Rapat Paripurna P-APBD di DPRD Jember, Sudah Molor, Banyak yang Mbolos

WAWAN DWI/RADAR JEMBER KE MANA BOS? Suasana rapat paripurna dipenuhi kursi kosong. Tidak hanya anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna, para kepala dinas juga banyak yang tidak hadir.

RADARJEMBER.ID – Bisa jadi ketidakhadiran pejabat dan wakil rakyat di sidang-sidang yang membahas kepentingan rakyat sudah jamak terjadi. Seperti yang terlihat dalam rapat paripurna kedua tentang pemandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2018, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, kemarin.

Berdasarkan jadwal, rapat yang digelar di ruang sidang paripurna tersebut diagendakan pukul 13.00, namun baru dimulai pukul 14.20, alias molor hingga lebih satu jam. Selain itu, rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Ayub Junaidi ini juga diwarnai dengan banyaknya kursi kosong. Berdasarkan catatan absensi, dari 47 anggota dewan, hanya 31 orang yang hadir. Namun, karena anggota yang hadir telah dianggap memenuhi kuorum, maka sidang bisa dilanjutkan.

radarjember.id mencoba menghitung kembali berapa jumlah wakil rakyat yang hadir. Rupanya, angkanya tidak sama dengan absensi maupun yang disebutkan oleh pimpinan sidang. Berdasarkan hitung manual, hanya 29 anggota DPRD yang menghadiri sidang. Di antaranya, tiga unsur pimpinan dewan, serta 26 anggota. Sisanya? Entah ke mana.

Pemandangan yang sama juga terlihat di jajaran eksekutif. Dari kursi kepala dinas yang berada di sisi kanan pimpinan sidang, tak semua pejabatnya hadir. Berdasarkan catatan absensi, para pejabat yang bolos itu di antaranya adalah perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukinan, dan Cipta Karya, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB.

Selain itu, juga perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pembangunan Daerah, Bagian Umum, Bagian Pembangunan, serta Kepala Inspektorat Jember.

Meski banyak kursi kosong, namun sidang yang berakhir pukul 15.29 ini berjalan sesuai agenda. Semua fraksi di DPRD membacakan penilaiannya terhadap nota pengantar Raperda Perubahan APBD tersebut. Beberapa fraksi di antaranya menilai kinerja pemerintah daerah cukup baik, meski juga ada yang menyoroti tentang layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta tingginya angka kemiskinan di kabupaten setempat.

Fraksi Gerindra misalnya, melalui juru bicaranya Marduan, menyoroti soal pembangunan di Jember yang memprioritaskan infrastruktur. Menurut Gerindra, jika mengacu ke tahun anggaran sebelumnya, prioritas pembangunan itu akan mengulang sejarah pembangunan di tahun lalu yang dinilai tidak maksimal. Banyak anggaran yang tak terserap karena mepetnya waktu pelaksanaan di akhir tahun. “Oleh karena itu, kami berharap Pemkab Jember memperhitungkan kondisi yang ada, agar pembangunan benar-benar berjalan baik, dan bisa dinikmati oleh masyarakat Jember,” ujarnya.

Padahal menurut mereka, selayaknya eksekutif lebih mengutamakan program pengentasan kemiskinan, yang disebutkannya terbesar kedua se Jawa Timur setelah Kabupaten Malang. Selain kemiskinan, Fraksi Gerindra juga meminta eksekutif konsen mengurangi tingginya angka kematian ibu dan bayi. Meski demikian, pihaknya setuju Raperda Perubahan APBD segera dibahas, dan disahkan.

Namun, penilaian sebaliknya disampaikan oleh Fraksi Nasdem. Mereka mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang dinilai telah berhasil mengantarkan Jember sebagai kabupaten ramah perempuan dan anak. Tak hanya itu, Pemkab Jember juga dianggap telah berhasil melindungi para pekerja melalui gencarnya jaminan keselamatan terhadap tenaga kerja yang telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Bambang Hariyanto menyatakan, kedua penghargaan itu membuktikan kinerja yang dilakukan oleh eksekutif telah sungguh-sungguh, sehingga mampu mengubah wajah Jember yang lebih baik. “Semoga ke depannya Jember juga akan terus berproses menjadi daerah maju, jaya, dan sejahtera,” harapnya.

Fraksi Nasdem juga menganggap prioritas pembangunan yang diarahkan untuk infrastruktur juga dinilai tepat. Sebab menurutnya, infrastruktur berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Meski begitu, Fraksi Nasdem tetap meminta agar eksekutif juga tidak mengabaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, yang merupakan prioritas pembangunan nasional.

Sementara Bupati Jember Faida akan menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tersebut hari ini, Selasa (18/9), melalui rapat paripurna di gedung dewan, yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00.

Reporter : Mahrus Sholih
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Fotografer: Dwi Siswanto

IKLAN

Reporter :

Fotografer :

Editor :