mengajar serta mendidik anak bangsa di Jember.

Sementara itu, Ketua PGRI Jember Supriyono menjelaskan, persoalan GTT-PTT SMA SMK ini sama dengan yang dialami GTT-PTT SD dan SMP.

“Sebagai organisasi yang menaungi, kami mengkomodasi seluruh aspirasi anggota. Termasuk meminta agar dilaksanakan istigasah kami fasilitasi,” terangnya. Dirinya mengaku juga prihatin dengan GTT dan PTT yang belum mendapatkan kepastian jaminan PNS dari pemerintah meskipun sudah mengabdi cukup lama.

Supriyono mengatakan, meskipun pemerintah menawarkan solusi untuk menjadikan GTT-PTT di atas 35 tahun sebagai pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja (P3K), diakuinya bukan solusi. Padahal, dari segi gaji sama seperti PNS, tetapi tidak mendapatkan hak pensiun. “Namun mayoritas GTT-PTT menolak karena khawatir di sekolah ada diskriminasi ASN-1 berstatus PNS dan ASN-2 non-PNS,” imbuhnya.

Untuk itu, PGRI berharap pemerintah memberi kebijakan khusus untuk GTT-PTT berusia di atas 35 tahun agar dapat mengikuti test CPNS seperti masyarakat umum yang berusia di bawah 35 tahun

Reporter : Rangga Mahardika, Mahrus Sholih,
Editor : Adi Faizin
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Fotografer: Dwi Siswanto