Uang Tunai Rp 157 Juta Hasil OTT Diamankan Inspektorat

DIHITUNG : Uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) dihitung oleh tim auditor di ruang kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Lumajang.

LUMAJANG RADARJEMBER.ID – Tak butuh waktu lama, setelah menyelesaikan pemeriksaan di TK Dharma Wanita Kabuaran, tim auditor inspektorat Kabupaten Lumajang langsung bertindak cepat. Uang total senilai Rp 157 juta hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan) dari pemesanan buku tidak prosedural ini diamankan di inspektorat. Diduga didalamnya ada fee untuk pemesanan buku tersebut.

“Kebetulan tadi anggota kami tim auditor melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di salah satu TK Kecamatan Kunir. Dan di sana ditemukan kejanggalan. Ditemukan sejumlah uang 157.650.000,” ungkap Isnugroho, Inspektur Inspektorat Lumajang sambil menunjuk uang pecahan kertas 50 ribuan dan 100 ribuan yang telah diamankan.

Diiindaikasikan bahwa ada semacam pengkondisian dari pihak Dinas Pendidikan pada seluruh TK se Lumajang untuk membeli buku tanpa pemesanan. “Dikondisikan melalui satu CV. Berdasarkan keterangan lembaga-lembaga yang diwakili Pak Busri, bahwa sebetulnya mereka tidak sependapat dengan itu. Mereka inginnya beli buku dengan pesan sendiri,” jelasnya.

Dia menyebutkan, ada pemaksaan dan yang berwenang adalah pihak Dispendik sehingga tidak berani untuk protes. “Nanti itu tugas kami untuk mendalami. Dan kami sudah sampaikan ke B Wabup. Mohon waktu karena sampai 4 Oktober Dispendik review keuangan di Malang. Kami janji akan menyelesaikan semuanya,” jelasnya.

Siapa otak dan dalang di balik pengkondisian uang TK ini? Isnugroho mengaku masih dalam pengembangan. “Kami belum bisa menemukan salah satu nama. Yang jelas ada pengkondisian beli buku itu melalui CV tanpa pesanan,” jelasnya.

Dia mengaku, alokasi ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018. Untuk nilai DAK nya se kabupaten Lumajang  akan dicheck lebih lanjut.

Dikatakan,  jika hasil temuan OTT ini memenuni unsur pidana pihaknya tidak akan kompromi. “Yang main-main menjalankan kewenangannya dan ada unsur pidana di sana, LHP akan diserahkan pada bupati dan wabup untuk di disposisi. Selanjutnya dilimpahkan ke aparat penegak hukum. Auditor di sini siap untuk menjadi saksi. Karena ini diikat MoU dan nantii akan dirembukkan siapa yang kira-kira longgar menangani duluan. Polisi atau kejaksaan,” pungkasnya. (*)

Reporter : Hafid Asnan
Fotografer : Hafid Asnan
Redaktur : Winardi Nawa Putra

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :