Pegadaian Syariah Bisa Jadi Alternatif

RADARJEMBER.ID – Menggadaikan barang ke pegadaian karena terdesak oleh kebutuhan uang masih terasa tabu di kalangan masyarakat. Orang lain menilai, orang yang sudah menggadaikan barangnya dalam kondisi yang sangat kepepet. Bahkan menjadi solusi terakhir untuk mendapatkan uang.

Keberadaan pegadaian dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, masih terbatas dan tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh warga. “Apalagi pegadaian dengan prosedur yang rumit, yang tidak bisa diakses warga,” kata Ahmad Zaenuri, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Menurut dia, munculnya pegadaian karena akses terhadap lembaga keuangan formal belum terbuka secara lebar. Akibatnya lembaga keuangan non formal yang  kecil akan diserbu oleh warga. “Karena lebih simple birokrasinya,” ujar pria yang akrab disapa Zaenuri tersebut.

Masyarakat tidak terbiasa dengan prosedur yang rumit. Ketika ada lembaga keuangan nonformal yang mudah, mereka tertarik. Apalagi dengan biaya yang lebih rendah. “Lembaga pegadaian yang formal tidak sampai menjangkau ke pelosok desa ,” tambahnya.

Dia menambahkan, permintaan terhadap lembaga ini sangat besar. Akhirnya muncul pegadaian syariah. Munculnya pegadaian baru itu harus didukung dengan legalitas agar tidak merugikan masyarakat.

Pegadaian merupakan lembaga  keuangan  yang tidak menerima tabungan, tapi memberikan layanan  kredit. Untuk itu,  peraturannya harus jelas agar masyarakat tidak dirugikan.

Selama ini, banyak warga yang menggadaikan barang, namun tidak bisa mengambil kembali karena tidak mampu membayar. “Image pegadaian masih agak tabu di masyarakat,” ujarnya.

Ketika ada warga yang menggadaikan barangnya. Warga lain menilainya negatif, bahkan menjadi aib bagi yang menggadaikan. “Pegadaian masih belum bisa menghilangkan image  itu, Orang  kalau gadaikan sesuatu merasa malu, itu yang menjadi kelemahan pokok lembaga pegadaian,” paparnya.

Tak heran, kata dia, pegadaian ilegal akan menjadi lebih menarik bagi, apalagi menawarkan plafon dana yang lebih tinggi walau tidak pruden. “Aspek kelayakan kreditnya agar sedikit diabaikan,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut Zaenuri, aturan perlu diperketat seiring dengan kebutuhan yang cukup tinggi. Aspek kesehatan lembaga harus diperketat agar tidak menjadi masalah di belakang hari.

Reporter : Bagus Supriadi
Editor : Adi Faizin
Editor Bahasa: Yerri A Aji
Grafis: Reza Oky Arjiansyah

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :